Presiden Sebut Pertemuan dengan Megawati untuk Jaga Stabilitas Politik
”Saya bertemu dengan ketua-ketua partai utamanya dalam rangka menjaga (stabilitas) karena situasi ekonomi global yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi,” kata Presiden Jokowi.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO, MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
Presiden Jokowi berkomentar soal pertemuannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Istana Batutulis, Bogor.
Pertemuan itu disebut juga membahas Pemilu 2024.
Ditanya soal apakah kemungkinan pencalonan Puan Maharani dibahas, Presiden Jokowi menyerahkan hal itu kepada Megawati.
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pertemuannya dengan Ketua Umum PDI-P yang juga Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, bertujuan untuk menjaga stabilitas politik. Kepala Negara mengaku intens bertemu dengan para pemimpin partai politik, termasuk Megawati, untuk berbicara tentang stabilitas politik yang terkait dengan Pemilu 2024.
”Saya bertemu dengan ketua-ketua partai utamanya dalam rangka menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasikan,” ujar Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan tentang isi pertemuan dengan Megawati di Istana Batutulis ketika ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10/2022).
Saya bertemu dengan ketua-ketua partai utamanya dalam rangka menjaga titik karena situasi ekonomi global yang tidak jelas yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasikan.
Menurut Presiden, ketidakpastian global akan berdampak pada stabilitas politik, sedangkan stabilitas politik dan keamanan menjadi sangat penting saat ini. ”Jangan sampai kita mau menjelang pemilu padahal ada persoalan besar dalam ekonomi global terganggu ekonomi kita, itu yang kita enggak kehendaki sehingga saya intens berbicara dengan ketua-ketua partai untuk itu,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pertemuan intens dengan pimpinan partai politik ini juga tidak dimungkiri adalah membahas tentang Pemilu 2024. ”Termasuk juga untuk 2024 lah, kita enggak mungkin tutupi itu,” ucap Presiden.
Ketika ditanya apakah pertemuan di Istana Batutulis juga membahas tentang kemungkinan pencalonan presiden bagi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani, Presiden Jokowi tertawa. ”Tanyakan Bu Mega, wong kandidatnya belum diputuskan oleh PDI-P kan?” kata Presiden.
Megawati yang juga hadir di Istana Negara untuk menghadiri pelantikan Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP Masa Jabatan 2022-2027 dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta tidak bersedia berkomentar terkait pertemuan itu. ”Ndak boleh, tadi udah sama Presiden,” ujar Megawati sambil berjalan menuju pintu ke luar Istana Negara.
Secara terpisah, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Muhammad Mardiono, menuturkan bahwa Presiden Jokowi memintanya menyelesaikan tugas yang belum rampung sebelum mengundurkan diri sebagai wantimpres karena mendapat amanah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum.
”Undang-undang itu tidak memperbolehkan saya rangkap jabatan sehingga selambat-lambatnya tiga bulan sejak saya menjadi Plt Ketua Umum PPP, saya harus mengundurkan diri. Oleh karena itu tadi saya meminta arahan dari Bapak Presiden,” kata Mardiono saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Menjawab pertanyaan Presiden mengenai tugas-tugasnya yang sedang dikerjakan dan belum diselesaikan, Mardiono melaporkan bahwa dirinya sedang menyelesaikan kajian untuk percepatan pembangunan ekonomi perdesaan. Ada 45 persen penduduk desa yang jumlahnya 119,7 juta jiwa dan tinggal di 74.961 desa.
”(Mereka) ini mengalami ekonomi biaya tinggi dan saat ini sedang saya lakukan kajian (terkait persoalan) itu sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang membidangi kesra (kesejahteraan rakyat). Nah, (tugas) ini belum saya selesaikan,” kata Mardiono.
Lobi politik
Di sesi tanya jawab, saat ditanya terkait pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Puan Maharani, Mardiono menuturkan bahwa hal itu merupakan bagian lobi-lobi politik. ”Pertemuan Pak Airlangga dengan Ibu Puan Maharani itu merupakan bagian pertemuan, ya, lobi-lobi politik. Karena politisi ini kalau bertemu politisi, ya, pasti bagian dari rangkaian lobi-lobi politik. Jadi, saya percaya itu adalah bagian dari penguatan untuk KIB (Koalisi Indonesia Bersatu),” kata Mardiono.
Pertemuan Pak Airlangga dengan Ibu Puan Maharani itu merupakan bagian pertemuan, ya, lobi-lobi politik. Karena politisi ini kalau bertemu politisi, ya, pasti bagian dari rangkaian lobi-lobi politik.
Mardiono menuturkan bahwa koalisi merupakan keniscayaan. Undang-undang mengamanatkan peserta pemilu adalah partai politik, bukan orang. Calon presiden dan calon wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
”Begitulah bunyi undang-undang sehingga, ya, tentu semua partai akan melakukan koalisi itu. Nah, (terkait soal) ketemunya nanti antara partai apa dan apa, kebetulan KIB ini adalah (koalisi) yang lahir pertama kali,” ujar Mardiono.
Menurut dia, KIB juga membuka ruang untuk bergabung yang seluas-luasnya. ”Tentu (ketika) lebih banyak lagi yang bergabung menjadi bagian koalisi KIB ini, tentu kami akan membangun kekuatan politik yang baik ke depan untuk membangun bangsa dan negara. Saya pikir itu lebih penting,” katanya.