PKB Harap PDI-P Bangun Poros Koalisi Baru

PKB berharap safari politik yang digencarkan PDI-P bisa melahirkan aliansi politik baru di luar dua poros koalisi. Poros baru yang dipimpin PDI-P diperlukan agar Pemilu 2024 diikuti lebih dari dua pasangan.

KOMPAS

Megawati Soekarnoputri menugaskan Puan Maharani menjajaki koalisi PDI-P dengan partai politik lain.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Kebangkitan Bangsa berharap safari politik yang digencarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa melahirkan aliansi politik baru di luar dua poros koalisi yang sudah terbentuk sebelumnya. Poros yang dimaksud adalah Koalisi Gerindra-PKB dan Koalisi Indonesia Baru yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Poros baru yang dipimpin PDI-P diperlukan agar Pemilu Presiden 2024 bisa diikuti lebih dari dua pasangan calon.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda membenarkan, sudah ada komunikasi mengenai rencana safari politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang diwakili oleh Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani dengan partainya. Namun, belum ada jadwal pasti kapan pertemuan akan dilakukan. Tujuan spesifik dari pertemuan juga belum diketahui.

”Ini konteksnya, kan, Mbak Puan safari. Ini sesuatu yang biasa, dilakukan ke semua parpol, sangat wajar antarsesama partai koalisi pemerintah harus kulo nuwun, saling permisi,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Rangkaian safari politik PDI-P dimulai pada Senin (22/8/2022). Saat itu, Puan yang didampingi sejumlah pengurus DPP PDI-P datang ke Nasdem Tower, Jakarta, untuk menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurut rencana, PDI-P juga akan menemui parpol lain dalam dua bulan ke depan. Tim advance safari politik ini telah merancang pertemuan dengan Gerindra, Golkar, PKB, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ini konteksnya, kan, Mbak Puan safari. Ini sesuatu yang biasa, dilakukan ke semua parpol, sangat wajar antarsesama partai koalisi pemerintah harus kulo nuwun, saling permisi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat mengantar Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menuju kendaraan seusai pertemuan di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (22/8/2022). Pertemuan Puan Maharani dengan Surya Paloh ini membahas sejumlah agenda politik menjelang Pemilu 2024. Kedua pemimpin parpol ini mengaku saling terbuka akan peluang koalisi parpol dalam ajang pesta demokrasi tersebut.

Baca juga : Menyambut Kehadiran Koalisi Parpol

Huda melanjutkan, sekalipun tujuan safari politik belum dijelaskan, pihaknya berharap PDI-P bisa membentuk poros koalisi parpol baru. PKB memandang Pilpres 2024 hendaknya diikuti oleh tiga pasangan calon presiden (capres)/calon wakil presiden (cawapres) yang poros koalisinya dipimpin oleh tiga besar parpol berdasarkan perolehan suara di Pemilu 2019, yakni PDI-P, Gerindra, dan Golkar. Hal itu penting karena dengan tiga pasangan capres/cawapres yang berkontestasi, potensi polarisasi masyarakat sebagaimana terjadi di pilpres sebelumnya bisa dicegah.

”Saya membayangkan, PDI-P membuat blok sendiri dan mengajak partai papan menengah. Dengan cara itu, ekspektasi publik yang ingin melihat banyak figur bisa kita penuhi bersama,” ujar Huda.

Dari tiga besar parpol di Pemilu 2019, dua di antaranya sudah mendeklarasikan koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. Gerindra bergabung dengan PKB. Sementara Golkar bersama dengan PAN dan PPP lebih dulu membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Saya membayangkan, PDI-P membuat blok sendiri dan mengajak partai papan menengah. Dengan cara itu, ekspektasi publik yang ingin melihat banyak figur bisa kita penuhi bersama.

Hanya PDI-P yang belum memutuskan untuk berkoalisi atau tidak. PDI-P merupakan satu-satunya parpol yang bisa mengusung capres/cawapres tanpa berkoalisi karena menguasai 128 kursi atau 22,3 persen kursi DPR, melebihi syarat pencalonan presiden dan wapres yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu 20 persen kursi DPR.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda

Huda tidak memungkiri, dalam piagam deklarasi koalisi Gerindra-PKB disebutkan bahwa aliansi ini masih membuka pintu jika ada parpol lain yang ingin bergabung, tidak terkecuali PDI-P. Akan tetapi, jika partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu memilih untuk berhimpun bersama Gerindra-PKB, hal itu akan membuka potensi pilpres hanya diikuti dua pasangan calon. ”Kami khawatir kalau pilpres diikuti hanya dua pasangan calon, potensi polarisasi masyarakat akan semakin tinggi,” ujarnya.

Selain itu, kehadiran PDI-P tidak dimungkiri juga bisa memupus peluang bagi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk maju di pilpres. Saat ini, dalam koalisi Gerindra-PKB, kedua partai belum memiliki sosok lain yang akan diusung selain Muhaimin dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Namun, belum ada kesepakatan siapa yang akan diposisikan sebagai capres dan cawapres. ”Sudah waktunya Gus Muhaimin untuk maju (pada 2024),” kata Huda.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan belum mengetahui safari politik yang akan dilakukan PDI-P membawa misi terkait Pilpres 2024 atau agenda lain. Jika terkait dengan pilpres, sesuai piagam deklarasi koalisi Gerindra-PKB, terbuka peluang bagi PDI-P untuk bergabung. Namun, keputusan akhir akan ditentukan oleh Prabowo dan Muhaimin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Irfan Yusuf Hasyim mengatakan, parpolnya sudah memutuskan untuk berkoalisi dengan PKB. Artinya, kedua partai sudah sepakat untuk bekerja sama. Adapun mengenai capres/cawapres yang akan diusung, kedua partai telah menyerahkan mandat pengambilan keputusan kepada Prabowo dan Muhaimin.

Kami tidak ingin berandai-andai adanya parpol ketiga, keempat, dan kelima. Akan tetapi, pada prinsipnya kami akan terbuka dengan partai yang ingin bergabung.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendeklarasikan koalisi antara Partai Gerindra dengan PKB dalam Pemilu 2024 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022). Dalam deklarasi tersebut, ditandatangani piagam kerja sama antara Partai Gerindra dan PKB dalam Pilpres 2024.

”Kami tidak ingin berandai-andai adanya parpol ketiga, keempat, dan kelima. Akan tetapi, pada prinsipnya kami akan terbuka dengan partai yang ingin bergabung,” ujar Irfan.

Pengaruh kuat

Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, melihat safari politik PDI-P dilakukan untuk menunjukkan sikap terbuka untuk bertemu parpol mana pun, kecuali Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Langkah tersebut juga menunjukkan intensi untuk mengusung Puan di Pilpres 2024 sekaligus melihat respons publik terhadap sosok Ketua DPR itu. ”Tentu PDI-P mengharapkan respons publik terhadap Puan lebih positif sehingga dukungan terhadapnya bisa meningkat,” ujarnya.

Tentu PDI-P mengharapkan respons publik terhadap Puan lebih positif sehingga dukungan terhadapnya bisa meningkat.

Sebagai partai terbesar, langkah politik yang diambil PDI-P tentu akan berpengaruh kuat terhadap konstelasi politik nasional. Namun, hal itu belum tentu bisa mengubah peta koalisi yang sudah terbentuk. ”Perubahan peta koalisi masih bergantung pada apakah PDI-P akan mengusung capres/cawapres sendiri atau berkoalisi,” kata Djayadi.

Jika ingin mengusung capres, tambahnya, akan sulit bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan Gerindra yang juga sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai capresnya. Koalisi lebih mungkin terbentuk jika Puan bersedia menjadi cawapres Prabowo.

Baca juga : Agar Lebih Menggigit, Koalisi Parpol Diminta Berlandaskan Gagasan

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Direktur Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan

Menurut Djayadi, PDI-P justru berpeluang untuk berkoalisi dengan Partai Nasdem jika akan mengusung kadernya yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk dipasangkan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga didukung Nasdem. Kerja sama dengan Nasdem dinilai akan lebih mudah jika PDI-P bersedia menjadikan Puan sebagai cawapres untuk Anies.

Selain itu, PDI-P juga berpeluang untuk bekerja sama dengan KIB. Meski belum memiliki calon resmi, ada kecenderungan koalisi itu akan mengusung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. “Mungkin KIB lebih fleksibel, bisa menerima PDI-P baik ingin mencalonkan capres maupun cawapres,” kata Djayadi.