Penambahan Anggota Koalisi Harus Diputuskan Bersama
Dua koalisi partai politik yang kini telah terbentuk, Koalisi Indonesia Bersatu dan koalisi Gerindra-PKB, masih terbuka untuk bergabungnya parpol lain.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO, NINA SUSILO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Dua koalisi partai politik yang kini sudah terbentuk, baik Koalisi Indonesia Bersatu maupun koalisi Partai Gerindra-Partai Kebangkitan Bangsa, masih terbuka bagi partai politik lain yang ingin bergabung. Namun, ada syaratnya, yakni bergabungnya partai tersebut harus disepakati bersama.
Untuk diketahui, penjajakan untuk koalisi guna menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kian gencar. Pada Senin (22/8/2022), misalnya, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bukan hanya Nasdem, Puan berencana mengunjungi ketua umum partai lainnya.
Kemudian, malam ini, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dijadwalkan bertemu Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha di Kantor DPP Golkar, Jakarta. Saat ini Golkar telah menjalin koalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Koalisi ini benama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/8/2022), mengatakan, KIB masih terbuka untuk bekerja sama dengan partai politik lain. ”Namanya bukan cari, tetapi koalisinya masih inklusif, siap melibatkan yang lain,” ujar Airlangga.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyampaikan keterangan pers seusai mendaftarkan partai masing-masing sebagai calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Ketiga partai tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang juga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, menyampaikan, komunikasi dengan partai lain akan segera dilakukan oleh KIB. Namun, partai mana yang akan dijajaki terlebih dahulu, PPP akan berkoordinasi dengan Golkar dan PAN.
”Itu harus kita bertiga yang jawab, tetapi tentu akan ada dalam waktu dekat,” kata Suharso.
Setelah pertemuan KIB di Surabaya pada 14 Agustus lalu, kata Suharso, akan ada pertemuan berikutnya. Jika pertemuan di Surabaya digelar untuk menyampaikan visi koalisi, pertemuan berikutnya, Oktober, adalah memaparkan program-program KIB. Namun, mengenai calon presiden-wakil presiden yang akan diusung KIB, menurut Suharso, belum diputuskan mekanismenya, apalagi figur yang akan diusung.
Harus saling melengkapi
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman juga mengatakan, koalisi yang kini telah terjalin dengan PKB masih sangat terbuka untuk bergabungnya partai lain. ”Bagi Gerindra, tidak ada satu partai pun yang kami anggap musuh. Kami terbuka dengan semua (partai),” katanya.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendeklarasikan koalisi Partai Gerindra dengan PKB di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).
Namun, menurut Habiburokhman, apabila ada partai lain yang ingin masuk koalisi Gerindra-PKB, hal itu harus diputuskan secara bersama-sama oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan juga Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Hal ini sudah menjadi kesepakatan di dalam koalisi.
”Ya, pokoknya Pak Prabowo dan Pak Muhaimin nanti yang akan memutuskan,” ujarnya.
Menurut dia, bukan hal yang mudah mencari teman koalisi. Sebab, semua harus saling menilai potensi masing-masing, apalagi juga terdapat syarat minimum pencalonan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
”Cocoklogi-nya ini yang agak rumit. Jadi, enggak gampang juga. Kan, harus ditentukan juga, nanti capresnya siapa, cawapresnya siapa, harus saling melengkapi. Partai juga begitu. Kalau mau koalisi, harus saling melengkapi. Tentu perlu waktu,” kata Habiburokhman.
Ratusan bendera partai politik terpasang di pinggir jalan di kawasan Karangrejo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (8/2/2014).
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi sependapat dengan Habiburokhman. Politik memerlukan kerja sama atau kolaborasi. Setiap parpol tidak boleh jumawa karena sudah mendapatkan tiket untuk mengusung pasangan capres-cawapres.
”Jadi, kalaupun nanti dengan partai-partai lain kami diajak bertemu, ya, saya rasa hal yang lumrah saja melakukan penjajakan sebelum pendaftaran capres. Selama janur kuning belum melengkung, pendekatan masih bolehlah,” kata Baidowi.
