Gerindra-PKB Kian Serius, Capres-Cawapres Segera Ditetapkan
Partai Gerindra akan meminta kesediaan Ketua Umum Prabowo Subianto untuk dikukuhkan sebagai calon presiden pada rapat pimpinan nasional, akhir Juli ini.
JAKARTA, KOMPAS — Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Kebangkitan Bangsa kian serius untuk menjalin kerja sama dalam Pemilihan Umum Presiden 2024. Kedua partai politik itu sama-sama mempersiapkan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan ditetapkan dalam waktu dekat.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad melalui keterangan tertulis, Sabtu (2/7/2022), mengatakan, anggapan bahawa Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak serius membangun koalisi merupakan anggapan yang keliru. Ia menegaskan, Gerindra dan PKB sungguh-sungguh sudah sepakat untuk berkerja sama atau berkoalisi dalam menghadapi Pemilu 2024.
Baca juga: Penguatan Kerja Sama Gerindra-PKB Akan Berlanjut
Penguatan kerja sama antara Gerindra dan PKB dimulai dengan pertemuan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB di kawasan Senen, Jakarta, Kamis (30/6/2022) malam. Agenda itu juga dihadiri sejumlah pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) kedua parpol.
Namun, kata Dasco, mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden dari Gerindra, seluruh pengurus dan anggota Partai Gerindra berkewajiban mematuhi anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) serta sumpah kader Gerindra. Artinya, semua tahapan pencalonan presiden-wapres dari Gerindra harus mengikuti mekanisme yang ada.
Sebenarnya, para pengurus serta kader Gerindra menginginkan Ketua Umum Prabowo Subianto diusung sebagai capres Gerindra. Menurut rencana, para pengurus partai dari seluruh tingkatan akan meminta kesediaan Prabowo menjadi capres pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerindra, akhir Juli.
”Pak Prabowo akan diminta kesediaannya untuk dikukuhkan menjadi capres dari Gerindra dalam rapimnas akhir Juli. Setelah itu, soal siapa cawapresnya, akan ditentukan kemudian melalui forum yang akan diselenggarakan untuk itu, sesuai aturan dalam AD/ART Gerindra,” ujar Dasco.
Baca juga: Sekali Prabowo, Tetap Prabowo
Oleh karena itu, Dasco meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan rapimnas. Proses penetapan bakal capres-cawapres akan dilakukan sesuai mekanisme partai.
Pak Prabowo akan diminta kesediaannya untuk dikukuhkan menjadi capres dari Gerindra dalam rapimnas akhir Juli. Setelah itu, soal siapa cawapresnya, akan ditentukan kemudian melalui forum yang akan diselenggarakan untuk itu, sesuai aturan dalam AD/ART Gerindra.
Perihal keseriusan untuk membangun koalisi tak hanya ditunjukkan oleh Gerindra, tetapi juga PKB. Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid, penjajakan koalisi Gerindra-PKB disambut positif oleh pengurus dan kader kedua partai. Bahkan, menurut dia, para pengurus partai di seluruh tingkatan langsung tancap gas setelah elite Gerindra dan PKB menggelar pertemuan.
”Itu, menurut saya, pertanda yang baik. Artinya, PKB dan Gerindra sama-sama memiliki keyakinan untuk menang. Dua mesin politik ini begitu connect dan langsung jalan,” ujarnya.
Jazilul mengatakan, kedua partai sudah berhitung. Ketika dua kekuatan besar ini bersatu dengan mengusung duet Prabowo dan Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), atau Muhaimin-Prabowo, hasilnya akan sukses di Pemilu 2024. Keduanya merupakan ketua partai sehingga mempunyai mesin komando kepada struktur partai sampai tingkat bawah.
”Soal siapa nanti yang menjadi capres atau cawapres, tinggal dibicarakan. Jadi, koalisi ini dibangun untuk menang, bukan hanya untuk bisa nyalon. Kalau cuma untuk bisa menjadi calon, PKB punya banyak pilihan,” ujar Jazilul.
Demokrat bangun komunikasi
Secara terpisah, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan, partainya menghargai dan menghormati kesepakatan koalisi yang telah terbangun antara Partai Gerindra dan PKB. Koalisi dua partai ini telah cukup untuk mendapatkan tiket Pilpres 2024 karena keduanya menguasai 22,26 persen persen kursi di DPR. Berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilu, hanya parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh minimal 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya yang bisa mengajukan capres-cawapres.
”Demokrat juga telah membangun komunikasi dengan dua partai ini, dengan Cak Imin (Muhaimin) maupun dengan Pak Prabowo. Ada kesepahaman bahwa Indonesia butuh perubahan,” ujar Kamhar.
Ia melanjutkan, komunikasi intensif juga tengah dijalin Demokrat dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut dia, Demokrat tak ingin terburu-buru memutuskan koalisi untuk Pilpres 2024 karena tahapan pendaftaran capres-cawapres juga masih relatif lama.
Meski begitu, Kamhar mengakui semakin lama, pembicaran mengenai kerja sama dengan Nasdem dan PKS semakin serius. ”Ada banyak kesamaan pandangan dan kesepahaman,” katanya.
Tak hanya itu, pada prinsipnya, Demokrat juga menghormati tiga bakal capres yang akan diajukan Nasdem kepada mitra koalisi. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketiga nama tersebut dipilih berdasarkan usulan 34 DPW Nasdem dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Nasdem pada pertengahan Juni 2022.
Meski begitu, Kamhar meyakini penetapan bakal capres-cawapres akan sangat tergantung dengan dialektika yang terjadi antara partai-partai koalisi. Hal yang penting diingat adalah koalisi sehat harus dibangun di atas prinsip kesetaraan.
”Proses dialektika di dalam koalisilah yang kemudian nantinya akan memutuskan pasangan calon yang akan diusung bersama untuk memperoleh kemenangan. Karena berkoalisi tidak hanya sekadar agar lolos menjadi kontestan, tetapi lebih dari itu, untuk memperoleh kemenangan,” ujarnya.