Ketidakpercayaan Publik terhadap Integritas KPK Dinilai Ironis

Dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pertengahan Juli 2022, sebanyak 62,6 persen responden mulai tidak percaya bahwa KPK dipimpin oleh orang-orang yang bersih dari korupsi. Inilah ironisme publik yang terjadi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Lili Pintauli Siregar saat hendak menaiki mobil yang disiapkan melalui lantai bawah tanah Gedung C1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Senin (11/7/2022). Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas KPK sedianya akan menggelar sidang etik terkait pelanggaran yang dilakukan Lili Pintauli Siregar, tetapi dibatalkan karena surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua KPK telah disetujui dan ditandatangani Presiden Joko Widodo. Sidang etik tersebut rencananya akan membahas pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili, yaitu diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi dan tiket menonton MotoGP Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Lili juga pernah menjalani sidang etik atas pelanggaran komunikasi mantan Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani KPK.

JAKARTA, KOMPAS — Banyak responden dalam jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas yang mulai tidak percaya bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh orang-orang yang bersih dari korupsi dinilai ironis. Integritas merupakan nilai yang tak bisa lagi ditawar dalam kerja-kerja KPK.

Dari hasil jajak pendapat LitbangKompaspertengahan Juli 2022, KPK lebih banyak dikenal sebagai lembaga yang identik dengan operasi tangkap tangan. Selain itu, lembaga ini juga dikenal memiliki integritas kelembagaan. Kedua poin kelebihan ini disebutkan oleh separuh lebih responden (Kompas, 8/8/2022).

Akan tetapi, fenomena yang terjadi di KPK seperti dugaan kasus penerimaan gratifikasi yang dilakukan komisioner KPK, Lili Pintauli Siregar, yang membuatnya mengundurkan diri dari KPK, semakin menggerus harapan publik pada lembaga ini.

Respons negatif publik terhadap kasus yang menjerat Lili ini tecermin dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas. Sebanyak 62,6 persen responden mulai tidak percaya bahwa KPK dipimpin oleh orang-orang yang bersih dari korupsi. Kasus etik Lili ini bukan yang pertama. Sebelumnya, Lili juga pernah mendapatkan sanksi dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK setelah terbukti menjalin hubungan dengan pihak yang sedang beperkara di KPK.

Baca Juga: Memulihkan Kembali Citra KPK

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri juga pernah memicu kontroversi. Ia pernah dinyatakan melanggar kode etik karena menggunakan helikopter dalam perjalanan pribadi sehingga dikenai sanksi ringan berupa teguran tertulis. Persoalan-persoalan tersebut membuat cukup banyak responden yang kurang puas dengan kepemimpinan KPK saat ini. Setidaknya tiga dari empat responden berpendapat bahwa pimpinan KPK saat ini belum mampu membawa lembaga ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Integritas merupakan nilai yang tak bisa lagi ditawar dalam kerja-kerja KPK.

Integritas tak bisa ditawar

Menurut peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola,cukup ironis melihat publik meminta sebuah lembaga antikorupsi agar membenahi integritasnya. ”Integritas merupakan nilai yang tak bisa lagi ditawar dalam kerja-kerja KPK,” kata Alvin saat dihubungi di Jakarta, Senin (8/8/2022).

Alvin menegaskan, KPK tidak punya pilihan lain selain serius membenahi integritasnya, baik secara internal maupun eksternal. Perbaikan integritas internal yang paling mendesak adalah Dewan Pengawas menegakkan keadilan dalam pelanggaran etik secara menyeluruh. Dalam perbaikan integritas eksternal, peningkatan kualitas conviction rate perlu jadi perhatian utama.

Menurut Alvin, keduanya perlu diikuti dengan KPK secara aktif mendorong perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola.

Terkait dengan jajak pendapat dari Litbang Kompas tersebut, Firli mengaku, ia membaca survei dari mana pun. Menurut Firli, tidak ada survei yang keliru, tetapi perlu diperhatikan waktu survei karena akan menentukan hasilnya. ”KPK tidak pernah membantah menolak hasil survei. Itu kita gunakan kajian sebagai masukan,” tuturnya.

Kami meyakini sepenuhnya bahwa keberhasilan kinerja pemberantasan korupsi harus melibatkan masyarakat dari seluruh unsur.

Meskipun ada kencenderungan pamor KPK menurun, tidak sedikit dari publik yang masih menyimpan harapan besar pada lembaga ini. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan, 59 persen responden meyakini kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli bisa membaik hingga akhir masa jabatannya pada 2023.

Baca Juga: Harun Tak Kunjung Ditangkap, Citra KPK Dipertaruhkan

Menurut Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, hal tersebut menjadi dukungan positif bagi KPK untuk terus meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi. ”Kami meyakini sepenuhnya bahwa keberhasilan kinerja pemberantasan korupsi harus melibatkan masyarakat dari seluruh unsur,” kata Ali.

Ia mengatakan, potret keyakinan positif publik tersebut selaras dengan skor Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) yang baru dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pekan lalu yang menunjukkan tren peningkatan positif. Tahun ini skor IPAK 3,93 atau naik 0,05 poin dibandingkan tahun 2021 dengan skor 3,88. IPAK menggunakan skala indeks 0 sampai 5, di mana rentang indeks 0 – 1,25 sangat permisif dan skor di atas 3,76 sampai 5,00 adalah sangat antikorupsi.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri

Menurut Ali, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari semakin banyaknya menangkap para pelaku korupsi, tetapi juga bagaimana bisa menurunkan tingkat korupsi bersama seluruh elemen masyarakat. Karena itu, KPK penting menguatkan pemberantasan korupsi tidak hanya melalui strategi represif, tetapi juga strategi preventif dan edukatif secara simultan.