logo Kompas.id
Politik & HukumEks Hakim Konstitusi: Tafsir...
Iklan

Eks Hakim Konstitusi: Tafsir MA atas Surat MK Tepat

Meski sikap MA atas surat dari MK perihal masa jabatan hakim MK dinilai tepat sejumlah pihak, DPR tetap tak akan menganulir keputusannya memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto.

Oleh
NIKOLAUS HARBOWO, KURNIA YUNITA RAHAYU, NINA SUSILO, CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
· 4 menit baca
Para aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan beberapa perwakilan elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Madani menggelar aksi seruan penyelamatan Mahkamah Konstitusi di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Masyarakat Madani memprotes langkah DPR  yang memberhentikan dan mengganti Hakim Konstitusi Aswanto.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan beberapa perwakilan elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Madani menggelar aksi seruan penyelamatan Mahkamah Konstitusi di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Masyarakat Madani memprotes langkah DPR yang memberhentikan dan mengganti Hakim Konstitusi Aswanto.

JAKARTA, KOMPAS - Ketaatan Mahkamah Agung dan Presiden Joko Widodo pada undang-undang terkait masa jabatan hakim konstitusi seharusnya diikuti pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jika tidak, ke depan semua bisa bertindak sewenang-wenang tanpa kontrol. Ini tidak saja mengancam demokrasi, tetapi juga kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Mantan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna meyakini Presiden Jokowi tidak akan menandatangani pemberhentian Aswanto dari jabatan hakim konstitusi. Sebab, dasar pemberhentian itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, surat dari MK sekadar memberitahukan ihwal hakim konstitusi dalam melanjutkan masa jabatannya yang tidak mengenal periodisasi.

Editor:
ANTONIUS PONCO ANGGORO
Bagikan