Penetapan Capres Dini Untungkan Publik

Penetapan Anies Baswedan sebagai bakal capres Nasdem membuat kian banyak opsi bakal capres di Pilpres 2024. Penetapan bakal capres lebih awal membuat publik punya waktu lebih banyak untuk mengenal figur-figur itu.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh (kanan depan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri depan) saat acara Pengumuman Calon Presiden Pemilu 2024 yang diusung Partai Nasdem, di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022).

• Pencalonan dini bakal calon presiden diyakini bisa berdampak positif bagi publik.
• Bagi parpol pencalonan dini juga membantu konsolidasi internal.
• Hanya saja, bagi penyelenggara pemilu hal ini bisa merepotkan.

JAKARTA, KOMPAS — Dua partai politik, Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia, mendeklarasikan bakal calon presiden yang akan diusung dalam Pemilihan Presiden 2024. Dengan kian banyak partai mengumumkan bakal capres untuk 2024 lebih dini, tak hanya partai akan meraup keuntungan, tetapi juga publik. Namun, pencalonan dini ini juga patut diantisipasi penyelenggara pemilu karena sejatinya bergulir saat kampanye belum dimulai.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022) sekitar pukul 11.00, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres Nasdem. Berselang sekitar 6 jam, partai nonparlemen, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, sebagai bakal capres-cawapres PSI.

Sebelum Nasdem dan PSI, Partai Gerindra telah lebih dulu mendeklarasikan ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai bakal capres Gerindra. Begitu pula Golkar yang mengusung ketua umumnya, Airlangga Hartarto, serta Partai Kebangkitan Bangsa yang mengusung Muhaimin Iskandar. Adapun Partai Amanat Nasional melalui rapat kerja nasionalnya, Agustus lalu, memutuskan mengajukan sembilan nama bakal capres (Kompas, 28/8/2022).

Pengajar Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengatakan, dari sisi kepentingan publik, masyarakat diuntungkan karena sudah disodori calon-calon yang akan maju sejak awal.

ARSIP PRIBADI

Aditya Perdana

”Artinya, publik diberi etalase, koalisi pencalonan itu secara terang benderang sejak jauh-jauh hari. Dari sisi itu, tentu baik, sehingga pilihan-pilihan politik jauh lebih variatif dan menarik,” ujarnya, Senin.

Pencalonan dini ini juga berdampak positif bagi parpol untuk konsolidasi partai dan menggerakkan mesin partai.

Namun, di sisi lain, pencalonan dini ini bisa merepotkan penyelenggara pemilu karena setiap calon bisa jadi langsung kampanye. Padahal, tahapan kampanye belum dimulai.

Karena itu, ia berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mampu mengantisipasi situasi tersebut. Dalam pembentukan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu terkait dengan kampanye, penyelenggara pemilu harus mampu mendefinisikan kampanye yang sesuai jadwal dan kampanye sebelum jadwal, berikut dengan batasan dan sanksi-sanksinya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Baliho politisi yang berpotensi maju di Pilpres 2024 di sejumlah tempat di Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Senin (9/8/2021).

Untuk diketahui, tahapan pencalonan presiden-wapres pada Pilpres 2024 baru akan dimulai tahun depan, persisnya pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Adapun masa kampanye berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Alasan pemilihan Anies

Surya Paloh, saat acara pendeklarasian Anies, mengungkapkan, Nasdem mencari figur terbaik di antara figur yang ada untuk Pilpres 2024. Pencarian itu bermuara kepada Anies. Pemilihan kepada Anies sekaligus menunjukkan Nasdem tidak pernah memandang latar belakang partai politik ataupun kelompok dalam memberikan dukungan.

Nama Anies merupakan satu di antara tiga opsi bakal capres yang diputuskan Rapat Kerja Nasional Nasdem pada Juni lalu. Dua nama lainnya ialah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Partai kemudian menyerahkan kepada Surya Paloh untuk memutuskan.

Menyangkut nama bakal cawapres pendamping Anies, Surya menyerahkan kepada Anies untuk memutuskannya karena hanya Anies yang bisa menilai sosok yang cocok untuk bekerja dengan dirinya nanti. Namun, Anies mengatakan belum memikirkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya. Dirinya masih fokus mengurus DKI Jakarta sampai masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika tiba di Kantor DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Ia juga menyampaikan nasib dari program-program semasa Presiden Jokowi jika kelak terpilih menjadi presiden. Menurut dia, tahapan pembangunan selalu menekankan pada keberlanjutan dan perubahan. ”Dan, itu juga yang tadi dipesankan Pak Ketua Umum (Surya Paloh) ketika membicarakan tentang ke depan, insya Allah ini yang akan dipegang,” ujarnya.

Baca juga: Nasdem Beri Otoritas kepada Anies untuk Pilih Bakal Cawapres

Meski sudah mendeklarasikan Anies, Nasdem harus berkoalisi dengan parpol lain agar bisa mendaftarkannya di Pilpres 2024. Sebab, raihan kursi ataupun suara Nasdem belum mencukupi ambang batas presiden seperti diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya berharap sosok Anies memudahkan jalan untuk berkoalisi dengan parpol lain, terutama Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). ”Anies-lah yang menjadi benang merah dari ketiga partai ini,” katanya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief menyambut baik keputusan Nasdem. Namun, untuk capres ataupun koalisi, Demokrat masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu pula disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang masih menanti keputusan musyawarah Majelis Syura PKS. Majelis ini dipimpin oleh Salim Segaf Al Jufri.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie

Rembuk rakyat PSI

Menyangkut keputusan PSI mengusung Ganjar, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengungkapkan, keputusan itu didasarkan pada hasil rembuk rakyat yang digelar PSI sejak Februari lalu. Melalui mekanisme rembuk rakyat, warga bisa memilih secara daring satu di antara sembilan nama yang terjaring sebagai bakal capres.

Mengutip situs resmi rembukrakyat.psi.id, hingga Senin (3/10), Ganjar di posisi teratas (50,04 persen), diikuti Erick Thohir (19,96 persen), dan Mahfud MD (5,99 persen). ”Ini calon presiden 2024 pilihan rakyat lewat rembuk rakyat, bukan keinginan elite PSI. Pilihan rakyat itu sesuai hati nurani kami di PSI,” kata Grace.

Adapun untuk bakal cawapres, PSI memilih Yenny Wahid karena ia dinilai memiliki kualitas yang mumpuni. ”Kombinasi Ganjar-Yenny kami anggap kombinasi terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan nasional,” ujar Grace.

PSI memahami, untuk mengusung Ganjar-Yenny harus berkoalisi dengan parpol lain. Karena itu, PSI akan menjajaki kerja sama dengan parpol lain.

Baca juga: Rakyat Berembuk Cari Capres, Parpol Pun Menuai Hasil

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - LAILY RACHEV

Presiden Joko Widodo saat meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (8/6/2022). Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut mendampingi Presiden selain sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Di Batang, Jawa Tengah, Senin, seusai pengumuman Nasdem, Presiden Joko Widodo mengajak Ganjar Pranowo ikut menumpang mobil kepresidenan. Menurut Ganjar, saat di mobil kepresidenan, Presiden hanya berpesan agar menjaga investasi yang sudah masuk ke Kawasan Industri Terpadu Batang.

(BOW/NIA/WKM/SYA/XTI/Z13/Z05)