logo Kompas.id
Politik & HukumMenagih Komitmen DPR Lebih...
Iklan

Menagih Komitmen DPR Lebih Mendengar Suara Rakyat

Dalam sejumlah kesempatan, Dewan Pers selalu menggarisbawahi bahwa kedatangan mereka ke fraksi-fraksi di DPR bukan untuk menolak pengesahan RKUHP, melainkan memberikan sejumlah catatan.

Oleh
NIKOLAUS HARBOWO, SUSANA RITA KUMALASANTI
· 7 menit baca

Para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (15/9/2019). Mereka mengajak masyarakat untuk menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang bisa meningkatkan potensi masyarakat tersandung kasus pidana.
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (15/9/2019). Mereka mengajak masyarakat untuk menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang bisa meningkatkan potensi masyarakat tersandung kasus pidana.

Puluhan pasal dalam draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP masih menuai polemik di masyarakat. Bahkan, di antaranya berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan pers. Pembentuk undang-undang diharapkan membuka ruang partisipasi masyarakat lebih luas lagi dan tidak terburu-buru mengesahkannya.

Editor:
ANITA YOSSIHARA
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000