Pembangunan IKN dinilai sudah sesuai jadwal. Penandatanganan kontrak segera dilakukan untuk beberapa paket pembangunan. Insentif untuk investor juga terus digodok. Dengan demikian, pembangunan IKN akan segera dimulai.
Oleh
NINA SUSILO, CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
NINA SUSILO
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe memberikan keterangan seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan Ibu Kota Nusantara segera dimulai. Otorita IKN pun mempersiapkan insentif-insentif untuk menarik investor. Harapannya, saat infrastruktur terbangun, ekosistem di IKN terbentuk.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait IKN di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Dalam rapat yang dimulai pukul 14.30 ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak hadir.
Adapun menteri yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Selain itu, hadir pula Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe.
Seusai rapat terbatas, Bambang Susantono menjelaskan, peluang-peluang investasi akan dibuka, baik kepada investor besar, kecil, maupun UMKM. ”Dengan demikian, pada waktunya di tahun 2024, yang disebut ekosistem dari satu kota yang layak huni akan terwujud. Jadi, kita tidak hanya melihat bangunan megah dan topografi yang bagus, tetapi juga suasananya,” tuturnya kepada wartawan.
Untuk mendorong investasi ini, skema-skema insentif yang menarik disiapkan. Diprakarsai Kementerian Investasi, hal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah berjudul Insentif Khusus untuk Kemudahan Berinvestasi di IKN Nusantara.
Pada waktunya di tahun 2024, yang disebut ekosistem dari satu kota yang layak huni akan terwujud. Jadi, kita tidak hanya melihat bangunan megah dan topografi yang bagus, tetapi juga suasananya.
Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menambahkan, insentif ini terdiri atas tiga hal. Pertama, kemudahan berusaha. Status lahan tempat tinggal bisa berstatus hak milik. Selain itu, hak guna bangunan (HGB) diharapkan bisa lebih panjang ketimbang biasanya 30 tahun. Namun, berapa lama HGB di IKN akan diberikan, Dhony mengatakan, hal itu masih digodok.
Insentif kedua terkait kemudahan proses mengurus perizinan. Prosesnya akan lebih sederhana.
Ketiga, fasilitas-fasilitas insentif yang ada di Indonesia akan diberikan. Namun, besarannya akan lebih menarik ketimbang di wilayah lain.
SUCIPTO
Suasana pembangunan jalan lingkar Sepaku di sekitar titik nol IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu (22/6/2022). Jika lelang tender sejumlah proyek IKN selesai bulan Juli, pembangunan istana bisa dimulai Agustus 2022.
Dengan insentif-insentif itu, kata Dhony, harapannya IKN menjadi episentrum pergerakan ekonomi. Untuk visi itu, rancangan PP disiapkan.
Sejauh ini, menurut Bambang, Otorita IKN sudah berkomunikasi dengan para pelaku usaha. Dari masukan-masukan yang diterima, bisa diketahui selera pasar dan harapan supaya insentif menarik.
Selain itu, menurut Suharso, dibahas pula Peraturan Pemerintah terkait Kewenangan Otorita IKN. Beberapa hal yang menyangkut kewenangan antarkementerian diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Karena itu, urusan kewenangan serta struktur organisasi otorita diperkirakan selesai paling lambat dalam satu bulan. Presiden Jokowi pun, kata Suharso, meminta semua aturan turunan bisa diselesaikan dengan cepat.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dipastikan belum akan meninjau lokasi IKN akhir Agustus ini. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Selasa (23/8/2022), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, mengatakan, kunjungan kerja diperkirakan dilakukan awal September. Peninjauan akan dilakukan saat pembangunan sudah berjalan.
NINA SUSILO
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berjalan keluar dari Kompleks Istana Kepresidenan seusai mengikuti rapat terbatas terkait IKN di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Pembangunan segera dimulai
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan, penandatanganan kontrak paket-paket pembangunan akan dilakukan pekan depan. Sebab, masa sanggah dalam proses pengadaan berakhir pekan ini.
Beliau lebih suka meninjau pekerjaan yang sudah berjalan.
Selain itu, Sabtu ini, pelatihan 1.565 pekerja akan dimulai di Sepaku Semoi, Kalimantan Timur. Para pekerja tersebut adalah warga Indonesia, yang menjadi konsultan dan ahli konstruksi.
Setelah kontrak kerja ditandatangani, pembangunan langsung dimulai. Pekerjaan-pekerjaan pertama adalah land development berupa pembuatan kavling-kavling di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, pembangunan jalan nasional, dan penyiapan air.
KOMPAS
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono memperhitungkan pembangunan Ibu Kota Nusantara membutuhkan biaya sangat besar dan waktu yang lama. IKN yang akan dibangun di Kalimantan Timur dirancang dengan skema jangka panjang hingga tahun 2045.
Presiden Joko Widodo, menurut Basuki, biasanya tidak menyukai acara seremonial seperti groundbreaking. ”Beliau lebih suka meninjau pekerjaan yang sudah berjalan,” ujar Basuki kepada wartawan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.
Pelaksanaan pembangunan dan persiapan-persiapan ini, tambah Bambang, dinilai masih sesuai dengan jadwal.
