logo Kompas.id
โ€บ
Politik & Hukumโ€บPemerintah Dinilai...
Iklan

Pemerintah Dinilai Melanggengkan Malaadministrasi dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Ombudsman RI menilai, pemerintah melanggengkan malaadministrasi karena terus mengangkat penjabat kepala daerah dengan mengabaikan tindakan korektif yang diminta Ombudsman dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Oleh
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
ยท 4 menit baca
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik tiga penjabat kepala daerah untuk DKI Jakarta, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Tolikara, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/10/2022).
IVAN DWI KURNIA PUTRA

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik tiga penjabat kepala daerah untuk DKI Jakarta, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Tolikara, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/10/2022).

JAKARTA, KOMPAS โ€” Pengangkatan penjabat kepala daerah yang terus dilakukan pemerintah dinilai melanggengkan malaadministrasi. Tak hanya itu, banyak aturan lama yang dijadikan landasan pengangkatan penjabat, yang tak lagi sejalan dengan kebutuhan hukum saat ini.

Pada Senin (17/10/2022), tiga penjabat kepala daerah dilantik di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Ketiga penjabat dimaksud ialah Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Penjabat Bupati Kepulauan Yapen Cyfrianus Y Mambay, serta Penjabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya. Pengangkatan penjabat ini menyusul berakhirnya masa jabatan kepala/wakil kepala daerah sebelum digelarnya pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024. Tahun ini, total ada 101 kepala-wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, persisnya sejak Mei lalu.

Editor:
Bagikan