Presiden menilai Imigrasi baru sebatas mengontrol, belum memberikan pelayanan. Untuk itu, Imigrasi diminta untuk tingkatkan pelayanan. Presiden pun mengancam mencopot Dirjen Imigrasi jika layanan imigrasi tak berubah.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·5 menit baca
LUKAS - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo memimpin rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Rapat tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 9 September 2022.
JAKARTA, KOMPAS - Ketika memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (9/9/2022), Presiden Joko Widodo mengaku merasa malu karena sering kali mendapat keluhan terkait layanan keimigrasian di Tanah Air. Menurut Kepala Negara, imigrasi seharusnya memudahkan dan melayani. Namun, saat ini, aura layanan imigrasi disebut masih mengatur dan mengontrol sehingga menyulitkan.
“Auranya yang saya rasakan, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan! Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total,” ujar Presiden Jokowi dalam pengantar rapat yang videonya diunggah di Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (10/9) petang.
Bahkan, Presiden Jokowi pun mengancam akan mencopot pejabat di internal Direktorat Jenderal Imigrasi. “Perlu dirjen-nya ganti, bawahnya ganti, semuanya biar ngerti kita ingin berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," tambah Kepala Negara.
Dalam rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, ini Presiden Joko Widodo secara khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Rapat itu turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menkumham Yasonna Laoly, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Rapat secara khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).
Lebih lanjut, Presiden menyebutkan bahwa banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi sehingga ia mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi. ”Belum berubah sama sekali. Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas, izin tinggal,” ujar Presiden.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Rapat tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 9 September 2022.
Kemampuan berubah
Menurut Kepala Negara, seharusnya dalam hal pemberian visa atau Kitas kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor. Presiden Jokowi memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.
"Saya terus terang apa, mendapat suara-suara seperti itu malu juga. Mestinya kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepat itu. Jadi, orang diberikan baik itu yang namanya visa, yang namanya kitas—kalau kita ya—mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" tambah Presiden.
Untuk itu, Presiden Jokowi ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama. Menurut Presiden, visa maupun Kitas bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. "Oleh sebab itu saya cek ini kenapa? Kita menjadi tidak menarik. Salah satunya, bukan salah satunya, yang paling gede kontribusinya itu urusan imigrasi yang masih gaya lama. Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita,” kata Kepala Negara.
Menurut Kepala Negara, seharusnya dalam hal pemberian visa atau Kitas kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka.
Presiden Jokowi kembali menegaskan agar layanan imigrasi bisa berubah. Sebelum mengakhiri pidato pengantarnya, Presiden juga kembali mengancam akan mencopot Dirjen Imigrasi dan jajaran di bawahnya. “Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari Dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah," ucapnya.
Ketika dihubungi pada Sabtu (10/9), pihak Direktorat Jenderal Imigrasi masih belum bersedia memberikan keterangan terkait teguran keras yang dilontarkan Presiden Jokowi.
Dalam Rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Badan Anggaran DPR RI pada Jumat (2/9) lalu, disebutkan bahwa pelayanan visa on arrival untuk wisata, dan layanan Eazy Passport berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2022 Kemenkumham.
Petugas memotret pemohon pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Barat, Senin (15/6/2020). Pelayanan imigrasi dibuka kembali setelah sempat ditutup saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di era tatanan normal baru dengan pembatasan kuota pemohon hanya 50 persen dari biasanya atau 144 pemohon dalam sehari. Pelayanan dilakukan dengan protokol pencegahan Covid-19.Kompas/Riza Fathoni (RZF)15-06-2020
Realisasi PNBP 2022 yang diperoleh Ditjen Imigrasi sebesar Rp 2,005 triliun. Jumlah itu setara dengan 100,29 persen dari target yang ditetapkan, yakni Rp 2 triliun. Realisasi target PNBP Ditjen Imigrasi ini berkontribusi sekitar 66 persen dari total penerimaan Kemenkumham sebesar Rp 3,06 triliun.
“Realisasi Ditjen Imigrasi yang meningkat di tahun 2022 dipengaruhi oleh berbagai kebijakan strategis yang diterapkan sebagai respons situasi pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut antara lain pemberian fasilitas Visa on Arrival untuk wisata, peningkatan kualitas layanan Eazy Passport hingga kerja sama sistem pembayaran terintegrasi dengan perbankan/lembaga persepsi,” ujar Sekretaris Ditjen Imigrasi, Supartono dalam keterangan pers tertulis dari Direkorat Jenderal Imigrasi.
Selain itu, Imigrasi juga melaksanakan kebijakan percepatan paspor selesai pada hari yang sama (one day service) dan penambahan Kantor Imigrasi Kelas I untuk dapat menerbitkan paspor elektronik. Kemenkumham juga memberlakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai upaya penyesuaian dengan kondisi terkini.
Realisasi PNBP 2022 yang diperoleh Ditjen Imigrasi sebesar Rp 2,005 triliun.
“Sepanjang tahun 2020-2021, capaian target pada layanan keimigrasian belum optimal dikarenakan Pandemi Covid-19, terutama di masa kebijakan PPKM dan pembatasan lalu lintas internasional yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, perlu ada kebijakan yang mendukung agar situasi perekonomian lebih kondusif,” tambah Supartono.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan, Kemenkumham termasuk dalam enam kementerian/lembaga kontributor PNBP terbesar yang menyumbang sekitar 41,03 persen dari total penerimaan negara tahun 2021. Pada tahun 2023, Kemenkumham ditargetkan untuk mencapai penerimaan sebesar 4,256 triliun rupiah, dengan porsi target PNBP Ditjen Imigrasi sebesar 2,1 triliun.
Suhu tubuh penumpang pesawat Lion Air JT 2742 dari Changsha, China, diperiksa dengan alat pemindai suhu tubuh (thermal scanner) saat menuju lokasi pengecekan Imigrasi setiba di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Selasa (21/1/2020). Pesawat itu mengangkut wisatawan asal China
Untuk mencapai target tersebut terdapat beberapa rencana kebijakan yang diusulkan, antara lain optimalisasi Visa on Arrival, izin tinggal keimigrasian dan penyediaan paspor elektronik. Penerapan layanan online serta perbaikan sarana dan prasarana teknologi juga akan menjadi perhatian khusus di tahun anggaran berikutnya.
“Ditjen Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan nasional akan berupaya memenuhi target pada tahun 2023. Kami terus melakukan pengembangan di berbagai lini, terutama dalam hal mutu, percepatan dan transparansi layanan, termasuk kemudahan penggunaan aplikasi (user friendly app). Pengembangan ini bukan sekadar wujud kontribusi terhadap perekonomian namun juga bagian dari komitmen Imigrasi untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat,” ujar Supartono.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2020%2F01%2F22%2FPenumpang-China-Manado_86572099_1579626820_jpg.jpg){kind=logo}
