Tuntutan Mundur Ketum PPP Dipahami Suharso sebagai Permintaan Tabayun
”Mekanisme itu tidak dikenal di partai. Saya memahaminya sebagai permintaan untuk tabayun, untuk dijelaskan,” kata Suharso Monoarfa saat dimintai tanggapan terkait permintaan agar ia mundur dari posisi Ketua Umum PPP.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO, NINA SUSILO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa merespons terkait permintaan agar dirinya mengundurkan diri dari jabatan ketua umum, seperti disampaikan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan PPP. Menurut dia, mekanisme tersebut tidak dikenal di PPP. Permintaan tersebut dipahaminya sebagai tabayun, untuk memberikan penjelasan.
”Mekanisme itu tidak dikenal di partai. Saya memahaminya sebagai permintaan untuk tabayun, untuk dijelaskan,” kata Suharso Monoarfa saat dimintai tanggapan oleh media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Mekanisme itu tidak dikenal di partai. Saya memahaminya sebagai permintaan untuk tabayun, untuk dijelaskan.
Pada kesempatan tersebut, Suharso menjelaskan terkait dengan beredarnya potongan pidatonya di Komisi Pemberantasan Korupsi. ”Itulah yang tidak fair, menurut saya, karena pidato saya itu, di beberapa kesempatan saya sampaikan, tidak berdiri sendiri. Apa yang saya sampaikan adalah berkesinambungan dengan apa yang disampaikan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dan juga Wakil Ketua KPK,” katanya.
Di lain pihak, Suharso mengingatkan dirinya sebagai salah satu Ketua Stranas Pencegahan Korupsi. ”Jadi, kan, aneh kalau saya kemudian tidak memberikan, tidak mendukung, dan tidak menerima apa yang disampaikan oleh Pak Nurul Ghufron dari KPK. Apalagi ini dalam rangka edukasi untuk membangun suatu budaya antikorupsi. Dan, tajuk acara itu adalah politik cerdas berintegritas terpadu. Ini yang penting. Jadi, kemudian pidato saya dipotong, sedemikian rupa, keluar dari konteksnya, diviralkan. Itu yang tidak fair menurut saya,” kata Suharso.
Suharso menegaskan, tidak ada maksud dirinya tidak menghormati kiai. Apalagi, PPP didirikan oleh para ulama. ”(Hal) yang saya contohkan dalam konteks politik ketika saya hadir sebagai pengurus politik dan dalam waktu menjelang pemilu. Sementara Pak Nurul Ghufron mengingatkan, PPP itu adalah partai yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya.
Menurut Suharso, dirinya coba menyampaikan peringatan tersebut. ”Itu saya coba sampaikan. (Tapi) konteksnya itu yang dibiaskan, diblurkan, mengakibatkan orang memahaminya secara sepotong. Jadi, kami menolak money politic, ya. Tetapi, kami sedang berusaha secara sistematis di partai ini. Dan, saya sampaikan, kami tidak ingin mengulangi lagi sebagaimana yang telah dua kali dialami PPP, ketua umumnya ditangkap KPK. Jadi, itu yang saya sampaikan,” katanya.
Suharso menampik ketika ditanya apakah hal ini pertanda konflik internal PPP. ”Oh, enggak, enggak. Saya kira, ini kan, saya cuma menerimanya sebagai sebuah kesalahpahaman,” katanya.
Menurut Suharso, persoalan ini juga sudah dijelaskan secara internal. ”Kalau secara internal, sudah dijelaskan di dalam beberapa kesempatan. Saya juga bahkan sudah menyatakan permohonan maaf saya. Mungkin cara memberi contohnya enggak pas. Tetapi, meskipun saya memberikan contoh yang tidak pas, tolong itu dilihat dalam konteksnya, jangan out of context,” katanya.
Saya juga bahkan sudah menyatakan permohonan maaf saya. Mungkin cara memberi contohnya enggak pas. Tetapi, meskipun saya memberikan contoh yang tidak pas, tolong itu dilihat dalam konteksnya, jangan out of context.
Suharso menuturkan, dirinya sudah bertemu dengan Wakil Rais Aam PBNU dan juga dengan Wakil Ketua Majelis Syariah PPP.
”Beliau menanggapi dengan baik dan senang sekali dengan penjelasan saya. Dan, beliau mengatakan, awalnya beliau suuzan, tetapi setelah mendengarkan penjelasan saya, beliau mengatakan lega dan dapat menerima penjelasan,” ujarnya.
Rakernas PAN
Secara terpisah, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menuturkan bahwa PAN akan segera menyerap aspirasi nama-nama calon presiden dari kader-kadernya dalam rapat kerja nasional yang dimulai Sabtu (27/8/2022). Nama-nama capres, baik yang berlatar kepala daerah, pimpinan partai politik, maupun menteri, akan ditampung.
Zulkifli Hasan mengatakan, nama-nama tersebut akan ditampung dulu. Namun, dia tidak mau menjawab mekanisme apa yang dilakukan untuk memilih capres yang akan diusung PAN. ”Nama ditampung dulu. Tunggu saja,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Rakernas ini juga disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Zulkifli sekaligus mengundang Kepala Negara hadir. Namun, menurut rencana, Presiden akan mengirimkan rekaman sambutannya.