Koalisi Partai Politik Belum Menjamin Soliditas

Sebelum menetapkan capres-cawapres, ikatan kerja sama politik antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa dinilai masih rapuh. Belum ada jaminan koalisi akan solid hingga pilpres digelar pada 2024 nanti.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (empat dari kiri) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (empat dari kanan) mendeklarasikan koalisi antara Partai Gerindra dengan PKB dalam pemilu 2024 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).

BOGOR, KOMPAS – Meski sudah mendeklarasikan koalisi, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa tak sekaligus mengumumkan nama bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung dalam Pemilu Presiden 2024. Kesepakatan untuk membagi porsi capres dan cawapres di antara kedua partai belum tercapai. Hal ini menandakan kerja sama kedua parpol itu masih rentan berubah.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Sabtu (13/8/2022), mengungkapkan, keberadaan bakal capres-cawapres merupakan faktor terpenting yang dapat menyolidkan koalisi. Sebelum ada kesepakatan mengenai bakal capres-cawapres, ikatan kerja sama bisa dibilang masih rapuh.

”Koalisi masih sangat rentan terpecah atau bubar selama belum mengumumkan capres atau cawapresnya,” katanya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendeklarasikan koalisi antara Partai Gerindra dengan PKB dalam pemilu 2024 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).

Partai Gerindra dan PKB mengumumkan pembentukan koalisi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu kemarin. Dalam deklarasi, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menandatangani piagam kerja sama yang berisi lima poin kesepakatan. Salah satunya kesepakatan untuk bersama-sama mengusung capres-cawapres. Penentuan capres-cawapres menjadi kewenangan kedua ketua umum.

Sekalipun sepakat untuk bersama-sama memenangi Pilpres 2024, koalisi belum menetapkan sosok capres-cawapres yang akan diusung. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengungkapkan belum ada kesepakatan yang dicapai untuk membagi porsi capres dan cawapres. ”Memang sampai hari ini posisinya Gus Muhaiman dan Pak Prabowo sama-sama sebagai capres (dari parpol masing-masing),” ujarnya.

Baca juga : Sekali Prabowo, Tetap Prabowo

Prabowo telah bersedia kembali diusung menjadi capres, Jumat lalu. Sementara Muhaimin telah mendapatkan mandat untuk menjadi capres PKB berdasarkan hasil Muktamar PKB 2019.

Koalisi masih sangat rentan terpecah atau bubar selama belum mengumumkan capres atau cawapresnya

Menurut Huda, tak tertutup kemungkinan ada pembahasan mengenai pembagian posisi capres dan cawapres di antara Muhaimin dan Prabowo. Namun, belum ada kesepakatan yang disampaikan.

Yunarto mengatakan, tanpa capres-cawapres, koalisi Gerindra dengan PKB tak jauh berbeda dengan kerja sama politik Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional yang juga belum memiliki kandidat yang akan diusung. Selama belum ada capres-cawapres, belum ada jaminan koalisi solid.

Sebab, selain tokoh yang ada di internal koalisi, masih ada sejumlah tokoh potensial lain yang memiliki elektabilitas lebih tinggi. Keberadaan tokoh lain itu bisa memicu anggota koalisi memindahkan dukungannya. Apalagi karakter parpol di Indonesia cenderung masih bisa mengubah sikap hingga akhir masa pendaftaran capres-cawapres.

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.

”Semua koalisi yang saat ini sudah terbentuk, selama belum mendeklarasikan nama capres dan cawapres, itu sebenarnya tak bisa disebut koalisi, malah seperti kongko politik,” ucap Yunarto.

Kompak

Selain bersama-sama mengusung capres-cawapres, piagam kerja sama antara Partai Gerindra dan PKB juga berisi kesepakatan untuk menyatukan kekuatan politik nasionalis dan religius. Kesepakatan itu diambil guna menghindari polarisasi masyarakat di Pemilu 2024. Koalisi ini juga masih membuka peluang bagi parpol lain untuk bergabung.

Baca juga : Resmi Berkoalisi, Gerindra-PKB Sepakat Cegah Polarisasi Masyarakat

Prabowo dan Muhaimin juga menyampaikan pidato politik di hadapan ribuan kader dan pengurus yang hadir di acara deklarasi. Keduanya tampil kompak mengenakan kemeja putih. Mereka juga saling sanjung dan memuji kelebihan satu sama lain.

Muhaimin, misalnya, mengingat lagi momentum saat Prabowo dan jajaran pengurus Gerindra berkunjung ke kantor DPP PKB sebelum bergabung ke koalisi pemerintahan pada 2019. Saat itu, Prabowo menyatakan, PKB merupakan representasi kekuatan yang sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan bangsa. ”Hari ini kami dipertemukan dan pernyataan Pak Prabowo itu saya jawab, Gerindra adalah kekuatan merah putih yang layak diharapkan dalam mengatasi permasalahan bangsa,” katanya.

Sementara Prabowo membuka pidatonya dengan memuji kemampuan orasi Muhaimin yang membuatnya tak percaya diri. Ia mengapresiasi keterbukaan dan toleransi PKB dalam menempatkan pengurus dan anggota legislatif yang tidak beragama Islam. Prabowo juga mengakui, keinginan untuk bekerja sama dengan PKB bukan hanya saat ini, melainkan sejak lama. Namun sebagaimana diketahui, pada Pilpres 2009, 2014, dan 2019, Gerindra tak pernah berada dalam satu koalisi dengan PKB.

”Gus, kami dari dulu ingin sama antum (kalian), tetapi tidak ada kata terlambat. Walaupun dulu kita belum sekompak ini, tetapi dari dulu kita selalu dekat di hati. Benar tidak, Gus,” ujar Prabowo.

Kekompakan kedua ketua umum itu direspons dengan kegembiraan kader dengan menyanyikan lagu khas parpolnya masing-masing secara bergantian. Tidak jarang pula mereka meneriakkan nama Prabowo dan Muhaimin untuk menunjukkan dukungan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ribuan kader Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghadiri deklarasi koalisi Partai Gerindra dengan PKB dalam pemilu 2024 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).

Koalisi Gerindra dan PKB sebenarnya sudah mendapatkan tiket untuk mengusung capres-cawapres. Sebab, keduanya menguasai 136 kursi DPR atau 23 persen dari total kursi DPR. Sementara syarat mencalonkan capres-cawapres adalah memiliki minimal 20 persen kursi DPR.