Soal Capres, PDI-P Ingatkan Kader, Termasuk Presiden, agar Patuhi Aturan

Kongres V PDI-P memutuskan memberikan hak prerogatif kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan capres 2024. Keputusan itu harus dipatuhi semua kader, termasuk Presiden Jokowi.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

• Kader PDI-P kembali diingatkan untuk mematuhi keputusan Kongres V 2019, menyerahkan penetapan capres 2024 kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
• Peringatan itu berlaku bagi semua kader, termasuk Presiden Joko Widodo.
• Teguran keras disiapkan bagi kader yang melanggar, seperti yang telah diberlakukan kepada sejumlah anggota F-PDIP DPR yang membentuk ”Dewan Kolonel” untuk mendukung Puan Maharani sebagai capres.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengingatkan seluruh kadernya, termasuk Presiden Joko Widodo, untuk patuh terhadap hasil Kongres V PDI-P tahun 2019. Keputusan mengenai bakal calon presiden yang diusung PDI-P menjadi kewenangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Peringatan keras akan diberikan kepada kader partai yang tidak patuh.

Ketua DPP Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (22/10/2022), mengatakan, sebagai organisasi yang besar, seluruh kader PDI-P terikat dengan aturan organisasi. Mereka harus berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Kongres V PDI-P yang telah menyerahkan sepenuhnya wewenang memutuskan bakal calon presiden (capres) yang diusung PDI-P kepada ketua umum.

”Aturan itu menjangkau kader partai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Tak ada terkecuali. Itu, kan, mengatur anggota partai, berarti mulai dari presiden dan semua kader partai, itu semua dikontrol oleh aturan partai. Tanpa terkecuali, gubernur, bupati, bahkan sampai presiden, itu, kan, penugasan,” ujar Komarudin.

Baca juga: Presiden kepada Golkar: Jangan Terlalu Lama Tentukan Capres

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto (kanan) didampingi Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun (ketiga dari kanan) dan Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat (keempat dari kanan) menyampaikan beberapa hal terkait persiapan Rakernas PDI-P saat berkunjung ke Redaksi Harian Kompas di Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Ia tidak mempersoalkan apabila ada kader partai PDI-P yang didukung sebagai bakal capres oleh sukarelawan atau partai lain. Sebab, aturan organisasi partai tidak bisa melarang dan menjangkau mereka. Larangan berlaku untuk deklarasi bakal capres yang dilakukan oleh kalangan internal PDI-P.

Oleh karena itu, PDI-P akan memberikan peringatan keras bagi kader yang meyalahi aturan. Menurut Komarudin, surat peringatan pernah dilayangkan keada sejumlah anggota Fraksi PDI-P di DPR yang mengklaim diri sebagai barisan ”Dewan Kolonel” pada awal Oktober lalu. ”Dewan Kolonel” ini merupakan loyalis Puan Maharani, Ketua PDI-P yang kini juga duduk sebagai Ketua DPR. Barisan ini mendukung Puan untuk maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Komarudin enggan membeberkan sejumlah anggota Dewan yang mendapat surat teguran tersebut. Namun, menurut dia, beberapa di antaranya diberikan teguran keras karena tetap mengulang kesalahan mereka.

Mulai dari presiden dan semua kader partai, itu semua dikontrol oleh aturan partai. Tanpa terkecuali, gubernur dan bupati.

”Peringatan, kan, berjenjang, peringatan sampai terakhir itu pemecatan. Yang ’Dewan Kolonel’ itu, beberapa anggota dari mereka kena peringatan keras, karena itu, kan, tindakan di luar aturan organisasi. Itu namanya inkonstitusional. Itu tidak boleh,” ucap Komarudin.

Ia menyebut ada dua alasan pemberian surat peringatan hingga teguran keras kepada barisan ”Dewan Kolonel”. Pertama, anggota DPR dari Fraksi PDI-P adalah perpanjangan tangan dari DPP PDI-P sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu, kegiatan di fraksi harus di bawah kontrol DPP PDI-P dan harus penugasan dari DPP PDI-P.

Kedua, PDI-P tidak mengenal istilah ”Dewan Kolonel”. Begitu pula di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI-P, tidak ada istilah ”Dewan Kolonel”.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani (kiri) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyeberang jalan seusai ziarah bersama ke makam almarhum Ketua MPR Taufiq Kiemas, ayah Puan Maharani, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Minggu (25/9/2022).

”Jadi, kalau mau buat aturan sayap organisasi, ya, panduannya tetap AD/ART PDI-P dan aturan lainnya. Tidak bisa dibuat aturan acak-acakan. Partai sebesar ini, nanti semua orang bikin aturan sendiri-sendiri, bagaimana cara ngontrol-nya? Nanti masing-masing bikin aturan, di daerah masing-masing bikin aturan, apalagi bikin istilah-istilah yang berbau militer lagi. Nah, ini, kan, jadi kacau,” kata Komarudin.

Menurut Komarudin, jika situasi tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan membahayakan bagi PDI-P sendiri. ”Partai ini kami rawat, kami berjuang susah payah. Harus dirawat kekompakan, soliditasnya harus diperkuat, untuk apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan orang per orang,” ujarnya.

Nyaman seperti ”rumah”

Sementara itu, di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Sabtu (22/10/2022), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari tiga partai, yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), selalu mengonsultasikan sosok capres-cawapres yang akan diusung oleh koalisi kepada Presiden Jokowi. Ia bahkan menyebut Presiden sudah mengetahui calon-calon yang diinginkan oleh KIB. ”Presiden sudah tahu. Tahu nama-namanya,” ujar Airlangga.

Namun, komunikasi KIB dengan Presiden tersebut hanya sebatas diskusi. Menurut dia, Presiden juga sudah mengantongi nama bakal calon yang akan diusung. ”Kalau nama, kan, Presiden sudah punya list. Sodor-menyodor, kan. Komunikasi politik itu, kan, bukan komunikasi yang biasa saja, tetapi banyak hal yang dikomunikasikan,” ujarnya.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Airlangga Hartarto

Terlepas dari itu, menurut Airlangga, Presiden selalu mendukung langkah KIB, secara khusus Golkar. Langkah Golkar diklaim telah dipahami dan sejalan dengan arah yang diharapkan oleh Presiden. ”Dengan kehadiran Presiden itu (di acara puncak HUT ke-58 Golkar), pasti didukung (langkah Golkar),” kata Airlangga.

Hal ini juga terlihat ketika Presiden Joko Widodo sangat menikmati seluruh rangkaian acara puncak HUT ke-58 Golkar, Jumat kemarin. Presiden Jokowi hadir sekitar 3 jam sampai acara tuntas. Airlangga melihat, Presiden seperti berada di ”rumah” ketika menghadiri perayaan puncak HUT Golkar tersebut. ”Bapak Presiden merasa nyaman. Karena nyaman, maka merasa di rumah. Karena merasa di rumah, ya, sampai akhir. Namanya juga di rumah,” ucapnya.

Dukungan Ridwan Kamil

Airlangga juga mengungkapkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang ikut hadir di perayaan puncak HUT ke-58 Golkar sudah menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Golkar. Saat ditanya, apakah Ridwan Kamil berpeluang untuk digandeng sebagai cawapres dari Airlangga, Airlangga hanya menjawab, ”(Ridwan Kamil masuk) Radar memenangkan Partai Golkar.”

Baca juga: Incar Tiga Kemenangan di Pemilu 2024, Golkar Mulai Panaskan Mesin Politik

NIKOLAUS HARBOWO

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara ke awak media setelah menerima kunjungan silaturahmi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (15/5/2022).

Adapun Ketua DPP Partai Golkar yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan mengungkapkan, Ridwan Kamil diundang di acara puncak HUT ke-58 Golkar karena memang sudah ada pembicaraan sejak awal. Dirinya mendapat penugasan dari Airlangga untuk secara intensif berkomunikasi dengan Ridwan Kamil agar sekaligus menarik Ridwan Kamil menjadi bagian dari Golkar.

”Pak Ridwan Kamil menyatakan, tanda-tandanya untuk mau berpartisipasi membantu Partai Golkar. Sudah ada pembicaraan (Ridwan Kamil bergabung Golkar) ke arah sana. Dan beliau sudah mengatakan bahwa tahun ini akan memutuskan atau tidak untuk bergabung dengan Golkar,” kata Ace.