Setelah Pengesahan Mardiono, PPP Ajak Kader Fokus Hadapi Pemilu

Setelah Menkumham mengesahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP, elite PPP mengajak segenap kader untuk mengakhiri polemik dan fokus menghadapi Pemilu 2024.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadiri perayaan Hari Lahir (Harlah) Ke-46 PPP, di Ecovention Ocean Ecopark, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, 28 Februari 2019.

JAKARTA, KOMPAS —Keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pengesahan Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP diharapkan dapat mengakhiri polemik yang beberapa hari terakhir menerpa internal PPP. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Pemenangan Pemilu PPP Yunus Razak meminta kepada seluruh kader agar kini fokus untuk kerja-kerja elektoral menghadapi Pemilihan Umum 2024.

Pada Jumat (9/9/2022), Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengesahkan Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menkumham dengan nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Plt Ketua Umum PPP Masa Bakti 2020-2025.

Mardiono yang sebelumnya merupakan Ketua Majelis Pertimbangan PPP ditunjuk menjadi Plt Ketua Umum PPP dalam Musyawarah Kerja Nasional PPP yang digelar di Kabupaten Serang, Banten, Minggu (4/9/2022) sore hingga Senin (5/9/2022) dini hari. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu menggantikan posisi Suharso Monoarfa yang diberhentikan karena sejumlah pertimbangan.

Baca juga: Mardiono dan Suharso Didorong untuk Islah

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PPP Yunus Razak saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/9/2022), berharap setelah SK Menkumham terbit, polemik yang belakangan ini terjadi di internal PPP dapat diakhiri. Seluruh kader PPP tetap fokus untuk kerja-kerja elektoral.

”Kita, kan, mau menghadapi dan fokus Pemilu 2024. Kalau kita lanjutkan terus, kerja-kerja tidak produktif, kan, pasti tidak kita kehendaki dan tidak dikehendaki umat. Untuk itu, semua fokus saja ke kerja-kerja elektoral dan pemenangan pemilu,” ujar Yunus.

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor periode 2011-2015 ini menambahkan, tantangan Pemilu 2024 tidaklah mudah. Kondisi partai yang stabil dan fokus kerja elektoral saja, menurut dia, belum tentu bisa menarik simpati rakyat, apalagi ada polemik di internal. Karena itu, ia mendorong agar semua kader dapat berpihak pada kepentingan partai.

”Harapan saya, bagaimana seluruhnya fokus di 2024 dan mengakhiri polemik. Tatanan dan program sejak 2021 sampai hari ini sebenarnya sudah dibangun dengan sangat baik oleh Pak Suharso. Pengurus DPP, DPW, DPC juga merasakan hal itu,” ucap Yunus.

Baca juga: Selesaikan Kisruh PPP, Suharso dan Mardiono Siap Berdialog

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi juga mendorong Suharso, Mardiono, dan para senior partai berembuk. Perbedaan pandangan di internal partai jangan sampai menjadi pemicu munculnya dualisme kepengurusan partai seperti di periode sebelumnya. Akibat dualisme yang terjadi pada 2014-2016, perolehan suara dan kursi PPP di Pemilu 2019 menurun drastis menjadi tinggal 19 kursi di DPR dari sebelumnya di Pemilu 2014, PPP bisa meraih 39 kursi.

Satu komando

Secara terpisah, Mardiono mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima SK Menkumham tersebut pada Jumat (9/9/2022). Ia mengapresiasi Kemenkumham karena bisa bergerak cepat dalam memproses berkas kepengurusan baru PPP hasil Mukernas PPP di Serang, Banten, yang digelar pada awal September lalu.

Selanjutnya, ia meminta kepada seluruh jajaran pengurus dan para kader PPP di seluruh Indonesia untuk merapatkan barisan. Kini, semua harus bergandeng tangan guna menghadapi Pemilu 2024.

”Saya minta seluruh jajaran kepengurusan di seluruh Indonesia untuk bersatu padu bergandeng tangan satu garis komando untuk kita bekerja memasuki pada tahapan-tahapan pemilu yang sudah kita mulai,” ujar Mardiono.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Mardiono

Dengan dikeluarkannya SK Menkumham, Mardiono mengatakan, dirinya akan mencari waktu untuk melapor kepada Presiden. Ini dikarenakan sampai sekarang Mardiono masih menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

”Insya Allah, selambat lambatnya Senin (12/9/2022), kami minta waktu ke Presiden. Selanjutnya, kami menunggu arahan dari Presiden,” kata Mardiono.

Kemudian terkait Suharso, Mardiono menyebut, Suharso sebagai tokoh, guru, sekaligus mentor bagi PPP. Partai akan selalu menghormati dan memberikan penghargaan besar kepada Suharso atas jasa-jasanya kepada PPP.

”Jadi ini bukan persoalan orang per orang, tetapi ini adalah persoalan organisasi. Dan itu sesungguhnya sudah hal yang biasa. Jadi ini juga semua atas keinginan para kader menghendaki adanya kita meringankan tugas beliau. Karena beliau sekarang memiliki tugas-tugas berat dan sering meninggalkan Indonesia untuk harus bertugas negara, pergi ke luar negeri,” ucap Mardiono.

Di lain sisi, lanjut Mardiono, partai sangat memerlukan perhatian serius karena sudah menghadapi agenda-agenda pemilu. Sebagaimana diketahui, PPP sudah mulai mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sekarang mulai melengkapi dokumen-dokumen berkaitan dengan kepartaian.

”Tentu saya yakin, beliau, Pak Suharso, akan berjiwa besar, kembali akan bergandeng tangan dengan kami semua untuk mengawal sampai Pemilu 2024,” kata Mardiono.