Presiden Minta Lemhannas Buat Kajian Mitigasi Krisis

Selain membuat kajian rutin sesuai kebutuhan Presiden, Lemhannas juga diminta untuk membuat kajian untuk mitigasi krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII dan LXIV Tahun 2022 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/10/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas membuat kajian cepat untuk mengantisipasi dan memitigasi krisis pangan, energi, dan finansial. Kajian harus bersifat makro, mikro, dan mendetail sehingga Lemhannas dapat menyampaikan rekomendasi untuk arah kebijakan ke depan.

Demikian disampaikan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto saat memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan. Andi menuturkan hal tersebut seusai menghadiri acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII dan LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Lemhannas, menurut Andi, selama ini membuat kajian rutin, baik mingguan maupun bulanan sesuai kebutuhan Presiden. Namun, penekanan Presiden tahun ini agar fokus pada antisipasi dan mitigasi krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Adapun kajian yang sudah dilakukan selama ini fokus pada lima hal terkait konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ibu kota negara.

KOMPAS/NINA SUSILO

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Widjajanto saat memberikan keterangan kepada media seusai acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII dan LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Konsolidasi demokrasi

Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII dan LXIV Tahun 2022 Lemhannas, menurut Wakil Gubernur Lemhannas Letnan Jenderal Sabrar Fadhillah, mencapai 200 orang atau 100 orang di setiap angkatan. Para peserta ini terdiri atas personel TNI, Polri, aparatur sipil negara, dan perwakilan organisasi. Namun, hanya perwakilan peserta yang hadir di Istana Negara, Rabu.

Peserta PPRA LXIII dan LXIV tersebut membuat kajian masing-masing yang juga sudah diseminarkan. Peserta PPRA LXIII membuat kajian terkait konsolidasi demokrasi yang berfokus pada reduksi politik identitas.

Baca juga: Politik Identitas, Kekhawatiran KPU dan Kita Semua Jelang Pemilu 2024

Adapun peserta PPRA LXIV memberikan kajian tentang kepemimpinan G20. Secara rinci, topik ini mendorong penguatan kolaborasi demi meningkatkan konektivitas dan rantai pasok global. ”Kedua kajian diterima Presiden. Dipaparkan juga inti-inti yang diperoleh PPRA LXIII dan LXIV,” tutur Andi.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal Sabrar Fadhillah saat berbincang dengan media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Dalam acara di Istana Negara tersebut, perwakilan peseta PPRA LXIII Komisaris Besar Muhammad Sabri Nur Ali memaparkan hasil seminar nasional berjudul ”Tantangan Pemilu 2024, Mereduksi Politik Identitas”. Judul itu diangkat karena PPRA LXIII ingin memberi masukan dan sumbangsih saran serta pemikiran kepada semua pihak agar dapat meminimalkan penggunaan politik identitas.

Baca juga: Pentingnya Bekerja Fokus dan Detail karena Komitmen Serapan Produk Lokal Baru Terealisasi 53 Persen

”Kita ketahui bersama Pemilu 2014, Pilkada DKI 2017, dan Pemilu 2019 sangat diwarnai nuansa politik identitas yang menjurus kepada isu hoaks, disinformasi, dan hate speech (ujaran kebencian). Tentunya ini sangat mengancam (terjadi) disintegrasi bangsa. Dan, mungkin saja bisa terjadi di tahun 2024 yang notabene pemilu terbesar sepanjang sejarah,” kata Sabri.

Kita ketahui bersama Pemilu 2014, Pilkada DKI 2017, dan Pemilu 2019 sangat diwarnai nuansa politik identitas yang menjurus kepada isu hoaks, disinformasi, dan hate speech (ujaran kebencian). Tentunya ini sangat mengancam (terjadi) disintegrasi bangsa. Dan, mungkin saja bisa terjadi di tahun 2024 yang notabene pemilu terbesar sepanjang sejarah.

Secara normatif, Muhammad Sabri menuturkan, hingga saat ini belum ada definisi yang jelas dan tepat terkait pelanggaran politik identitas. Hal ini penting dirumuskan agar ada batasan yang jelas kategori pelanggaran politik identitas, unsur-unsur yang jelas, dan sanksi yang dijatuhkan.

Ada beberapa rekomendasi sebagai hasil kegiatan seminar PPRA LXIII. ”Khusus kepada Bapak Presiden, mohon izin, kami merekomendasikan agar membuat dua kebijakan. (Kebijakan) yang pertama adalah peraturan presiden tentang kewajiban pendidikan politik dengan menggunakan media sosial dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Sabri.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Widjajanto saat menyampaikan keterangan kepada media seusai acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII dan LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Di dalam peraturan presiden itu juga diatur pola relasi pemilik media sosial, pemerintah, penegak hukum, penyelenggara pemilu, dan pengguna media sosial dalam menyikapi politik identitas. Selain itu, diatur pula hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah, penegak hukum, penyelenggara pemilu, dan pemilik media sosial dalam menyikapi politik identitas.

”Untuk rekomendasi yang kedua kepada Bapak Presiden, yaitu instruksi presiden tentang pendidikan politik dan literasi digital yang diberikan kepada semua stakeholder pemilu, mulai dari parpol, penyelenggara pemilu, pemilik dan pengelola media massa, platform media sosial, lembaga negara, dan civil society,” ujar Muhammad Sabri.

Rekomendasi untuk DPR adalah merumuskan norma definisi politik identitas dan mekanisme penegakan hukumnya di Undang-Undang Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) direkomendasikan agar menyusun peraturan terkait kampanye yang membuka ruang perdebatan peserta pemilu terkait program, ide, visi, dan misi yang lebih baik. ”Dengan demikian, diharapkan ruang diskusi tidak terkontaminasi narasi politik identitas,” kata Muhammad Sabri.

Baca juga: Menjaga Kesiapan Penyelenggara Pemilu 2024

Rekomendasi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah agar menyusun regulasi mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu yang memungkinkan Bawaslu mengawasi aktivitas kampanye peserta pemilu. KPU dan Bawaslu juga direkomendasikan memproduksi sebanyak mungkin informasi penyelenggaraan pemilu yang berpotensi akan dibelokkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap pemenangan pemilu.

”Kepada pemilik platform media sosial, kami merekomendasikan agar mengetatkan pengawasan konten dan penindakan terhadap informasi yang berisikan politik identitas dan politisasi SARA (suku, agama, ras, antargolongan). Pemilik media sosial juga harus mendukung penyelenggara pemilu dan lembaga negara untuk menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemilu,” ujar Sabri.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Widjajanto saat memberikan laporan pada acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII dan LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Sabri menuturkan, media massa harus mampu menjadi mitra strategis untuk menyajikan informasi terverifikasi dan membantu penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemilu yang akurat. Masyarakat sipil agar terus membangun inisiatif yang bertujuan memberikan literasi digital dan pendidikan politik kepada masyarakat.

Adapun perwakilan peserta PPRA LXIV, Kolonel Infantri Agus Widodo, pada kesempatan tersebut memaparkan hasil seminar berjudul ”Kolaborasi/Kepemimpinan G20: Konektivitas dan Rantai Pasokan Global” kepada Presiden Jokowi. Tema Presidensi G20 diangkat karena ada tiga isu prioritas yang juga menjadi isu di Indonesia.

Isu prioritas dimaksud adalah arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan. ”Momen presidensi G20 menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan global pascapandemi Covid-19,” kata Agus Widodo.

Momen presidensi G20 menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan global pascapandemi Covid-19.

Presiden kemudian memberikan pembekalan kepada para peserta PPRA LXIII dan LXIV Lemhannas tersebut. Dalam arahannya, disampaikan kondisi dunia yang sulit saat ini dan diperkirakan akan semakin gelap tahun depan. Oleh karena itu, kata Andi, Presiden mengharapkan alumni PPRA LXIII dan LXIV memperkuat karakter kepemimpinan dalam penugasan-penugasan ke depan.