logo Kompas.id
β€Ί
Politik & Hukumβ€ΊAtasi Korupsi di Lembaga...
Iklan

Atasi Korupsi di Lembaga Peradilan, Diperlukan Reformasi Hukum Menyeluruh

Presiden tidak bisa mengintervensi MA. Namun, Presiden bisa memperkuat subsistem, yakni keterbukaan peradilan dan penguatan KY sebagai lembaga.

Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO, SUSANA RITA KUMALASANTI
Β· 1 menit baca
Hakim Agung Sudrajad Dimyati mengenakan rompi oranye dan digiring menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (23/9/2022). KPK melakukan operasi tangkap tangan suap terkait pengurusan kasasi gugatan aktivitas Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Mahkamah Agung sebesar Rp 2,2 miliar. Dari pengembangan pemeriksaan KPK, kasus ini menyeret Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang memperoleh bagian suap sebesar Rp 800 juta.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Hakim Agung Sudrajad Dimyati mengenakan rompi oranye dan digiring menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (23/9/2022). KPK melakukan operasi tangkap tangan suap terkait pengurusan kasasi gugatan aktivitas Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Mahkamah Agung sebesar Rp 2,2 miliar. Dari pengembangan pemeriksaan KPK, kasus ini menyeret Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang memperoleh bagian suap sebesar Rp 800 juta.

JAKARTA, KOMPAS β€” Reformasi hukum terhadap lembaga peradilan dapat dilakukan dengan perbaikan undang-undang dan proses rekrutmen, promosi, serta mutasi. Dalam hal ini, peran Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas peradilan perlu diperkuat dan diupayakan transparansi pada Mahkamah Agung.

Selain itu, dibutuhkan pula kehadiran badan eksaminasi nasional untuk mengeksaminasi atau menguji ulang putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi menimbulkan kontroversi di masyarakat. Putusan pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, contohnya, diduga terkait dengan dugaan suap Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati dalam pengurusan perkara.

Editor:
MADINA NUSRAT
Bagikan