Anggota Koalisi Indonesia Bersatu Bakal Bertambah
Salah satu elite di Koalisi Indonesia Bersatu menyebutkan akan ada parpol nonparlemen yang bergabung. Komunikasi antarparpol untuk membangun koalisi kian intens.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) berbincang dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa (kiri) di Rumah Heritage Jakarta, Kamis (12/5/2022), untuk membahas penjajakan koalisi partai dalam Pemilu 2024. Ketiga partai membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai politik terus mengintensifkan komunikasi untuk menjajaki koalisi. Tak terkecuali partai politik di luar parlemen. Bahkan, salah satu elite di Koalisi Indonesia Bersatu menyebutkan, anggota koalisi akan bertambah dengan masuknya parpol nonparlemen.
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (28/7/2022), mengatakan, PKS terus membangun komunikasi dengan berbagai parpol, termasuk dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Namun, dari berbagai komunikasi tersebut, yang paling intensif dilakukan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Bahkan, ketiga parpol membentuk tim kecil untuk meneruskan komunikasi dan menyatukan agenda bersama setelah pertemuan para ketua umum beberapa waktu lalu.
”Kalau ibarat mencari jodoh, sekarang sedang masa penjajakan sebelum akhirnya lamaran atau deklarasi. Jadi, kami sekarang dalam proses dari penjajakan ke proses deklarasi,” ujar Kholid.
Baca juga: Koalisi Dini, Ikhtiar Parpol Lepas dari Bayang-bayang Figur Capres
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tiga dari kanan) bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (dua dari kanan) seusai pertemuan di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (22/6/2022).
PKS, lanjut Kholid, berkomitmen ingin menghadirkan setidaknya tiga poros koalisi. Oleh sebab itu, mereka menjalin komunikasi dengan parpol yang belum memiliki keterikatan koalisi sehingga bisa menghadirkan poros alternatif. Kehadiran poros alternatif diperlukan untuk menghindarkan pemilih pada polarisasi akibat kandidat capres-cawapres hanya dua pasang.
Terkait nama-nama capres, tidak menjadi prioritas utama dari komunikasi antara PKS, Nasdem, dan Demokrat. Mereka mengutamakan platform kerja sama dan agenda bersama karena bisa menjadi pintu masuk dalam menentukan nama capres-cawapres yang paling tepat.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengakui komunikasi yang kian intens antara Demokrat, Nasdem, dan PKS. Namun, Demokrat tetap tidak menutup pintu komunikasi kepada parpol lain yang ingin membangun koalisi. ”Demokrat tidak mempunyai hambatan dalam membangun komunikasi dengan semua partai,” tuturnya.
Demokrat ingin membangun komunikasi dalam membentuk koalisi dengan diawali politik gagasan, platform, kemudian mencari sosok yang tepat dan memenuhi kriteria dalam menjawab tantangan tersebut. Sebab, saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan di berbagai bidang, salah satunya ekonomi pascapandemi. Selain itu, Demokrat juga ingin mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan menghindari politik identitas dalam berkontestasi.
Baca juga: Tuah Elektoral Partai Oposisi
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, di kediaman Prabowo, Jakarta, Jumat (24/6/2022).
Oleh karena itu, pembahasan mengenai capres-cawapres akan ditentukan dalam satu paket nama, bukan salah satunya saja. Sebab, capres-cawapres harus merupakan kombinasi yang tepat dan mampu menjawab ekspektasi publik terhadap pemimpin baru mereka pada 2024.
”Survei menjadi pertimbangan, tetapi bukan satu-satunya, jangan sampai terlalu mengikuti survei, apalagi berbeda dengan keinginan kader dan konstituen Demokrat,” ucap Herzaky.
Mengidentifikasi sosok capres
Sementara itu, komunikasi di antara tiga parpol, yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di dalam KIB, juga kian intens. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan, ketiga parpol kini tengah mempersiapkan tim untuk membahas sosok yang akan diusung oleh KIB pada Pilpres 2024 mendatang.
”Nanti, setelah 17 Agustus, kami akan mulai bicara tentang identifikasi sosok yang di internal KIB diaspirasikan oleh masing-masing partai. Jadi, tim KIB ini akan diwakili oleh masing-masing partai untuk melakukan pendalaman,” ujar Arsul.
Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Dalam mendalami sosok capres yang akan diusung tersebut, KIB juga akan meminta pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan, seperti organisasi masyarakat (ormas) agama atau ormas non-agama. Seiring dengan itu, KIB juga masih menunggu perkembangan komunikasi dengan parpol lain.
Arsul mengungkapkan, sejauh ini ada partai lain yang juga akan bergabung dengan KIB. Partai tersebut berasal dari luar parlemen. Namun, ia enggan membeberkannya lebih lanjut.
”Mau tahu saja. Yang di luar parlemen. Silakan ditebak-tebak sendiri saja,” kata Arsul.
Setidaknya, ada tujuh partai nonparlemen saat ini, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), serta Partai Hanura.
Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
Wakil Ketua Umum Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, belum ada pembicaraan koalisi antara Perindo dan KIB. Perindo masih berupaya membangun koalisi nonparlemen yang mulai digagas awal tahun ini. Namun, kemungkinan-kemungkinan masih bisa terjadi karena peta politik saat ini masih cair. Apalagi proses elektoral masih lama dan komunikasi politik terus dibangun oleh semua parpol.
”Secara internal, pengurus di daerah sedang menggodok soal pencapresan dan secara partisipatif akan menyampaikan ke pusat. Bisa saja nanti kami dari Perindo menyodorkan calon-calon alternatif,” ucap Ferry.
Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka mengaku hingga saat ini pihaknya belum mendengar adanya rencana bergabungnya PSI dengan KIB. Namun, partainya juga tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan koalisi itu,
”Segala kemungkinan tentunya bisa terjadi. Saat ini kami juga masih menjalankan Rembuk Rakyat,” tutur Isyana.
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Isyana Bagoes Oka, Ketua Umum PSI Grace Natalie, dan Sekretaris Jendral PSI Raja Juli Antoni sebelum memberikan keterangan kepada wartawan terkait lolosnya PSI dalam verifikasi Kemenkumham, di Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Ia menegaskan, PSI belum menetapkan capres untuk 2024. Penentuan akan dilakukan setelah ”Rembuk Rakyat” berakhir pada November 2022.
Di ”Rembuk Rakyat” PSI, ada sembilan nama yang dianggap ideal sebagai penerus Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir; Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD; Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa; Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil; Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian; presenter Najwa Shihab; serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sembilan nama tersebut diperoleh setelah para pengurus dan kader PSI menemui para tokoh muda, guru, akademisi, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, dan orang-orang yang dianggap mewakili rakyat. Sembilan nama itu bukan kader PSI. Namun, sekarang dan nanti, PSI selalu siap jika salah satu kadernya diminta untuk mengabdi dalam posisi lain di pemerintahan.
Belum memutuskan
Adapun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) saat ini belum berkonsentrasi pada persoalan capres. Partai sibuk mengerahkan energi untuk membantu rakyat.
”Bagi PDI-P yang penting sekarang membantu rakyat. Kalau kami berbicara calon presiden sekarang, mencalonkannya, kan, bulan Agustus tahun depan. Masih satu tahun lagi. Jadi, mengapa kita buang energi dengan wacana tersebut. Bagi kami, segala sesuatu ada waktunya, ada momentumnya, sesuai tahapan pemilu,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
Baca juga: Tekad Bulat PDI-P Mengejar ”Hattrick” Kemenangan Pemilu
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menanggapi pertemuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Masjid Nurul Hidayah, Jakarta Selatan, Jumat (24/6/2022).
Karena itulah, lanjut Hasto, kenapa PDI-P tidak larut dalam pembahasan capres meski kemudian oleh sejumlah pihak dianggap sikap itu sebagai bentuk tak ingin menjalin kerja sama atau koalisi. Ada juga yang menyalahartikan makna koalisi tunggal.
”Sekali lagi, kita jangan buang energi. Bagi PDI-P, skala prioritas memperbaiki ekonomi rakyat. Apalagi, kita baru menghadapi pandemi Covid-19 yang membutuhkan perhatian besar agar kita bisa segera bangkit,” tutur Hasto.
Hasto menegaskan, pada waktunya akan tiba pembahasan mengenai capres dan kerja sama untuk mengusung capres, termasuk memberi komitmen saat pemerintahan berjalan nantinya. Ia mencontohkan dukungan PDI-P tidak pernah kendur dalam mendorong keberhasilan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
”Karena keberlangsungan pemerintahan itu, kan, sangat penting,” ucapnya.
