Bahas PPP Saat Bertemu Presiden, Suharso: Kami Selesaikan Baik-baik

Pertemuan tertutup digelar antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Persoalan PPP menjadi salah satu topik yang dibicarakan dalam pertemuan tertutup itu.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memanggil Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Senin (12/9/2022). Tak hanya membahas soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, pertemuan itu juga membicarakan masalah kepengurusan Partai Persatuan Pembanguan.

Pertemuan Presiden Jokowi dengan Suharso berlangsung secara tertutup pada pukul 10.00 hingga 10.52 di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua Umum PPP hasil Muktamar IX Makassar 2020 itu meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan menggunakam mobil Lexus dengan pelat nomor B 1290 RFS.

Suharso mengungkapkan, pertemuan dengan Presiden Jokowi membahas banyak hal, termasuk soal kepengurusan PPP. Namun, ia tak bersedia menjelaskan secara rinci apa yang dibicarakan dengan Presiden Jokowi terkait PPP. ”Ya, nantilah kami selesaikan baik-baik. Sudah, sudah, ya,” ucapnya saat ditanya mengenai kepengurusan PPP.

Pertemuan dengan Presiden Jokowi membahas banyak hal, termasuk soal kepengurusan PPP.

Seperti diketahui, Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Kabupaten Serang, Banten, 4-5 September lalu, memutuskan mengganti posisi Suharso sebagai Ketua Umum PPP. Mukernas sepakat untuk menunjuk Mukhammad Mardiono yang saat ini menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Kemudian pada Jumat (9/9/2022), Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menerbitkan surat keputusan pengesahan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP.

Baca juga : Selesaikan Kisruh PPP, Suharso dan Mardiono Siap Berdialog

Suharso enggan menjawab langkah apa yang akan dilakukan setelah diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP. ”Nanti saja, saya selesaikan baik-baik,” ulangnya sembari menutup pintu mobil dan segera meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan akan segera mengurus perubahan kepengurusan PPP ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah itu, kemungkinan Selasa atau Rabu pihaknya akan menanyai satu per satu jajaran pengurus di DPP terkait kesediaan mereka untuk tetap berada di struktur pengurus DPP PPP. Bagi mereka yang ingin tetap menjadi pengurus, prinsipnya tidak akan diganti. Namun, jika misalnya mereka tidak ingin bergabung tidak dipaksa juga.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Arsul Sani, anggota Komisi III DPR

”Jadi, yang paling penting prinsipnya, yang kami anut, bukan kami ini mau berhentikan orang, tetapi kami akan bertanya satu per satu dulu. Itulah yang disebut konsolidasi di tingkat pengurus pusat,” kata Arsul.

Baca juga : Hari Ini, PPP Kenalkan Pimpinan Baru ke KPU

Sementara itu, di tingkat DPW dan DPC, Arsul meyakini, pergantian ketua umum ini tidak akan mengganggu konsolidasi. Sebab, rata-rata pengurus di tingkat daerah patuh pada keputusan mukernas yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi kedua di partai. ”Jadi, setelah mukernasnya memutuskan (pergantian ketum) itu, terlepas siapa orangnya, ya, didukung. Faktor legalnya, kan, berpikirnya begitu. Faktor sosiologisnya, ini, kan, asalnya dari putusan para kiai dan senior partai. Di PPP, kan, unsur samina wa atona masih kenceng,” ucap Arsul.