PDI-P dan Golkar Tidak Anggap Deklarasi Anies sebagai Ancaman
PDI-P menegaskan memiliki momentum tersendiri dalam menentukan bakal calon presiden. Partai Golkar juga masih terus berusaha membangun komunikasi politik untuk membangun koalisi.
- Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menganggap pencalonan Anies Baswedan oleh Nasdem sebagai dinamika politik yang biasa.
- PDI-P menganggap waktu menuju kontestasi Pilpres 2024 masih panjang.
- Partai Golkar masih berpegang pada keputusan Munas untuk mencalonkan ketua umumnya, yakni Airlangga Hartarto.
JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar tidak memandang pendeklarasian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem sebagai ancaman. PDI-P akan fokus pada konsolidasi internal dan safari politik yang ditargetkan selesai akhir tahun ini.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu (8/10/2022), mengatakan, setiap partai politik mempunyai mekanisme dan tata cara sendiri dalam memutuskan dan mengumumkan seseorang untuk dicalonkan atau menjadi bakal calon di Pilpres 2024. Puan juga menegaskan, PDI-P memiliki momentumnya sendiri untuk mengumumkan atau memilih seseorang untuk nantinya maju dalam kontestasi pilpres.
”Jadi, ini salah satu proses demokrasi, monggo-monggo (silakan) saja. Tentu saja, bagaimana kemudian bisa maju (sebagai calon) atau masuk nantinya bisa maju dalam kontestasi 2024, ya, perlu satu aturan dan kesiapan dan kecukupan untuk mengusung seseorang atau calon untuk maju dalam kontestasi tersebut. Itu merupakan salah satu proses dinamika berdemokrasi,” ujar Puan.
Sebelumnya, pada Senin (3/10/2022), Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Beberapa hari setelahnya, Anies bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPP Demokrat, Jakarta. Belakangan, ramai diperbincangkan wacana Nasdem berkoalisi dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di pilpres mendatang.
Jaga persatuan
Di tengah dinamika politik, menurut Puan, yang terpenting partai bisa ikut menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan begitu, pemilu dapat dilakukan dengan bersuka ria, bukan justru memicu perpecahan. ”Kami menyepakati bahwa harus paham kapan waktunya bertanding dan kapan waktunya bersanding karena semata-mata itu adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia serta bangsa dan negara,” ucapnya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto menambahkan, partainya tidak pernah melihat pendeklarasian Anies oleh Nasdem itu sebagai sebuah ancaman. Mengutip ucapan Puan, menurut dia, ada saatnya dalam pilpres, parpol saling bertanding dan ada pula saatnya bertanding. Lagi pula, sampai saat ini Anies masih berstatus sebagai bakal capres, belum capres.
“Kan, waktunya masih panjang. Itu baru bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem. Kan, begitu. Menjadi bakal calonnya (Nasdem), belum jadi calon. Jadi, boleh-boleh saja (Anies dideklarasikan sebagai bakal capres oleh Nasdem), tetapi itu tidak ada yang namanya ketar-ketir,” kata Bambang.
Hingga kini, PDI-P masih terus bekerja keras mengonsolidasikan kekuatan internal untuk kemenangan di Pemilu 2024. Meski Anies nanti akan maju di Pilpres 2024, ia meyakini Jawa Tengah tetap akan menjadi daerah kekuasaan PDI-P. Ia juga menjamin Anies tidak akan bisa menang di Jawa Tengah. “Kalau itu, bisa saya jamin,” tuturnya.
Baca juga: Jalan Sehat dengan Puan, Airlangga Sebut Pilpres adalah Persaingan Biasa
Tidak pengaruhi komunikasi antarparpol
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, Golkar menghormati keputusan Nasdem yang sekarang sudah mendeklarasikan bakal capres. Begitu pula dengan keputusan parpol lain yang sudah mengambil keputusan terkait pencalonan presiden, Golkar tetap menghormatinya.
Golkar, kata dia, masih berpegang pada keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada 2019, untuk mencalonkan Airlangga sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Karena itu, meski parpol sudah menetapkan bakal capresnya masing-masing, itu tidak akan menutup komunikasi antarparpol.
“Lagi pula, kalau persyaratan pencalonan capres, kan, harus memenuhi ambang batas 20 persen kursi parlemen dan 25 persen suara nasional. Pasti komunikasi itu, tidak mungkin tidak dilakukan. Sama dengan kami ketika Golkar punya (bakal) capres dan membangun KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), tidak menutup kemungkinan untuk membangun koalisi. Jadi itu yang tentu kami harapkan bahwa komunikasi politik tidak akan berhenti,” kata Doli.
Doli tidak mempersoalkan elektabilitas Airlangga yang masih tergolong kecil dibandingkan Anies berdasar sejumlah hasil survei. Golkar, lanjutnya, masih mempunyai waktu untuk melakukan sejumlah kebijakan dan strategi sehingga diharapkan mampu menaikkan elektabilitas Airlangga.
“Kami punya strategi sendiri yang tidak mungkin kami buka. Tetapi sejauh ini hasil konsolidasi kami dengan jaringan-jaringan kami, Golkar, di bawah, respons masyarakat terhadap langkah-langkah konsolidasi yang dilakukan Golkar untuk memenangkan pileg, termasuk menyosialisasikan Pak Airlangga itu cukup baik kok responsnya,” katanya.
Berdasarkan hasil survei Indikator Poltiik Indonesia yang dirilis awal Oktober 2022, misalnya, elektabilitas Airlangga belum mencapai 1 persen. Sementara elektabilitas Puan masih 3,2 persen. Ini lebih kecil dibandingkan elektabilitas tiga tokoh lain yang kerap masuk papan atas, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (30 persen), Ketua Umum Parati Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (22 persen), dan Anies Baswedan (17,7 persen).
Peneliti senior politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Noor menuturkan, sikap Nasdem mendeklarasikan pengusulan Anies sebagai bakal capres akan memicu reaksi-reaksi publik maupun partai. Menurut dia, publik akan mulai menentukan preferensi politik dari capres yang sudah diumumkan, sedangkan partai akan memulai proses diskusi secara internal.
Target akhir tahun selesai
Bambang menyebut, safari politik Puan akan selesai sebelum akhir tahun. Setelah pertemuan dengan semua ketum parpol, hasilnya akan diserahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Saat itu, kemungkinan arah koalisi juga akan ditentukan oleh Megawati.
Ia belum dapat memastikan, partai mana lagi yang akan disambangi PDI-P setelah pertemuan dengan Golkar. Bambang mengatakan, PDI-P kemungkinan juga akan mengagendakan pertemuan dengan sejumlah ketua umum parpol di luar parlemen. Namun, Puan sepertinya tidak akan bertemu dengan mereka satu per satu sebagaimana empat ketum parpol lain, melainkan akan dalam sebuah pertemuan.
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P, Juni 2022, Puan diberi manda oleh Ketua Umum PDI-P untuk menjalin komunikasi dengan semua ketua umum partai politik. Dengan mandat itu, pada 22 Agustus 2022, Puan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta.
Selanjutnya, pada 4 September 2022, Puan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pada 25 September 2022, Puan melanjutkan safari politiknya dengan bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, seusai keduanya berziarah ke makam almarhum ayah Puan yang juga suami dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas, di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan.