Kedaulatan Data Terusik, Pemerintah Bertekad Benahi Keamanan Siber

”Siapa pun yang mengganggu kedaulatan data Indonesia harus ditindak tegas, jangan dikasih ampun,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

KANTOR STAF PRESIDEN

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Edi Witjara, dan CEO PT Dekstop IP Teknologi Indonesia Phidi Soepangkat membahas kondisi keamanan siber nasional, Kamis (15/9/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Kasus kebocoran data yang terjadi saat ini dijadikan momentum bagi pemerintah untuk membenahi keamanan siber di Indonesia. Selain memaksimalkan teknologi, pelibatan para talenta yang menguasai teknologi informasi dapat ditempuh untuk memperkuat keamanan siber di Tanah Air. Tindakan tegas juga akan diberikan kepada siapa pun yang mengganggu kedaulatan data.

Kebocoran data pribadi di instansi pemerintah dan swasta yang semakin marak menjadi peringatan bagi pemerintah untuk berbenah diri serta mengatur ulang prioritas keamanan dan perlindungan data pribadi. ”Siapa pun yang mengganggu kedaulatan data Indonesia harus ditindak tegas, jangan dikasih ampun. Kedaulatan data di ruang siber adalah perpanjangan tangan dari kedaulatan negara,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Dua pekan terakhir, sejumlah data yang diduga berasal dari kementerian dan lembaga negara dipasarkan oleh akun peretas Bjorka di situs breached.to. Kebocoran data itu menambah panjang daftar insiden siber yang terjadi di Tanah Air.

Siapa pun yang mengganggu kedaulatan data Indonesia harus ditindak tegas, jangan dikasih ampun. Kedaulatan data di ruang siber adalah perpanjangan tangan dari kedaulatan negara.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengidentifikasi adanya 852,2 juta anomali trafik atau upaya mencurigakan yang dilakukan untuk menginfeksi keamanan siber sepanjang Januari-13 September 2022. Dari total serangan tersebut, paling tinggi adalah infeksi malware (55,6 persen), diikuti kebocoran informasi (15,2 persen), dan serangan trojan (10,2 persen).

Wakil Kepala BSSN Komisaris Jenderal Luki Hermawan mengungkapkan, sepanjang 2022, BSSN telah mengirim 1.261 notifikasi ke sejumlah kementerian/lembaga yang teridentifikasi. Namun, hanya 72 notifikasi atau 6 persen dari keseluruhan tadi yang direspons.

Baca juga : Peringatan BSSN Diabaikan

Moeldoko melalui keterangan tertulis menegaskan, tidak boleh ada pengabaian dalam mengatasi masalah kebocoran data. ”Kalau kita abai, kita dianggap lemah. Kita punya teknologinya, kita juga punya talenta-talenta yang ahli di bidang keamanan siber. Mari kita gerakkan sumber daya itu untuk membangun fondasi demi mewujudkan kedaulatan keamanan siber nasional,” kata Moeldoko.

Dengan teknologi anak bangsa, Panglima TNI 2013-2015 tersebut menuturkan, data tidak hanya aman, tetapi juga dapat dikontrol. Sebelumnya, Moeldoko bertemu Kepala BSSN Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian dan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Edi Witjara.

Selain itu, Moeldoko juga bertemu dengan Phidi Soepangkat, CEO PT Dekstop IP Teknologi Indonesia, perusahaan penyedia perangkat lunak untuk penyimpanan data. Pertemuan tersebut membahas kondisi keamanan siber nasional dan upaya pengembangan cloud system lokal buatan anak negeri bersertifikasi BSSN.

Baca juga : Kebocoran Data Pribadi Jadi Atensi Presiden Jokowi

Sementara itu, Edi Witjara mengatakan bahwa pihaknya telah berinovasi dan mengembangkan sebuah cloud system lokal yang diberi nama Inti cloud system. Inti cloud system merupakan platform layanan cloud dan blockchain inovasi dalam negeri yang sudah dilengkapi dengan keamanan siber hasil kerja sama pengembangan dengan BSSN. ”Harapannya bisa menjadi kebanggaan keamanan siber nasional,” kata Edi.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau Batamindo Green Farm (Singapura Fresh Green Makmur) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/9/2022).

Secara terpisah Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan persoalan kebocoran data agar segera ditangani oleh Tim Cyber Emergency yang sudah dibentuk. Tim ini diharapkan dapat segera melakukan penataan, terutama terhadap pengamanan siber di setiap lembaga.

Baca juga : Presiden Instruksikan Tindak Lanjut Dugaan Kebocoran Data Pemerintah

Tim tersebut terdiri atas berbagai kementerian, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, tim juga diperkuat Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, dan kepolisian.

”Untuk mengkaji ulang dan meneliti sejauh mana kemungkinan bisa diantisipasi adanya pembobolan-pembobolan itu, dan juga reaksi cepat kalau terjadi, disiapkan langkah-langkahnya, nanti tim yang akan melakukan kajian,” ujar Wapres Amin dalam keterangan pers ketika meninjau kebun hidroponik Batamindo Green Farm di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/9/2022).

Sebelumnya, data pribadi Wapres Amin juga sempat dibocorkan di internet. Dalam data yang beredar tersebut terdapat data seperti nomor telepon seluler dan nomor induk kependudukan Wapres Amin. Ketika ditanya terkait kebocoran data pribadinya ini, Wapres Amin tidak spesifik memberikan komentar dan menyerahkan penanganannya kepada tim yang telah dibentuk pemerintah.