Kepuasan Publik Menurun, Momentum Evaluasi Kinerja Menteri

Dibutuhkan reformasi besar-besaran dalam penegakan hukum untuk mengembalikan lagi kepercayaan publik yang menurun. Hal itu termasuk mengevaluasi kinerja menteri.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada jajak pasar bertajuk “Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru” di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (18/10/2022) malam.

JAKARTA, KOMPAS — Penurunan tingkat kepuasan dan keyakinan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin seharusnya dijadikan momentum untuk mengevaluasi kinerja menteri. Pembantu presiden harus dipastikan bekerja ”total football” dan tidak sibuk berkampanye demi kepentingan pribadi.

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi dari Jakarta, Senin (24/10/2022), menuturkan, penurunan kepuasan dan keyakinan publik terhadap kinerja pemerintahan seharusnya dijadikan momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja menteri. Sebab, penurunan kepuasan dan kepercayaan kali ini bisa berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurut dia, tidak boleh ada visi dan misi menteri. Para pembantu presiden mesti bekerja sesuai dengan arahan dan keinginan dari Presiden serta tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi yang justru merugikan Presiden. ”Presiden harus berani mengambil langkah perbaikan yang drastis karena pasti akan didukung rakyat,” ujarnya.

Baca Juga: Kepuasan dan Keyakinan pada Pemerintah Turun

DOKUMENTASI PRIBADI HERZAKY DARI TWITTER

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra

Mengacu hasil survei Litbang Kompas periode Oktober 2022, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar 62,1 persen atau turun 5 persen dari survei Juni 2022. Padahal, dalam survei Januari 2022, tingkat kepuasan mencapai level tertinggi selama pemerintahan Jokowi-Amin, yakni 73,9 persen.

Penurunan tingkat kepuasan diikuti penurunan tingkat keyakinan publik kepada kinerja pemerintahan. Hasil survei periode Oktober 2022 menunjukkan, tingkat keyakinan menyentuh angka 52 persen, terendah sejak awal pemerintahan. Pada survei Juni 2022, tingkat keyakinan 63,5 persen dan Januari 2022 70,5 persen.

Dari empat aspek yang disurvei, penegakan hukum turun terdalam, yakni dari 57,5 persen menjadi 51,5 persen. Penurunan ini pararel dengan tergerusnya kepercayaan publik terhadap instansi-instansi yang terkait penegakan hukum. Polri turun terdalam, yakni turun 17,2 persen menjadi 49 persen. MA turun 10,2 persen menjadi 52 persen. Untuk tiga aspek lainnya, politik dan keamanan, ekonomi, serta kesejahteraan sosial, ada peningkatan meski tidak signifikan.

Herzaky mengatakan, masih ada sisa waktu sekitar dua tahun bagi pemerintahan Jokowi-Amin untuk melakukan berbagai langkah perbaikan. Presiden harus membuat kebijakan yang lebih berdampak pada masyarakat dan tidak lagi membuat kebijakan yang cenderung berorientasi pada pencitraan. ”Perlu perubahan agar ada soft landing saat pergantian pemerintahan,” katanya.

Masih ada sisa waktu sekitar dua tahun bagi pemerintahan Jokowi-Amin untuk melakukan berbagai langkah perbaikan.

Baca Juga: Prioritaskan Perbaikan Kinerja Bidang Reserse

Dibutuhkan reformasi

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid mengatakan, penurunan kepuasan dan keyakinan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin harus disikapi dengan serius. Oleh sebab itu, seluruh menteri dan pejabat setingkat menteri harus total football membantu Presiden menyelesaikan berbagai masalah di akhir periode kedua ini. Jangan ada menteri yang ingin menjadi kontestan Pemilu Presiden 2024 ataupun unjuk gigi sendiri demi kepentingan pribadi.

Untuk dapat mengembalikan kepuasan dan keyakinan publik, lanjutnya, Presiden Jokowi hendaknya tidak memberikan ruang kepada menteri untuk berkampanye agar konsentrasi menteri tidak terpecah. Hal itu dikhawatirkan justru membuat kinerja menteri kian menurun dan berujung pada kinerja presiden. ”Kalau ada menteri yang berkampanye untuk capres dan cawapres sebaiknya mengundurkan diri dan fokus saja untuk kampanye,” ujarnya.

Menurut Kholid, hasil survei tersebut menunjukkan realitas penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) saat ini. Persepsi publik itu dipengaruhi sejumlah peristiwa penegakan hukum, di antaranya kasus Km 50, kasus Ferdy Sambo, pembubaran Satgas Merah Putih, judi daring, serta narkoba yang melibatkan petinggi Polri. Oleh sebab itu, dibutuhkan reformasi besar-besaran dalam penegakan hukum untuk mengembalikan lagi kepercayaan publik yang menurun.

”Ini adalah akumulasi dari penurunan kepercayaan publik terhadap kredibilitas penegak hukum,” katanya.

Baca Juga: Presiden Perintahkan Polri Bersih-bersih

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sekertaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto (kiri) memimpin proses Submit Data PDI Perjuangan Calon Peserta Pemilu 2024 pada Sispol Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Minggu (31/7/2022).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI-P memberikan perhatian serius pada penurunan kepuasan dan keyakinan publik terhadap kinerja pemerintah. Sekalipun angka penurunan dinilai relatif kecil, hal itu sangat penting karena sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor penegakan hukum.

”Hukum yang berkeadilan menjadi fundamen tertib hukum yang harus diikuti dengan keteladanan seluruh aparat penegak hukum. Hukum yang berkeadilan menjadi jaminan tertib sosial,” kata Hasto.

Hasto melanjutkan, terkait dengan perbaikan di sektor penegakan hukum, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan menyeluruh pada institusi kepolisian. Apalagi dalam sejarah perjuangan bangsa, Polri memiliki rekam jejak yang membanggakan. Polri pun pernah memiliki sosok Jenderal Hoegeng Iman Santoso, sosok polisi yang dikenal dengan kejujurannya.

”Polri harus meneladani Jenderal Hoegeng, yang fotonya kami pasang di sekolah partai. Sehingga Polri tegas, menjaga wibawa, tertib hukum, dan membangun sistem hukum berkeadilan yang mengedepankan keberpihakan kepada rakyat. Ini harus menjadi roh dari pembenahan Polri,” ujar Hasto.

Berbagai masalah yang terjadi beberapa waktu terakhir semestinya bisa mendorong percepatan evaluasi, pembenahan, dan perombakan di institusi Polri.

Menurut dia, berbagai masalah yang terjadi beberapa waktu terakhir semestinya bisa mendorong percepatan evaluasi, pembenahan, dan perombakan di institusi Polri. Hal itu penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap Polri. Apalagi, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan pengarahan khusus kepada seluruh jajaran Polri. Sebab, tidak bisa dimungkiri, beberapa kasus yang melibatkan kepolisian telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono, mengatakan, penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam penegakan hukum menunjukkan masih adanya aspek yang melukai masyarakat di bidang tersebut. Bahkan, ketidakpuasan itu juga mengurangi kepercayaan kepada pemerintah.

Meski demikian, Partai Gerindra meyakini bahwa langkah yang diambil Presiden Joko Widodo untuk menangani sejumlah kasus hukum, khususnya yang melibatkan Polri, sudah berada di jalur yang tepat. Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo pun telah menjalankan proses hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi dengan mekanisme yang seharusnya dilakukan.

”Semoga dengan berlalunya proses-proses ini, kepercayaan publik akan meningkat lagi,” ujar Budisatrio.