logo Kompas.id
β€Ί
Politik & Hukumβ€ΊTenggat 30 Hari untuk Tindakan...
Iklan

Tenggat 30 Hari untuk Tindakan Koreksi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Ombudsman RI meminta Mendagri melakukan koreksi menyusul temuan tiga bentuk malaadministrasi dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah.

Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
Β· 1 menit baca
Sebanyak lima penjabat gubernur mengucapkan sumpah dan janji jabatan dipandu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat pelantikan mereka di Kantor Kementrian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).
KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Sebanyak lima penjabat gubernur mengucapkan sumpah dan janji jabatan dipandu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat pelantikan mereka di Kantor Kementrian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

JAKARTA, KOMPAS - Ombudsman Republik Indonesia menemukan tiga bentuk malaadministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah. Karena itu, Menteri Dalam Negeri diminta mengambil tindakan koreksi dalam waktu 30 hari. Salah satunya, menyiapkan naskah usulan peraturan pemerintah terkait pengangkatan penjabat.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Robert Na Endi Jaweng, saat merilis Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) ORI terkait pengaduan soal pengangkatan penjabat kepala daerah, Selasa (19/7/2022), menyebutkan, salah satu malaadministrasi yang ditemukan adalah penyimpangan prosedur dalam pengangkatan penjabat.

Editor:
ANTONIUS PONCO ANGGORO
Bagikan