Pulihkan Kepuasan pada Pemerintah, Tuntaskan Kasus dan Percepat Reformasi

Tergerusnya kepuasan dan keyakinan publik terhadap pemerintah sesuai hasil survei Kompas diyakini bisa dipulihkan dengan penyelesaian kasus-kasus hukum yang menarik atensi publik dan reformasi di instansi penegak hukum.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Wapres Ma'ruf Amin

JAKARTA, KOMPAS Penyelesaian kasus-kasus hukum, terutama yang menyita perhatian publik, diyakini bisa memulihkan kepuasan dan keyakinan publik terhadap pemerintah. Bersamaan dengan itu, reformasi di instansi-instansi penegak hukum yang bermasalah harus segera dituntaskan supaya segala penyimpangan yang terjadi bisa dicegah terulang di kemudian hari.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai penurunan derajat kepuasan dan keyakinan publik terhadap kinerja pemerintah sesuai hasil survei Kompas disebabkan sejumlah kasus hukum yang terjadi belakangan. ”Saya pikir, saya berharap, penurunan persepsi ini karena sifat sementara karena adanya kasus-kasus tertentu,” kata Wapres di Yogyakarta, Senin (24/10/2022).

Mengacu hasil survei Kompas pada Oktober 2022, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tercatat sebesar 62,1 persen atau turun 5 persen dari hasil survei Juni 2022 (Kompas, 24/10/2022). Dari empat aspek yang disurvei, penurunan angka kepuasan terdalam terjadi pada aspek penegakan hukum yang turun dari 57,5 persen menjadi 51,5 persen. Penurunan ini paralel dengan tergerusnya kepercayaan publik terhadap instansi-instansi yang terkait dengan penegakan hukum.

Polri turun terdalam, yakni turun 17,2 persen menjadi 49 persen. Berikutnya, Mahkamah Agung (MA) yang turun 10,2 persen menjadi 52 persen.

Baca juga: Kepuasan dan Keyakinan pada Pemerintah Turun

Penurunan tingkat kepuasan itu diikuti penurunan tingkat keyakinan publik kepada kinerja pemerintahan. Hasil survei periode Oktober 2022 menunjukkan tingkat keyakinan menyentuh angka 52 persen, terendah sejak awal pemerintahan Jokowi-Amin. Padahal, pada survei Juni 2022, tingkat keyakinan 63,5 persen dan Januari 2022 sebesar 70,5 persen.

Selama beberapa waktu terakhir, sejumlah kasus hukum menyeruak dan menjadi atensi publik, seperti kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan petinggi Polri, Ferdy Sambo. Kemudian kasus dugaan jual beli perkara yang melibatkan hakim agung Kamar Perdata MA, Sudrajad Dimyati.

Menurut Wapres, untuk memulihkan kepuasan dan keyakinan kepada pemerintah, semua kasus hukum yang menjadi perhatian publik harus dituntaskan. Hukum pun harus ditegakkan pada para pelakunya. ”Penegakan hukum dilakukan, kemudian juga dilakukan reformasi di dalam sehingga kepercayaan masyarakat akan kembali,” ujarnya.

Wapres meyakini langkah penegak hukum sudah mengarah ke sana. Pengungkapan kasus, misalnya, sudah selalu transparan. Penegakan hukum tidak tebang pilih. Dengan demikian, tinggal tunggu waktu, kepuasan dan keyakinan publik kepada pemerintah akan kembali membaik.

Baca juga: Alarm dari Bidang Penegakan Hukum

”Kita tidak menutupi, kita tidak melindungi (pihak yang bersalah), tetapi kita justru menuntaskan hal-hal di mana terjadi penyimpangan. Dengan demikian, ke depan akan lebih baik lagi,” ujarnya.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro memastikan angka kepuasan dan keyakinan publik yang menurun akan dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah. Penilaian publik itu sekaligus menjadi pengingat agar semua instansi, terutama penegak hukum, bekerja lebih keras.

”Ini menjadi sinyal bagi seluruh aparat dan lembaga pemerintah untuk bekerja lebih keras di waktu tersisa, terutama di sektor-sektor seperti penegakan hukum, kinerja aparat, pengendalian inflasi, dan lainnya,” katanya.

Percepatan pembenahan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai salah satu partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Amin juga menaruh atensi besar pada penurunan angka kepuasan dan keyakinan publik terhadap pemerintah. ”Hukum yang berkeadilan menjadi fundamen tertib hukum yang harus diikuti keteladanan semua aparat penegak hukum. Hukum yang berkeadilan menjadi jaminan tertib sosial,” kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sekretaris Jendral PDI-P Hasto Kristiyanto (kiri) memimpin proses Submit Data PDI Perjuangan Calon Peserta Pemilu 2024 pada Sispol Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (31/7/2022).

Terkait perbaikan di sektor penegakan hukum, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah. Khusus Polri, ia mengingatkan, institusi itu memiliki rekam jejak membanggakan dalam perjuangan bangsa. Polri juga pernah memiliki sosok Jenderal Hoegeng Iman Santoso, sosok polisi yang dikenal dengan kejujurannya.

”Polri harus meneladani Jenderal Hoegeng, yang fotonya kami pasang di sekolah partai, sehingga Polri tegas, menjaga wibawa, tertib hukum, dan membangun sistem hukum berkeadilan yang mengedepankan keberpihakan kepada rakyat. Ini harus menjadi roh dari pembenahan Polri,” katanya.

Menurut Hasto, berbagai masalah yang terjadi beberapa waktu terakhir semestinya bisa mendorong percepatan evaluasi, pembenahan, dan perombakan di institusi Polri. Apalagi, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan pengarahan khusus kepada seluruh jajaran Polri. Sebab, tidak bisa dimungkiri, beberapa kasus yang melibatkan kepolisian telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono meyakini langkah yang diambil oleh Presiden untuk menangani sejumlah kasus hukum sudah berada di jalur yang tepat. Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo pun telah menjalankan proses hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi dengan mekanisme yang seharusnya dilakukan.

Baca juga: Mahfud MD: Yudikatif Harus Berbenah

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Personel Polri berbaris mengikuti apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu Mantap Brata 2019 di lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

”Semoga dengan berlalunya proses-proses ini, kepercayaan publik akan meningkat lagi,” ujar Budisatrio.

Evaluasi kinerja menteri

Sementara itu, Partai Demokrat menilai penurunan kepuasan dan keyakinan publik terhadap pemerintah seharusnya dijadikan momentum mengevaluasi kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju. Pembantu presiden harus dipastikan bekerja total sesuai arahan Presiden dan tugas pokok masing-masing, bukan justru sibuk memanfaatkan jabatannya untuk berkampanye demi kepentingan menjelang Pemilu 2024.

”Presiden harus berani mengambil langkah perbaikan yang drastis karena pasti akan didukung rakyat,” ujar Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

Menurut dia, masih ada sisa waktu sekitar dua tahun bagi pemerintahan Jokowi-Amin untuk melakukan berbagai langkah perbaikan. Presiden harus membuat kebijakan yang lebih berdampak pada masyarakat dan tidak lagi membuat kebijakan yang cenderung berorientasi pada pencitraan. ”Perlu perubahan agar ada soft landing saat pergantian pemerintahan,” katanya.

Baca juga: Stabilitas Politik Faktor Penentu Perbaikan

LUKAS - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 6 September 2022.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Kholid juga mengingatkan semua menteri dan pejabat setingkat menteri untuk total membantu Presiden menyelesaikan berbagai masalah di akhir periode kedua pemerintahan Jokowi-Amin ini. Jangan ada menteri yang ingin menjadi kontestan Pilpres 2024 justru unjuk gigi sendiri demi kepentingan pribadi.

Untuk dapat mengembalikan kepuasan dan keyakinan publik, lanjutnya, Presiden hendaknya tidak memberikan ruang kepada menteri untuk berkampanye agar konsentrasi menteri tidak terpecah. Hal itu dikhawatirkan justru membuat kinerja menteri kian menurun dan berujung pada kinerja Presiden. ”Kalau ada menteri yang berkampanye untuk capres dan cawapres sebaiknya mengundurkan diri dan fokus saja untuk kampanye,” ujarnya.

Selain itu, menurut Kholid, hasil survei menunjukkan realitas penegakan hukum dan hak asasi manusia saat ini. Maka, dibutuhkan reformasi besar-besaran dalam penegakan hukum untuk mengembalikan lagi kepercayaan publik. ”Ini adalah akumulasi dari penurunan kepercayaan publik terhadap kredibilitas penegak hukum,” katanya. (CAS/INA/NIA/SYA)