Koalisi Gerindra-PKB Dinilai Mewakili Dua Spektrum Politik Berbeda
Koalisi Gerindra-PKB dideklarasikan akhir pekan ini atau setelah Rapimnas Gerindra. Dalam rapimnas, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan dideklarasikan sebagai capres Gerindra.
Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU, IQBAL BASYARI
·5 menit baca
KOMPAS/RIZA FATHONI
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar seusai pertemuan di kediaman Prabowo di Jakarta, Sabtu (18/6/2022).
JAKARTA, KOMPAS - Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa dinilai mewakili spektrum politik yang berbeda. Oleh karena itu, rencana deklarasi koalisi kedua partai pada akhir pekan ini dinilai bisa memberikan nilai tambah kepada kedua partai, terutama dalam menghadapi Pemilu 2024. Berkaitan dengan rencana deklarasi itu, elite kedua partai terus berkoordinasi.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, koalisi Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan kombinasi yang baik. Sebab, kedua partai mewakili spektrum politik yang berbeda. Mulai dari basis massa, ideologi, narasi, hingga segmen politik yang berbeda.
”Jika Gerindra dan PKB bisa bertemu dan sepakat berkoalisi, itu bisa menjadi nilai tambah bagi kedua parpol, terutama dalam menghadapi Pemilu 2024,” kata Arya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (11/8/2022).
Kedua partai juga dilihatnya telah menghitung kekuatan dan kebutuhan yang harus dilengkapi dari rekan koalisi. Misalnya, Gerindra yang ingin mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden (capres) membutuhkan suara dari kelompok nahdliyin, terutama yang berada di Jawa Timur. Selama ini, nahdliyin dan Jatim merupakan basis massa tradisional PKB.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiyanto (kiri) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memberi hormat usai mendaftar bersama untuk calon partai politik peserta Pemilu 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (8/8/2022).
Sementara itu, PKB juga terlihat mengincar potensi untuk mendapatkan tiket bagi ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. ”Faktor pengikat mereka soal capres dan cawapres, keduanya berada pada satu titik temu atas kebutuhan politik masing-masing,” ujarnya.
Menurut Arya, deklarasi koalisi Partai Gerindra dengan PKB juga penting karena dapat memicu partai politik lain untuk serius membicarakan koalisi di level internal masing-masing. Kepastian bergabungnya dua parpol ini juga bisa memengaruhi pembentukan koalisi yang lain.
Matangkan deklarasi
Pada Rabu (10/8) sore, sejumlah elite dari Partai Gerindra dan PKB kembali bertemu untuk mematangkan rencana deklarasi koalisi Gerindra dan PKB pada Sabtu (13/8). Pertemuan digelar di kediaman Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta. Selain Muzani, hadir pula Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Ketua DPP PKB Cucun A Syamsurijal, dan Wasekjen PKB Syaiful Huda.
”Memang kami kembali bertemu untuk mematangkan teknis pelaksanaan deklarasi dan finalisasi piagam deklarasi. Saat ini kepastian waktu pelaksanaan dan venue deklarasi telah disepakati. Tinggal pematangan terkait teknis acara dari panitia bersama sehingga agenda tersebut bisa berjalan dengan lancar,” kata Huda melalui keterangan tertulis, Kamis.
Pertemuan sejumlah elite Gerindra dan PKB di kediaman Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, di Jakarta, Rabu (10/8/2022) sore.
Ia menambahkan, proses kerja sama politik Gerindra dan PKB dilakukan secara bertahap. Penahapan langkah ini penting agar kerja sama benar-benar menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa ditinggalkan.
”Maka, kami sangat menghitung proses kerja sama politik ini mulai dari komunikasi kedua ketua umum, dilanjutkan pertemuan antar-pengurus wilayah, kemudian kemarin kami baru saja daftar bareng sebagai parpol peserta Pemilu 2024 ke KPU dan nanti akan diresmikan melalui deklarasi bersama dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama politik hitam di atas putih,” kata Huda.
Menurut rencana, deklarasi kerja sama politik Gerindra dan PKB akan dihadiri ribuan kader kedua parpol. Nantinya Ketua Umum Gerindra dan Ketua Umum PKB juga akan menyampaikan orasi politik terkait latar belakang kerja sama kedua parpol serta visi mereka tentang Indonesia yang lebih baik di masa depan.
Sebelum deklarasi, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam wawancara khusus dengan Kompas, akhir Juli lalu, menyampaikan, Gerindra akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2022 pada Jumat-Sabtu (12-13/8).
KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)
Sufmi Dasco Ahmad
Rapat tersebut digelar dengan dua agenda utama. Pertama, mendengarkan aspirasi dari pengurus daerah mengenai usulan agar Prabowo Subianto kembali berkontestasi sebagai capres di Pilpres 2024. Kemudian, para pengurus akan meminta jawaban dari Prabowo sekaligus mendeklarasikannya sebagai capres dari Gerindra.
Barulah kemudian akan dideklarasikan koalisi Gerindra dengan PKB. Selama ini, menurut Dasco, komunikasi dengan PKB telah dijalin intens. PKB juga dinilai sebagai rekan koalisi ideal bagi Gerindra.
KIB susun platform
Sementara itu, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan tengah menyusun platform atau rencana kerja dan program koalisi yang bakal diumumkan pada pertemuan di Surabaya, 14 Agustus mendatang.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, platform yang tengah disusun itu nantinya menjadi modal bagi KIB untuk berkomunikasi dengan figur potensial capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024. KIB akan menetapkan capres-cawapres yang memiliki kesamaan atau bersedia melaksanakan platform hasil kesepakatan tiga parpol anggota koalisi.
Sekalipun KIB mengutamakan pasangan capres-cawapres dari koalisi, menurut Arsul, peluang tokoh di luar parpol koalisi untuk diusung masih cukup besar. Karena pada akhirnya, penentuan capres dan cawapres bakal mempertimbangkan popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas.
”Maka, KIB harus menyodorkan platfrom. Sederhananya, kami mempertimbangkan untuk mengusung Anda, tetapi ini lho, platform kami. Kontrak politiknya harus jelas. Jadi, tidak kemudian pragmatis, cuma bicara soal misalnya nanti kalau Anda yang jadi presiden dan wakil presiden, kami dapat jatah di kabinet sekian. Itu tidak terhindarkanlah, ya, tetapi bukan hanya itu yang kami pikirkan,” papar Arsul.
Terkait tahapan pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), August Mellaz, mengatakan, hingga Kamis atau hari kesebelas pendaftaran parpol, sudah ada 42 parpol nasional yang memiliki akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Sebanyak 23 parpol di antaranya telah mendaftar dan 10 parpol lain telah mengonfirmasi untuk mendaftar hingga penutupan masa pendaftaran, 14 Agustus mendatang. Adapun sembilan parpol lainnnya belum memberikan konfirmasi ke KPU untuk mendaftar.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Suasana saat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Hasyim Asyari (kanan) menerima Partai Perindo ketika mendaftarkan untuk keikutsertaan Pemilu 2024 di kantor KPU Pusat, Jakarta, Senin (1/8/2022).
”Kami harap sembilan parpol yang belum menyampaikan surat pemberitahuan agar tidak mendaftar di waktu-waktu hari terakhir agar bisa memiliki kesempatan melengkapi dokumen apabila dokumennya dianggap belum lengkap,” ujar anggota KPU, Idham Holik.
