PDI-P: Tidak Ada Pelanggaran Organisasi dari Pernyataan Ganjar Pranowo

Ketua Kehormatan Partai PDI-P pernah mengundang Ganjar Pranowo untuk mengingatkan pentingnya menghormati keputusan Kongres V PDI-P. Kongres memberi mandat kepada Megawati Soekarnoputri untuk memutuskan capres dari PDI-P.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menatap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memberikan penghormatan seusai membaca hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional II PDI-P di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan tidak ada pelanggaran organisasi dari pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menegaskan kesiapannya untuk maju sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden 2024. Meski demikian, DPP PDI-P tetap meminta kepada seluruh kader agar menegakkan disiplin partai bahwa pengumuman calon presiden yang diusung PDI-P merupakan kewenangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Pada Selasa (18/10/2022), untuk kali pertama, Ganjar Pranowo mengaku siap jika diusung sebagai capres di 2024. ”Untuk bangsa dan negara ini, apa sih yang tidak siap,” ujarnya dalam wawancara di kanal Youtube Berita Satu. Saat dihubungi Kompas, Senin (17/10/2022), Ganjar mengungkapkan ada dua realitas yang harus dilihat terkait Pilpres 2024, yakni posisinya sebagai kader PDI-P dan hasil survei elektabilitas berbagai lembaga.

Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai PDI-P Komarudin Watubun melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (20/10/2022), menegaskan, tidak ada pelanggaran disiplin organisasi terhadap pernyataan Ganjar tersebut. Apalagi, Ganjar juga telah menjelaskan posisinya sebagai anggota partai yang harus menghormati proses yang berlaku di partai politik meskipun realitas sosial yang tecermin dari hasil-hasil survei sejumlah lembaga survei cukup baik.

”Kalau kita menyimak dengan cermat wawancara tersebut, tidak ada pelanggaran organisasi. Kecuali apabila Mas Ganjar mengumumkan pencalonannya, itu baru disebut pelanggaran disiplin organisasi,” ujar Komarudin.

Baca juga: Hadapi Dua Realitas, Ganjar Siap Jadi Capres 2024

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto (kanan) didampingi Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun (tiga dari kanan) dan Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat (empat dari kanan) saat berkunjung ke Redaksi Kompas di Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Komarudin melanjutkan, jika memperhatikan sejumlah pemberitaan di media, semua kader PDI-P, begitu pula Ganjar, sangat berdisiplin dalam menjaga dan menghormati keputusan Kongres V PDI-P yang digelar di Bali, awal Agustus 2019. Dalam kongres tersebut, kewenangan untuk memutuskan siapa calon presiden yang akan diusung PDI-P telah diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

”Sebagai contoh, coba kita simak pernyataan Ketua DPR Puan Maharani sebagaimana diberitakan Kompas tanggal 23 September 2022. Mbak Puan mengatakan, ’kalau ada yang mau saya jadi Presiden, ya alhamdulillah. Tetapi, mekanisme dan wewenang pencalonan ada di tangan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan’,” tutur Komarudin.

Komarudin mengaku, sebagai Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai, dirinya sudah pernah mengundang dan berbicara dengan Ganjar untuk mengingatkan pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan kongres yang telah menyerahkan sepenuhnya wewenang memutuskan calon presiden yang diusung PDI-P kepada ketua umum.

Baca juga: Adu Kuat Daya Pikat Puan dan Ganjar Menuju 2024

KOMPAS/MEGANDIKA WICAKSONO

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri

Untuk itu, ia mengingatkan kembali kepada seluruh kader PDI-P agar tetap berdisiplin dalam mengawal keputusan-keputusan partai dan menunggu saatnya Ketua Umum PDI-P memutuskan yang terbaik bagi Indonesia ke depan. Penegakan disiplin partai ini berlaku bagi seluruh kader PDI-P, tanpa pengecualian.

”Semua kader dan petugas partai sekali lagi kami ingatkan tentang pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Kongres V di Bali yang telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk memutuskan siapa calon presiden yang diusung PDI Perjuangan kepada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Komarudin.

Rival sepadan

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan, pernyataan kesiapan Ganjar untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024 menjadi kabar baik bagi demokrasi di Indonesia. Ganjar merupakan salah satu putra terbaik bangsa. Karena itu pula, nama Ganjar masuk dalam nominasi bakal calon presiden dari hasil Rapat Kerja Nasional Nasdem, Juni lalu.

”Meskipun dalam keputusan finalnya bukan nama beliau yang terpilih oleh Nasdem,” tutur Willy.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada acara Pengumuman Calon Presiden Pemilu 2024 yang diusung Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Untuk diketahui, Rakernas Nasdem merekomendasikan tiga nama kandidat capres. Ketiga nama tersebut ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Ganjar. Kemudian, pada 3 Oktober 2022, Nasdem memilih salah satu di antara ketiganya. Nasdem resmi mendeklarasikan Anies sebagai kandidat capres usungan Nasdem.

Baca juga: Surya Paloh, Anies, dan Sembilan Jam yang Menentukan

Willy menambahkan, Ganjar memiliki rekam jejak yang baik dan memiliki kapasitas yang sangat memadai dalam berbagai aspek. Ganjar adalah seorang aktivis, pernah menjadi anggota DPR, kepala daerah, sekaligus kader dari partai besar.

”Jadi kesiapan beliau (Ganjar) adalah kabar baik bagi kontestasi 2024. Dengan begitu, sosok yang tampil ke gelanggang Pilpres 2024 adalah sosok-sosok yang mumpuni. Jika tidak ada aral melintang, insya Allah, Mas Anies akan mendapatkan rival yang sepadan dengan kehadiran Mas Ganjar. Mereka sama-sama aktivis dan sama-sama pernah menjabat sebagai kepala daerah,” tutur Willy.