Badan Cadangan Logistik Jaga Ketahanan Pangan

Peningkatan penyediaan pangan akan ditangani Badan Cadangan Pangan Strategis. Proyek lumbung pangan adalah salah satu yang ditangani badan ini.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan proyek lumbung pangan (food estate) dan badan cadangan pangan strategis seusai mengikuti rapat tertutup di Istana Merdeka, Selasa (4/10/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah segera membentuk Badan Cadangan Logistik Strategis untuk memastikan peningkatan ketersediaan pangan nasional. Badan ini akan ditetapkan dalam peraturan presiden.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa regulasi terkait Badan Cadangan Logistik Strategis akan dibuat melalui peraturan presiden. Peraturan presiden mengatur, antara lain, peningkatan penyediaan pangan nasional melalui pengembangan kawasan lumbung pangan (food estate).

”Beberapa hal yang menjadi catatan terkait Badan Cadangan Logistik Strategis, arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) bahwa regulasinya dibuat dalam satu peraturan presiden. Jadi perpresnya nanti, satu, terkait dengan peningkatan penyediaan pangan nasional melalui pengembangan kawasan food estate di mana di dalamnya termasuk Badan Cadangan Logistik Strategis yang nanti akan dipimpin Bapak Menteri Pertahanan,” kata Airlangga seusai mengikuti rapat tertutup terkait lumbung pangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo ini dimulai sekitar pukul 13.30. Hadir antara lain Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej.

ERWIN EDHI PRASETYA

Petani memupuk tanaman padi di Desa Duwet, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (24/2/2020).

Pada kesempatan tersebut, kemajuan pengembangan beberapa lumbung pangan dilaporkan kepada Presiden Jokowi, termasuk di Kalimantan Tengah. ”Progress food estate di Kalteng, ini yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian itu sekitar 60.000 (hektar). Di mana tahun 2020 itu (dikembangkan seluas) 30.000 hektar, kemudian pada tahun 2021 14.000 hektar, dan kemudian ada ekstensifikasi sebanyak 16.000 hektar,” ujarnya.

Terkait pengembangan lumbung pangan di Kalteng tersebut, Airlangga menuturkan, Presiden Jokowi mengharapkan pembuatan saluran air dan pengolahan lahan ditugaskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Sehingga nanti Kementerian Pertanian tinggal masuk pada lahan yang sudah siap dan juga untuk pengembangan selanjutnya juga di lahan yang sudah siap disiapkan oleh PUPR,” katanya.

Airlangga menuturkan, sesuai dengan keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, diberikan penugasan kepada Bupati Humbang Hasundutan sebagai penanggung jawab terkait pengembangan lumbung pangan di Sumatera Utara. Menteri Pertanian pun ditugaskan untuk juga mengintervensi kegiatan.

”Kemudian food estate di NTT (Nusa Tenggara Timur) disiapkan di Belu seluas 559 hektar dan komoditasnya jagung. Dan, ini akan terus diikuti oleh pemerintah. Demikian juga di Sumba Tengah seluas 10.000 hektar, dan ini realisasinya hampir 10.000 (hektar). Di sini ketersediaan air dan pupuk menjadi perhatian pemerintah,” ujar Airlangga.

Airlangga menuturkan bahwa pengembangan food estate di Papua didorong ke arah Merauke dan juga Keerom. “Kalau Merauke bisa mendekati 1 juta hektar, sedangkan di Kerom sekitar 3.000 hektar. Dan, kemudian juga dikembangkan food estate di Sumba Timur, itu untuk tanaman sorgum, ditargetkan 1.000 hektar. Dan, di Sumatera Utara ini baru dikembangkan sekitar 2.000 hektar. Ini terus didorong untuk kembali ditingkatkan,” ujar Airlangga.

Dalam pantauan Kompas sepanjang 15-28 Juli 2022 dan diterbitkan 30 Agustus lalu, proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah tak seindah yang diharapkan. Penanaman singkong di Desa Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas yang dimulai Maret 2021 ditangani pekerja bukan warga lokal, melainkan petani yang didatangkan dari luar daerah. Pada Minggu (24/7/2022), Kompas mendapati lahan tidak lagi digarap dan tumbuhan singkong yang sudah berusia setahun kurus serta tak terawat.

Siti Maemunah, dosen dan peneliti Universitas Pertanian Yogyakarta, menilai lokasi tidak cocok ditanami tanaman pangan karena berpasir. Dia mengatakan, lokasi tersebut semestinya menjadi lahan konservasi. Bila ditanami tanaman pangan, tidak akan menghasilkan.

FRANSISKUS PATI HERIN

Tanaman jagung selesai panen di lokasi food estate, Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu (18/9/2022). Presiden Joko Widodo melakukan tanam perdana di lahan itu pada Maret 2022 lalu.

Adapun lahan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas menggunakan 30.000 hektar bekas proyek pembukaan lahan gambut (PLG). Dalam pantauan Kompas, pupuk dan dolomit untuk proyek ini banyak menumpuk di pinggir jalan seperti di lokasi cetak sawah baru di Desa Pilang Kabupaten Pulang Pisau dan Desa Kalumpang, Kabupaten Kapuas. Hal ini terjadi karena pupuk dan dolomit tiba Desember 2021 sedangkan lahan belum ada. Benih juga demikian, banyak membusuk karena terlalu lama disimpan.

Petani juga mengatakan, proyek food estate meminta petani menanam tiga kali setahun tetapi pada kali ketiga, kegagalan terjadi. Kegagalan disebut terjadi akibat perubahan iklim. Tingginya curah hujan mengganggu jadwal tanam petani.

Di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, banyak lahan belum digarap. Sebab, irigasi yang ada belum maksimal sehingga lahan kerap kebanjiran. Lahan pun sudah dua tahun terbengkalai.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, lumbung pangan adalah upaya mengintensifkan lahan-lahan cadangan di beberapa daerah. Ini dilakukan untuk mengimbangi pengalihan lahan potensial pertanian menjadi permukiman dan industri.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan kemajuan proyek lumbung pangan (food estate) seusai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/11/2022).

”Sampai saat ini saya yang tanggung jawab cukup bagus. Tadinya lahan-lahan itu sudah ada di bawah 3 ton hasilnya di Kalimantan, sekarang di atas 4-5 ton,” tuturnya kepada wartawan seusai rapat.

Namun, dia mengakui lahan gambut di Kalimantan tidak bisa langsung menghasilkan seperti di Jawa. Tanah perlu ditangani menggunakan dolomit untuk mengurangi keasamannya.

”Ini semua berproses. Dan yang kita tangani sekarang 62.000 hektar. Yang sudah eksisting jalan 47.000 hektar," tambahnya.

Syahrul juga meyakinkan bahwa lokasi lumbung pangan di Kalimantan Tengah bukan kawasan proyek lahan gambut. "Jadi tidak ada aturan yang disimpangi,” ujarnya.

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PROVINSI KALTENG

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melihat peta lokasi pembangunan proyek food estate di Desa Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalteng, Jumat (13/6/2020).

Diakui, ada lahan yang terkena hujan dan langsung kebanjiran. Namun, dia menyebut hal ini hanya terjadi di 200-300 hektar saja yang dinilai tidak seberapa dibandingkan luasan keseluruhan 47.000 hektare.

Syahrul juga mengklaim proyek lumbung pangan di Sumatera Utara ataupun di Temanggung dan Wonosobo Jawa Tengah serta Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, berhasil baik.

Namun, saat disinggung mengenai serangan hama belalang di lahan lumbung pangan Sumba Tengah, dia membenarkan. Namun, ujarnya, masih terkendali.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi memintanya bekerja lebih keras lagi.

”Saya di-challenge luar biasa. Kapan juga Presiden tidak marah sama Mentan. Memang harus di-challenge. Kalau enggak di-challenge, nanti tidur aja,” selorohnya.