Hasto: Persoalan Bangsa Jangan Ditutupi Manuver Politik Elektoral

Sekjen PDI-P Haso Kristiyanto menuturkan, dunia saat ini menghadapi resesi ekonomi dan krisis pangan. Untuk itu, energi politik seharusnya diarahkan menanganinya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin acara penutupan Rapat Kerja Nasional II PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

• Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut partainya lebih fokus mengatasi persoalan riil masyarakat dan konsolidasi internal.
• Partai Golkar masih terbuka untuk berkomunikasi dengan berbagai partai politik.
• Partai Nasdem menegaskan masih akan mengawal Presiden Jokowi agar "soft landing" hingga akhir jabatan.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan komitmen untuk terus fokus mengatasi persoalan riil rakyat dan melakukan konsolidasi internal ketimbang sibuk bermanuver politik jelang Pemilihan Presiden 2024. Lagi pula, keputusan terhadap pencalonan, baik dilakukan saat ini maupun belakangan, tidak akan mengubah karakter pemimpin.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu (12/10/2022), mengatakan, PDI-P sejauh ini tetap dan konsisten dengan sikapnya. Skala prioritas saat ini adalah mengatasi berbagai persoalan perekonomian.

”Bukankah politik itu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Dunia menghadapi resesi ekonomi dan krisis pangan. Persoalan itu sangat mendasar, menyentuh aspek yang paling fundamental yang berkaitan dengan pangan. Persoalan ini jangan ditutupi dengan manuver politik elektoral,” ujar Hasto.

Bukankah politik itu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Dunia menghadapi resesi ekonomi dan krisis pangan. Persoalan itu sangat mendasar, menyentuh aspek yang paling fundamental yang berkaitan dengan pangan. Persoalan ini jangan ditutupi dengan manuver politik elektoral.

Pernyataan Hasto ini disampaikan menanggapi sikap sejumlah parpol yang sudah mulai kasak-kusuk mencalonkan kader PDI-P yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres pilihan mereka di Pilpres 2024.

SHARON PATRICIA

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), misalnya, menduetkan pasangan Ganjar-Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid. Belakangan, dukungan terhadap Ganjar juga mulai bermunculan dari pengurus daerah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), seperti di Banten, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

Hasto melanjutkan, daripada sekadar dukung-mendukung calon tertentu, energi politik sebaiknya diarahkan ke arah yang jauh lebih bermanfaat bagi rakyat. Menurut dia, jika semua partai dan pemimpin bergerak ke bawah, perubahan faktual dalam kehidupan rakyat akan terjadi.

”Di situlah demokrasi punya makna yang sebenarnya di dalam menyelesaikan berbagai persoalan rakyat,” ujar Hasto.

Keputusan terhadap calon, baik dilakukan saat ini maupun belakangan, tidak akan mengubah karakter pemimpin. Justru, dalam situasi penuh tantangan ini, rakyat akan melihat, partai mana yang hanya bermanuver politik untuk elektoral dan mana yang menjawab persoalan riil rakyat. ”PDI-P lebih memilih yang kedua,” ujarnya.

KOMPAS

Pasca-penetapan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Senin (3/10/2022), Partai Solidaritas Indonesia mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024.

Seiring dengan itu, ia menegaskan, partai terus melakukan konsolidasi internal. Dengan begitu, ketika Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengambil keputusan terkait calon yang akan diusung oleh PDI-P, segala sesuatunya sudah siap.

”Hal yang pasti visi-misi capres yang akan diusung oleh PDI-P adalah yang dijabarkan dari pola pembangunan semesta berencana dan menekankan aspek kesinambungan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo,” ujar Hasto.

Soal momentum pengumuman calon dari PDI-P, Hasto berkaca pada pengalaman ketika Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dicalonkan oleh PDI-P. Kala itu, Jokowi diumumkan pada 6 Maret 2014 oleh Megawati. Adapun pemilu jatuh pada Juni 2014.

”Dengan demikian, kalau analoginya begitu, ya, kira-kira Juni tahun depan, pas bulan Bung Karno, di situ (umumkan calon presiden). Meskipun semuanya akan diputuskan oleh Ibu Mega. Beliau meminta semua bersabar dan fokus pada pemulihan ekonomi,” kata Hasto.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (berdiri) memberikan hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional II kepada Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri (kanan) di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Koalisi terbuka

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/10/2022), menyebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terbuka menerima PDI-P dan partai lainnya. Namun, kandidat calon presiden yang akan diusung juga masih sangat cair.

Adapun pada Sabtu (8/10/2022), Airlangga dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani jalan pagi bersama di kawasan Monumen Nasional, Jakarta. Olahraga para politisi ini sekaligus menjadi penjajakan PDI-P untuk berkoalisi. Puan yang juga putri Megawati memang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan para ketua umum partai politik.

”Tentu semua itu kan masih akan terbuka, tetapi KIB sendiri terus konsolidasi. Dan tentu apabila mempunyai semangat dan keterbukaan yang sama, ya kami tentu terbuka,” tutur Airlangga.

Selain koalisi yang masih sangat cair, Airlangga menegaskan, terkait nama bakal capres yang akan diusung KIB, juga masih sangat dinamis. Adapun dukungan PPP kepada Ganjar Pranowo yang mulai bermunculan tak diambil pusing oleh Airlangga. ”Itu, kan, masing-masing ada usulan dari wilayah. Itu kompartemennya jelas, itu kompartemen di PPP,” tuturnya.

Deklarasi capres KIB, menurut Airlangga, akan menjadi gong terakhir. Masa pendaftaran capres dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024 pun masih Oktober 2023. Sejauh ini, baru Partai Nasdem yang mendeklarasikan bakal capresnya, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, Partai Nasdem pun harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mendaftarkan Anies ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Airlangga Hartarto

Dengan adanya deklarasi ini, lantas ada desakan supaya Partai Nasdem keluar dari kabinet. Ditanya mengenai hal ini, Airlangga mengelak. ”Itu, kan, Nasdem yang mengusulkan. Silakan saja,” katanya.

Tidak perlu diragukan

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menilai pemilihan anggota kabinet adalah kewenangan Presiden. Dia juga menegaskan, partainya berkomitmen mengusung dan memenangkan Presiden Joko Widodo selama dua periode, serta akan mendukungnya sampai masa jabatan selesai.

”Kami berkomitmen bersama Presiden Jokowi sampai selesai masa tugas Pak Jokowi dengan baik agar Pak Jokowi juga menyelesaikan pemerintahannya dengan baik,” ujarnya.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate ketika memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (24/8/2022)

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Hermawi Taslim menambahkan, komitmen Nasdem untuk mengawal pemerintahan Jokowi hingga selesai tidak perlu diragukan lagi. ”Pak Surya Paloh (Ketua Umum Nasdem) dengan tegas mengatakan, kita selalu bersama dan mengawal kepemimpinan Presiden Jokowi sampai 2024. Kita ingin mengawal Pak Jokowi agar soft landing hingga selesai tugasnya. Itu menjadi komitmen kita sampai akhir,” tegasnya.

Dari awal pemerintahan tahun 2014, Hermawi menuturkan, Partai Nasdem sangat loyal kepada Presiden Jokowi. Bahkan, pada Pilpres 2014, Nasdem merupakan partai yang awal mencalonkan Jokowi sebagai capres. Kemudian, dilanjutkan pada periode kedua, Pilpres 2019, Partai Nasdem kembali menjadi partai pertama yang mencalonkan Jokowi.

Dengan pengalaman dan sejarah itu, Surya Paloh dengan Presiden Jokowi mempunyai chemistry yang cukup kuat dan komunikasi yang baik. Bisa dibilang, hubungan Surya Paloh dengan Jokowi baik-baik saja dan tidak ada persoalan apa-apa.

”Kalaupun ada partai politik yang menyindir sikap Partai Nasdem, itu hanya bagian dari opini saja. Saya berharap agar opini yang dibangun tersebut, mencerdaskan bagi masyarakat,” kata Hermawi.