Diberi Sanksi Tertulis PDI-P, Ganjar Pranowo Menunjuk Logo Banteng Moncong Putih di Kemeja Merahnya

Pernyataan siap jadi capres 2024 berbuntut sanksi teguran dari PDI-P. Ditegaskan, keputusan capres dan cawapres sepenuhnya di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ganjar menerima dan akan fokus pada tugas gubernur.

STEPHANUS ARANDITIO

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenuhi panggilan klarifikasi oleh dewan kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin (24/10/2022). Ganjar dijatuhi sanksi oleh dewan kehormatan PDIP karena pernyataannya di media yang menyatakan siap menjadi calon presiden 2024.

JAKARTA, KOMPAS — Ganjar Pranowo dijatuhi sanksi teguran lisan oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P akibat pernyataannya di media. Di media tersebut, Ganjar menyatakan siap menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2024. Sanksi ini dijatuhkan PDI-P untuk menegaskan bahwa keputusan nama calon presiden yang mereka usung hanya boleh diumumkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menanggapi sanksi tersebut, Ganjar meminta maaf dan akan fokus pada tugas sebagai Gubernur.

Sebelumnya, sanksi itu dijatuhi Dewan Kehormatan setelah memanggil Ganjar untuk datang dan mengklarifikasikan pernyataannya di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI-P di Jakarta pada Senin (25/10/2022) pukul 16.00. Ganjar yang datang dengan seragam merah partainya, dimintai melakukan klarifikasi oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI-P bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Pertemuan yang digelar tertutup itu digelar selama satu jam.

”Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, kami menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader,” kata Komarudin.

Dewan Kehormatan PDI-P menilai, Gubernur Jawa Tengah itu telah membuat pernyataan yang multitafsir sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Padahal, lanjut Komarudin, Ganjar adalah kader senior yang seharusnya memahami bahwa keputusan soal calon presiden adalah kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

”Pernyataan itu tidak melanggar aturan, tetapi menimbulkan multitafsir di media. Oleh karena itu, kami memberi sanksi teguran lisan dan beliau harus lebih disiplin,” tuturnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Warisi Efek ”Jokowi”?

STEPHANUS ARANDITIO

Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo seusai memenuhi panggilan klarifikasi oleh dewan kehormatan di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin (24/10/2022). Ganjar dimintai klarifikasi oleh Ketua DPP PDI-P bidang Kehormatan, Komarudin Watubun dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Dia dijatuhi sanksi oleh dewan kehormatan PDI-P karena pernyataannya di media yang menyatakan siap menjadi calon presiden 2024.

”Saya mendapat peringatan dan saya terima. Lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan Ketua Umum, Bu Mega."

Menanggapi hal tersebut, Ganjar meminta maaf kepada partai dan menerima sanksi dari dewan kehormatan partai, dia berjanji akan mengikuti arahan partai. Selanjutnya, ia akan kembali fokus menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah.

”Saya mendapat peringatan dan saya terima. Lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan Ketua Umum, Bu Mega. Jadi, semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju,” kata Ganjar sambil menunjuk logo banteng moncong putih di kemeja merahnya.

Saat ditanya terkait banyak partai lain yang mendukungnya menjadi capres, Ganjar hanya menjawab singkat dengan ucapan terima kasih.

Pelajaran bagi kader

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, teguran kepada Ganjar ini harus dijadikan pelajaran bagi kader partai lainnya karena saat ini setiap kader diinstruksikan untuk menjawab persoalan masyarakat. Hal itu sudah disepakati saat Kongres V PDI-P di Bali pada 2019 bahwa penentuan calon presiden dan calon wakil presiden adalah kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

”Terkait capres dan cawapres itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan skala prioritas kader partai adalah turun ke masyarakat, mengingat persoalan yang dihadapi oleh bangsa indonesia tidak ringan."

”Terkait capres dan cawapres itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan skala prioritas kader partai adalah turun ke masyarakat, mengingat persoalan yang dihadapi oleh bangsa indonesia tidak ringan," kata Hasto.

Baca Juga: Nasdem Ingin Deklarasi Koalisi 10 November, Demokrat-PKS Belum Sepakat

Setelah Ganjar, Dewan Kehormatan PDI-P juga akan memanggil Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDI-P Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang juga terang-terangan mendukung Ganjar sebagai capres 2024. Menurut rencana, Hadi Rudyatmo akan dimintai klarifikasi ke Kantor DPP PDI-P pada Rabu (26/10) pukul 11.00.

Dewan Kehormatan PDI-P sebelumnya juga sudah memberikan surat peringatan kepada sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDI-P yang mengklaim diri sebagai barisan ”Dewan Kolonel” pendukung Puan Maharani Capres 2024 pada awal Oktober lalu.

Menanti titah Megawati

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai sanksi teguran lisan terhadap Ganjar ini adalah hal yang wajar dalam sistem partai politik. sanksi ini juga semakin menegaskan nasib Ganjar untuk menjadi capres pada pilpres 2024 sangat bergantung pada keputusan Megawati Soekarnoputri. Jika Ganjar nekat mencalonkan diri melalui partai lain, ia akan justru berpotensi kehilangan suara dari Jawa Tengah yang identik dengan ”kandang banteng”.

”Suara pemilih di Jawa Tengah tidak akan solid kepada Ganjar. Dia akan mendapatkan penilaian sebagai politisi oportunis yang tidak taat partai"

"Suara pemilih di Jawa Tengah tidak akan solid kepada Ganjar. Dia akan mendapatkan penilaian sebagai politisi oportunis yang tidak taat partai,” kata Bawono.

Baca Juga: Peningkatan Popularitas Genjot Elektabilitas Ganjar Pranowo

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menambahkan, keputusan Megawati nanti juga bisa mengubah peta politik yang saat ini terbagi menjadi empat poros. Adapun poros tersebut, yakni poros Nasdem, Demokrat, dan PKS yang mengusung Anies. Ada pula poros Gerindra dan PKB yang mengusung Prabowo. Sementara itu, poros Golkar, PPP, dan PAN di KIB serta poros PDI-P yang sama-sama belum menentukan bakal capres.

”Keempat poros ini bukan tidak mungkin akan berubah dengan keputusan Megawati karena situasi masih dinamis. Terlebih KIB juga belum menentukan pilihan. Namun, yang harus diperhatikan, PDI-P adalah menentukan capres pada waktu terakhir tidak selalu menguntungkan,” kata Pangi.

Menurut Pangi, jika Megawati mendeklarasikan capres PDI-P lebih cepat justru akan menguntungkan suara partai, sekaligus menguntungkan pemilih. Para pemilih diuntungkan sejak jauh-jauh hari bisa mempertimbangkan pilihannya sebelum Pilpres 2024. Mengutip hasil jajak pendapat Kompas pertengahan Mei 2022, mayoritas responden (80,5 persen) berharap koalisi partai politik bisa dibentuk sejak awal agar melahirkan kepastian.