Diduga Terima Suap, Bupati Pemalang Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menangkap tangan sejumlah pejabat negara. Salah satunya Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Mukti Agung Wibowo karena diduga terlibat suap.

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menandatangani usulan bersama Bupati Banyumas Achmad Husein (dua dari kiri), dan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (kiri) dalam hal peningkatan jalan wisata kepada Provinsi Jateng di Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (16/2/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Mukti Agung Wibowo pada Kamis (11/8/2022). Bersama dengan 22 orang lain, bupati yang baru satu tahun menjabat itu ditangkap karena diduga terlibat suap dan menerima pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan.

“Betul pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sore, KPK melakukan tangkap tangan seorang bupati atas nama MAW (Mukti Agung Wibowo) dan beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Jumat (12/8/2022) pagi.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menambahkan, KPK menangkap 23 pejabat negara dari Pemalang. Mereka terjaring operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi di Jakarta dan Pemalang.

Betul pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sore, KPK melakukan tangkap tangan seorang bupati atas nama MAW (Mukti Agung Wibowo) dan beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap

"Sekitar 23 orang dari Pemalang diamankan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan," tuturnya.

Baca juga : Pemalang Peringkat Kedua Potensi Kerawanan Pilkada di Jateng

Baik Firli maupun Ghufron belum bersedia menjelaskan lebih jauh mengenai kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pemalang bersama 22 orang lainnya itu. Alasannya, saat ini tim penyelidik KPK masih terus memeriksa secara intensif 23 orang tersebut.

"Pada saatnya, akan kami jelaskan secara lebih detil kepada publik," kata Firli.

DIAN DEWI PURNAMASARI

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran restitusi pajak proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertosono, Pare, Jawa Timur, Jumat (5/8/2022). Ini adalah kasus kesekian kalinya terkait pembayaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh pegawai perpajakan.

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, sejak Kamis sore hingga Jumat pagi ini tim penyelidik masih memintai keterangan para pihak yang ditangkap tersebut. KPK akan menyampaikan perkembangan pemeriksaan kepada masyarakat sesegera mungkin sebagai bentuk transparansi atas kerja-kerja KPK.

Kabar terkait adanya operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Bupati Pemalang sebenarnya sudah beredar di media sosial sejak Kamis malam. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut memberi komentar terkait kabar tersebut.

"Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada," kata Ganjar, Kamis malam, di Semarang.

Menurut Ganjar, Pemerintah Provinsi Jateng sudah sering bekerja sama dengan KPK untuk sosialisasi dan edukasi pencegahan korupsi. Hal itu dilakukan lantaran sudah ada beberapa pejabat di Jateng yang terjerat korupsi. Dalam setiap kegiatan, Ganjar sering menyelipkan peringatan-peringatan agar para pejabat di wilayahnya dapat mengontrol diri.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Hati-hati, ya, di Jateng ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jateng yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah, pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri," ucapnya.

Baca juga : Terima ”Fee” Proyek Rp 2,1 Miliar, Bupati Banjarnegara Ditetapkan Jadi Tersangka

Ganjar mengatakan, Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng. Hal ini dalam rangka penunjukan sekretaris daerah (sekda) baru karena sekda yang sebelumnya mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh kepolisian.

"Kami kemarin lagi mendampingi di sana dari problem yang dihadapi sekdanya, maka kemudian kami coba intensif, ya, saya tidak tahu kalau kemudian akan terjadi hal ini," imbuhnya.

Ganjar mengaku belum mengetahui detail informasi terkait penangkapan Bupati Pemalang tersebut. Kendati demikian, Ganjar menyebut komunikasi tentang bisnis yang berujung pada usulan kebijakan seringkali berpotensi pada tindakan rasuah.

"Sudahlah, hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. Saya tidak tahu mungkin di antara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis yang lari pada kebijakan. Sudah terlalu banyak sih umpama mungkin mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya (potensi korupsi)," tandasnya.

Berdasarkan video yang diterima Kompas, sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Pemalang disegel KPK. Di antaranya, ruang Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi serta Ruang Bagian Lelang Elektronik. Pada kertas segel yang dilekatkan di pintu ruangan terdapat tulisan "Dalam Pengawasan KPK".

Sementara itu, Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengaku belum mengetahui kabar terkait penangkapan Mukti. "Saya belum tahu terkait kabar OTT. Terkait penyegelan juga belum dapat info," kata Mansur.

Mansur juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Mukti. Ia terakhir kali bertemu dengan Mukti pada Selasa (9/8/2022). Mereka bertemu saat menghadiri sebuah acara di Pemalang.