Situasi Politik Dinamis, Nasdem Belum Deklarasikan Anies sebagai Capres
Kesiapan Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 dinilai sebagai langkah maju. Namun, Nasdem tidak serta-merta mendeklarasikannya sebagai capres. Adapun PKS menginginkan kader sendiri sebagai pendamping Anies pada 2024.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, di acara pernikahan anak dari anggota DPR Fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, Minggu (18/9/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Proses komunikasi antarpartai politik masih dinamis. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang siap maju menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 tidak serta-merta membuat Partai Nasdem akan mendeklarasikannya sebagai calon presiden. Nasdem masih harus memastikan terbentuknya koalisi yang bisa memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden.
Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Anies Baswedan menyatakan siap maju sebagai calon presiden jika ada partai politik yang mencalonkan. Dengan tidak menjadi anggota partai politik mana pun, hal tersebut memberikan dia kesempatan untuk berkomunikasi dengan semua parpol. Artikel tersebut tayang pada 15 September 2022 dengan judul Popular governor of Indonesian capital ”prepared” to run for president.
Untuk diketahui, Anies merupakan satu dari tiga nama kandidat yang direkomendasikan Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem sebagai calon presiden Nasdem untuk Pilpres 2024. Dua nama lainnya adalah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Baca juga: Hasil Rakernas Nasdem: Anies, Andika, atau Ganjar untuk Pilpres 2024
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate ketika memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/9/2022), mengatakan, kesiapan Anies untuk menjadi capres di Pilpres 2024 merupakan langkah maju. Apalagi, Anies merupakan salah satu dari tiga tokoh yang direkomendasikan oleh Nasdem sebagai bakal calon presiden.
”Apabila ada kader-kader atau calon-calon, bakal calon yang kami rekomendasikan di rakernas sudah resmi mengatakan kesediaannya itu salah satu langkah maju,” ujar Johnny.
Menurut Johnny, pernyataan Anies yang siap menjadi calon presiden itu merupakan hak Anies sebagai warga negara Indonesia. ”Kita harus hormati, apa lagi salah satu dari tiga warga negara yang masuk pengamatan atau diputuskan di rakernas Nasdem. Itu hak warga negara dan proses politik berjalan panjang. Ini, kan. sudah masuk tahun politik,” ucapnya.
Namun, Nasdem tidak kemudian serta-merta akan mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. ”Itu kalau dinda yang jadi ketua partai, sayang bukan dinda yang jadi ketua partai, karena pertimbangannya begitu luas, Nasdem tidak saja menyiapkan sampai di calon presiden, mohon maaf ini. Kami punya tanggung jawab,” ucapnya.
Baca juga: Prananda Paloh: Capres Nasdem Paling Lambat Akhir Tahun Ini
Ganjar Pranowo (kiri), Andika Perkasa (tengah), dan Anies Baswedan
Selain memutuskan capres, lanjut Johnny, Nasdem juga harus membentuk koalisi dan menyiapkan taktik politik. ”Jangan diterjemahkan atau stop sampai di calon, kalau sekadar calon bisa cepat, gampang kan, tapi calonnya bisa menang enggak? Itu perlu pendalaman, perlu kerja sama dan kegotongroyongan politik,” ujarnya.
Terkait koalisi, Nasdem jelas membutuhkannya karena Undang-Undang Pemilu mensyaratkan pasangan calon presiden-wakil presiden harus didukung parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah pemilu anggota DPR sebelumnya. ”Ini yang harus kita perhatikan terlebih dulu. Makanya proses komunikasi politik masih berlangsung dinamis,” ucapnya.
Menurut Johnny, realitas politik saat ini hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang bisa mengusung capres tanpa koalisi dengan parpol lain. Namun, apakah nantinya PDI-P akan berjalan sendiri atau bekerja sama dengan parpol lain, itu merupakan strategi besar PDI-P yang harus pula dihormati semua parpol.
”Jadi, kita semua jangan buat dinamika politik seperti matematika linier. Tidak linier, karena ada kepentingan besar,” kata Johnny.
Baca juga: PDI-P Buka Kemungkinan Usung Capres Sendiri
Johnny menegaskan bahwa capres yang nantinya akan diusung oleh Nasdem harus punya kemampuan dan kesediaan untuk menjaga kontinuitas pembangunan yang sudah dilaksanakan dari sejak kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo. ”Harus punya komitmen dan kemampuan pelaksanaan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Johnny juga menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh punya dua mandat yang tidak bisa dipisahkan. Mandat pertama adalah menentukan satu calon presiden dari tiga bakal calon presiden. Kedua adalah membentuk koalisi.
”Itu dua hal yang tidak terpisahkan. Kalau ada calon dan pasangan, tapi tidak ada koalisi ya tidak jalan. Kalau ada koalisi tapi tidak berhasil membentuk pasangan tidak jalan juga,” kata Johnny.
Sementara itu, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPP PKS Sigit Soesiantomo menyebut bahwa pertemuan Anies dengan Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dalam acara pernikahan anak dari anggota DPR Fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, Minggu (18/9/2022), merupakan momen pemantapan koalisi ketiga partai dan pernyataan keseriusan Anies untuk menjadi capres.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, di acara pernikahan anak dari anggota DPR Fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, Minggu (18/9/2022).
Menurut Sigit, ketiga parpol sama-sama ingin mengusung Anies. Itu di antaranya terlihat dari arus bawah PKS yang sudah lama menginginkan Anies sebagai capres, begitu pula hasil Rakernas Nasdem yang memutuskan untuk mengusung Anies.
”Saya kira, kok,capres Anies Baswedan dan koalisi harus segera selesai diputuskan,” ujar Sigit.
Namun, lanjut Sigit, sosok calon wakil presiden yang akan diduetkan dengan Anies masih cair. Ia menegaskan, sejauh ini belum ada kesepakatan untuk memasangkan Anies dengan Agus.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F05%2F06%2F20210506_164027_1620309071_jpg.jpg){kind=logo}
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (6/5/2021)
PKS masih akan memperjuangkan kadernya untuk berpasangan dengan Anies, misalnya Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohammad Sohibul Iman, mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan, atau mantan Gubernur Sumatera Barat yang juga Ketua Dewan Pakar PKS Irwan Prayitno.
”Jadi, masih cair untuk wacana cawapres, bisa AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), bisa Mohammad Sohibul Iman, bisa juga kader PKS lainnya yang punya elektabilitas dan popularitas tinggi,” kata Sigit.
Adapun Demokrat justru melemparkan sinyal koalisi untuk mengusung Anies dan Agus. Hal ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra setelah melihat pertemuan antara Anies, Agus, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Surya Paloh, dan Ahmad Syaikhu.
Baca juga: Demokrat Kembali Lontarkan Sinyal Koalisi Usung Anies-AHY
Memastikan tiket pencalonan
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, berpandangan, dengan melempar sinyal untuk mengusung Anies sebagai capres Demokrat, secara tidak langsung hal ini menunjukkan Demokrat tidak cukup percaya diri untuk bisa mengusung kader internal mereka sebagai capres dalam kontestasi Pilpres 2024.
Temuan dari sejumlah lembaga survei memang menunjukkan elektabilitas Agus masih rendah dan belum mencapai dua digit. Dengan begitu, Agus akan sangat sulit bersaing jika dimajukan sebagai capres di pemilihan presiden mendatang.
Begitu pula dengan Anies. Meski Anies selalu masuk dalam tiga besar bakal capres dengan tingkat elektabilitas baik, menurut sejumlah lembaga survei, bukan hal yang mudah bagi Anies untuk bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebab, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengharuskan pasangan calon diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR.
”Bakal calon presiden dengan tingkat elektabilitas dua digit, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan, tidak menjamin mereka dapat maju melenggang sebagai capres. Hal paling penting saat ini adalah bagaimana memastikan memperoleh tiket pencalonan dukungan dari partai politik untuk tampil dalam Pilpres 2024,” ujar Bawono.
Ganjar Pranowo, lanjut Bawono, bukan tokoh kunci pengambil keputusan di partainya, PDI-P. Adapun Anies bukan merupakan kader parpol mana pun sehingga pekerjaan tidak mudah untuk menghimpun dukungan dari partai-partai politik agar dapat memenuhi ambang batas pencalonan presiden.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri Pembukaan Kongres V PDI-P di Grand Inna Bali Beach Hotel, Bali, Kamis (8/8/2019).
Dalam konteks itu, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam posisi lebih diuntungkan. Sebab, selain masuk dalam tiga besar bakal capres dengan elektabilitas baik dalam berbagai survei, Prabowo juga memiliki dukungan politik Partai Gerinda.
”Koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa semakin memuluskan langkah Prabowo memperoleh tiket pencalonan Pilpres 2024,” katanya.
