logo Kompas.id
β€Ί
Politik & Hukumβ€ΊPenegakan Hukum Lemah,...

Penegakan Hukum Lemah, Kecurangan di Pemilu Akan Terus Terjadi

Kecurangan, seperti dugaan pencatutan identitas oleh parpol untuk memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2024, dinilai akan terus dijumpai dalam pemilu jika penegakan hukum lemah.

Oleh
IQBAL BASYARI
Β· 1 menit baca
Mengecek nomor induk kependudukan di laman infopemilu.kpu.go.id milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Kamis (4/8/2022). KPU mengimbau masyarakat untuk mengecek namanya di laman infopemilu.kpu.go.id dan melaporkannya jika namanya dicatut dalam keanggotaan partai politik.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mengecek nomor induk kependudukan di laman infopemilu.kpu.go.id milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Kamis (4/8/2022). KPU mengimbau masyarakat untuk mengecek namanya di laman infopemilu.kpu.go.id dan melaporkannya jika namanya dicatut dalam keanggotaan partai politik.

JAKARTA, KOMPAS β€” Kecurangan yang diduga dilakukan oleh sejumlah partai politik calon peserta pemilu di awal tahapan Pemilu 2024 berpotensi kembali terjadi di tahapan-tahapan selanjutnya. Kondisi ini menunjukkan keinginan parpol untuk menang tanpa mengikuti aturan. Penegakan hukum pemilu harus diperkuat untuk memastikan semua parpol berkontestasi secara adil.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan, dugaan kecurangan yang terjadi saat masa pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 kemungkinan akan kembali terjadi di tahapan selanjutnya. Ketika tahap verifikasi faktual, kerentanan akan terjadi saat pemeriksaan keanggotaan dan alamat kantor parpol.

Editor:
ANTONIUS PONCO ANGGORO
Bagikan