Dicopot dari Wakil Ketua MPR, Fadel Gugat Pimpinan DPD

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan dua pimpinan DPD yang lain, yakni Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiganya digugat membayar ganti rugi Rp 200,9 miliar.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Mantan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad tiba di kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Fadel Muhammad menggugat Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan dua pimpinan DPD yang lain, yakni Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dilayangkan lantaran Fadel menilai pencopotan dirinya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak sah.

Pada pertengahan Agustus 2022, dalam Sidang Paripurna Ke-2 DPD Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Jakarta, DPD mencopot Fadel dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR. Keputusan itu diambil setelah mayoritas anggota DPD menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Fadel.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, yang diakses Kompas, Rabu (7/9/2022), gugatan Fadel didaftarkan pada Senin (5/9/2022) kemarin, dengan nomor perkara 518/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dalam perkara ini, setidaknya ada tiga tergugat, meliputi La Nyalla, Mahyudin, dan Najamudin.

Baca juga: Dicopot dari Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad Akan Melawan

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

La Nyalla Mahmud Mattalitti

Kuasa hukum Fadel, Pitra Romadoni Nasution, saat dihubungi di Jakarta, Rabu ini, membenarkan bahwa tim kuasa hukumnya telah mendaftarkan gugatan tersebut ke PN Jakarta Pusat. Ia mengungkapkan, gugatan ini berkaitan dengan proses pencopotan Fadel sebagai Wakil Ketua MPR, yang dinilai tidak sah secara hukum.

”Pak Fadel menolak mosi tidak percaya yang ditandatangani sejumlah anggota DPD. Mosi tidak percaya itu tak berdasarkan aturan yang berlaku,” ujar Pitra.

Sebagaimana dikutip dalam gugatan, Fadel meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan provisi secara keseluruhan. Selain itu, ia juga memerintahkan para tergugat agar tidak melakukan tindakan apa pun sampai dengan gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Senator dari Gorontalo, Fadel Muhammad, saat mengikuti sidang paripurna untuk menentukan perwakilan unsur DPD yang akan duduk di kursi pimpinan MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Sementara itu, dalam petitumnya, gugatan Fadel mencakup enam pokok perkara. Pertama, menyatakan La Nyalla, Mahyudin, dan Najamudin, sebagai pihak tergugat, melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua, menyatakan tidak sah atau batal demi hukum seluruh perbuatan atau keputusan para tergugat terkait pemberhentian penggugat.

Ketiga, menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Surat Keputusan DPD Nomor: 2/DPD RI/1/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan MPR Usul DPD Tahun 2022-2023. Keempat, menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Hasil Sidang Paripurna tanggal 18 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Penggantian Penggugat dari Pimpinan MPR dari unsur DPD.

Kelima, memerintahkan para tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan penggugat seperti semula. Keenam, menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 998 juta. Selain itu, kerugian immateriil sejumlah Rp 200 miliar, yang ditanggung secara tanggung renteng oleh La Nyalla sebesar Rp 190 miliar, Mahyudin Rp 5 miliar, dan Najamudin Rp 5 miliar.

Baca juga: Fadel Incar Kursi Ketua MPR, PDI-P Dukung Bambang Soesatyo

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mattalitti (tiga dari kiri) didampingi Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar, Nono Sampono, dan Mahyudin (kiri ke kanan) memimpin sidang paripurna untuk menentukan perwakilan unsur DPD yang akan duduk di kursi pimpinan MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Mahyudin enggan menanggapi gugatan Fadel tersebut. Ia meminta Kompas agar mewawancarai La Nyalla. ”Meminta Pak La Nyalla saja yang komentar,” katanya.

Kompas sudah menghubungi La Nyalla untuk meminta tanggapan terkait gugatan ini, tetapi tidak direspons hingga berita ini diturunkan.