Asa Memajukan Kesejahteraan Umum

Optimisme publik pada tercapainya kesejahteraan umum menguat di tengah perayaan Hari Kemerdekaan Ke-77 Republik Indonesia. Energi bangsa diharapkan kian terarah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Warga bergotong royong menurunkan paket bantuan sosial Covid-19 presiden yang disalurkan melalui Kementerian Sosial di Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2020).

Di momen Hari Ulang Tahun Ke-77 Republik Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan masyarakat menuju pemulihan cepat dan bangkit lebih kuat dari dampak pandemi Covid-19. Salah satunya optimisme menyongsong kesejahteraan sosial yang lebih baik.

Hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu merekam, delapan dari 10 responden optimistis kondisi kesejahteraan masyarakat akan lebih baik di masa mendatang. Di momen kemerdekaan ini, keyakinan untuk pulih dan bangkit dari dampak pandemi Covid-19 disampaikan serempak oleh responden dari berbagai latar belakang.

Optimisme ini cenderung menguat dibandingkan dengan jajak pendapat yang sama di tahun lalu. Saat itu enam dari 10 responden memiliki harapan positif pada pembenahan di bidang kesejahteraan sosial.

Menguatnya keyakinan publik ini sejalan dengan kepuasan pada kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Survei tatap muka nasional yang digelar Litbang Kompas pada Juni 2022 menunjukkan tingkat kepuasan publik di bidang ini mencapai 73,4 persen. Angka ini lebih tinggi 4,9 persen dibandingkan survei pada Oktober 2021.

Baca Juga: Kesenjangan dalam Pembangunan Industri Negara Maju dan Berkembang Perlu Diatasi

Bagaimanapun, kesejahteraan masyarakat menjadi tumpuan penting untuk menghadapi situasi global yang masih terbelenggu ketidakpastian. Optimisme yang tergambar di atas perlu dimanfaatkan pemangku kepentingan untuk menajamkan kebijakan dan program untuk membantu masyarakat.

Apalagi, publik masih menganggap cita-cita kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum belum terwujud. Sebanyak 70,4 persen responden menyebut kondisi rakyat yang maju dan sejahtera belum tercapai di usia Indonesia yang mencapai ke-77 tahun ini.

Baca Juga: Survei Litbang ”Kompas”: Kepuasan Publik ke Pemerintah Turun

Keresahan pada belum tercapainya cita-cita bangsa ini kuat disuarakan oleh responden berusia matang. Sebanyak 76,7 persen responden dari generasi Baby Boomers menyampaikan tujuan kemerdekaan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat belum terwujud. Demikian pula pada generasi X dan generasi Y juga ada di kisaran yang sama (di atas 70 persen). Sementara itu, hanya 59,1 persen responden dari generasi Z yang menyuarakan pendapat ini.

Keresahan masyarakat perlu direspons dengan itikad pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan rakyat. Terlebih lagi, jumlah responden yang merasakan situasi tidak ideal ini lebih banyak dibandingkan dua tahun lalu. Jajak pendapat Kompas pada Agustus 2020 merekam 6 dari 10 responden yang menilai kemajuan dan kesejahteraan rakyat belum tergapai.

Artinya, optimisme publik menyongsong pemulihan didorong oleh kekhawatiran pada cita-cita kemerdekaan yang belum kunjung tercapai. Energi bangsa patut diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Kemiskinan

Meski kepuasan publik pada kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan berangsur pulih, kemiskinan masih menjadi hambatan. Upaya pemerintah menangani kemiskinan masih mendapat rapor paling rendah dari persepsi publik.

Merujuk survei tatap muka secara nasional yang digelar Litbang Kompas pada Juni 2022, tingkat kepuasan di bidang penanganan kemiskinan hanya 49 persen. Capaian tersebut terpaut 15 hingga 28 persen dengan kepuasan di bidang kesejahteraan lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan.

Mendalami temuan tersebut, jajak pendapat kali ini menunjukkan bahwa publik mengharapkan pemerintah mampu memberikan ruang dan modal bekerja. Hanya sebagian kecil dari responden jajak pendapat yang mengharapkan bantuan yang bersifat sementara.

Sebanyak 48,3 persen responden dalam jajak pendapat ini menyebutkan, kemiskinan dapat teratasi jika pemerintah menambah lapangan pekerjaan. Persepsi publik ini selaras dengan masih sulitnya mencari pekerja di tengah krisis multidimensi akibat Covid-19 yang belum sepenuhnya usai.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, tingkat kesejahteraan di bidang pekerjaan masih rendah. Indeks Kesempatan Kerja (IKK) pada Februari 2021 tercatat di 43,72, lebih rendah dari Februari 2020 yang 52,04.

Kondisi yang sama juga terlihat pada Indeks Kualitas Pekerjaan (IKP) dan Indeks Kompensasi Tenaga Kerja (IKTK). Pada periode yang sama, IKP tahun 2021 ada di level 44,54, lebih rendah dari 2020 yang mencapai 52,79. Sementara itu, IKTK ada di angka 29,65, belum kunjung terungkit dari periode sebelumnya yang mencapai 34,08.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pencari kerja berburu lowongan pekerjaan dalam Mega Career Expo di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Selain lapangan kerja, 23,8 persen responden berharap pemerintah membuka akses pada bantuan modal untuk masyarakat memulai usaha. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 12,4 persen responden menyoal pentingnya pendidikan dan pelatihan gratis.

Sementara itu, hanya 13,3 persen yang mengusulkan ada program pemberian bantuan tunai atau bahan pokok untuk penanganan kemiskinan. Artinya, ada kecenderungan masyarakat untuk ambil bagian dalam mengatasi kemiskinan alih-alih hanya menggantungkan diri pada bantuan yang bersifat sementara.

Pulih

Hasil jajak pendapat pekan lalu juga merekam kondisi masyarakat yang saat ini dalam posisi bertahan. Upaya untuk pulih, baik secara finansial maupun sosial, menjadi tantangan nyata bagi mayoritas responden.

Sebanyak 43,6 persen responden menyebutkan, kualitas hidup yang mereka rasakan saat ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, seperempat responden mengalami penurunan kualitas hidup, baik dari sisi kesejahteraan maupun rasa aman dan nyaman.

Kondisi ini pun dirasakan secara merata oleh responden dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial. Perbedaan sedikit tampak pada kelompok responden muda (17-23 tahun) yang lebih banyak merasakan kualitas hidup yang belum kunjung berubah dari tahun sebelumnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Siswa SD Negeri Malasari 01 mengoperasikan komputer jinjing atau laptop di ruang kelas di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/4/2022). Pemerataan konektivitas digital bagi siswa sekolah sebenarnya bisa menjadi salah satu cara dalam memangkas kesenjangan kualitas pendidikan.

Untuk itu, cita-cita menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat perlu ditapaki dengan cara-cara yang strategis. Di momen hari ulang tahun Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus, optimisme publik untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan menjadi semangat baru di peringatan kemerdekaan. Seperti halnya tema pada peringatan 77 tahun kemerdekaan kali ini, sebagian besar publik berharap bangsa ini bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.