Sudah Kantongi Nama Capres, PDI-P Tutup Pintu bagi Demokrat dan PKS

”Kemarin pada 2014 dan 2019, ada kerja sama parpol, tapi ada yang mengambil kader partai lain dengan berbagai pendekatan, termasuk menggunakan instrumen hukum,” kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri (kanan) menatap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memberikan penghormatan seusai membaca hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI-P di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sudah mengantongi nama calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2024. Akan tetapi, ia masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya.

Komunikasi untuk menjajaki kemungkinan koalisi dengan parpol lain tetap dilakukan meski pintu kerja sama dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dipastikan tertutup.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri seusai menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI-P, di Jakarta, Kamis (23/6/2022), membenarkan telah mengantongi nama calon presiden yang akan diusung partainya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, ia belum bersedia mengumumkannya kepada publik karena masih menghitung beberapa hal yang menjadi pertimbangan.

”Saya sebagai ketua umum harus menghitung gitu, lho. Jadi, perhitungan saya belum selesai,” kata Megawati saat menyantap bakso bersama Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, Ketua DPP PDI-P Prananda Prabowo, Ketua DPP PDI-P yang juga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dalam pidato penutupan rakernas, Megawati mengakui sudah banyak yang mempertanyakan kapan ia akan mendeklarasikan capres dari PDI-P. Namun, ia meminta publik untuk bersabar karena waktu jelang pilpres masih panjang. ”Orang waktunya masih dua tahun lha, ya boleh dong saya umpetin terus,” katanya.

Baca juga: PDI-P Perketat Seleksi Kader untuk Memenangi Pemilu 2024

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Ketua DPP PDI-P Prananda Prabowo (kanan) dan Puan Maharani (kiri) berfoto bersama wartawan peliput Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI-P di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Berkaca pada pengalaman politiknya yang telah berlangsung sejak 1986, Megawati menyimpulkan bahwa menjadi presiden atau pejabat lain bukan perkara sulit karena telah diatur melalui berbagai regulasi. Selama itu pula ia kerap merenungi bagaimana mencari sosok pemimpin. Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia.

Selain itu, ke depan ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari ancaman ketidakpastian global, resesi ekonomi, dan berbagai dampak perang. Oleh karena itu, figur yang dicari tidak hanya kuat secara elektoral.

”Pemimpin itu harus didambakan rakyat, kuat secara ideologis, mumpuni dalam tata kelola pemerintahan,” kata Megawati.

Baca juga: Nasdem Disebut Jadi Magnet Baru Penentu Koalisi Pemenangan Pemilu 2024

Megawati menambahkan, sebagai ketua umum ia memang memiliki hak prerogatif untuk menentukan capres dari PDI-P. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa ia memikirkannya seorang diri. Kewenangan tersebut diberikan oleh institusi tertinggi partai, yakni kongres partai. Dengan begitu, ia juga bertanggung jawab untuk membawa kapal besar PDI-P ke arah yang tepat.

Adapun Rakernas II 2022 PDI-P menghasilkan sejumlah rekomendasi eksternal. Mulai dari tujuh poin rekomendasi di bidang ideologi Pancasila, sistem politik, dan Pemilu 2024. Sebanyak delapan poin rekomendasi bidang pembangunan desa, empat poin rekomendasi pemenangan pemilu. Selain itu, ada pula lima rekomendasi yang terkait dengan agenda strategis partai.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI-P yang dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6/2022). Salah satu hasil rekomendasi dalam rakernas itu adalah keputusan penetapan bakal calon presiden yang akan diusung partai dalam Pemilu 2024 ditetapkan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P.

Tutup pintu koalisi

Sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan capres yang akan diusung, PDI-P tidak memungkiri akan menjajaki komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk berkoalisi di Pilpres 2024. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengatakan, walaupun PDI-P belum terlihat bersilaturahmi dengan parpol lain, itu tidak berarti partai tidak ingin membangun kerja sama. Komunikasi dengan parpol lain akan mulai dilakukan secara intensif setelah rakernas.

”Saya pun sebagai Ketua DPR diminta oleh ibu ketum untuk bisa ikut menjajaki kerja sama, ada silaturahmi,” kata Puan.

Ia mengakui, sejumlah parpol telah meminta waktu bertemu dengan PDI-P. Namun, pertemuan langsung belum bisa dilakukan dengan pertimbangan angka kasus Covid-19 yang masih tinggi. Seiring dengan melandainya kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir, pertemuan langsung pun lebih memungkinkan untuk dilakukan.

Kemarin, pada 2014 dan 2019, ada kerja sama parpol, tapi ada yang mengambil kader partai lain dengan berbagai pendekatan, termasuk menggunakan instrumen hukum. (Hasto Kristiyanto)

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengapresiasi langkah parpol-parpol lain untuk saling berkomunikasi, bahkan membentuk koalisi. Pihaknya juga membuka kemungkinan kerja sama dengan beberapa parpol, salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra. Selama ini, Megawati memiliki hubungan baik dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ataupun Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri memimpin acara penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI-P di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Namun, Hasto memastikan pihaknya menutup pintu kerja sama dengan dua parpol, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebab, pembangunan koalisi harus mempertimbangkan ikatan emosional dengan konstituen. ”Pendukung PDI-P adalah wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik,” katanya.

Ia menambahkan, dinamika politik selama ini menunjukkan PDI-P sulit bekerja sama dengan Demokrat. Kerja sama pernah dijalin pada 2004 ketika Megawati masih menjabat sebagai presiden. ”Tetapi, kan, ada yang menusuk dari belakang. Kemarin, pada 2014 dan 2019, ada kerja sama parpol, tapi ada yang mengambil kader partai lain dengan berbagai pendekatan, termasuk menggunakan instrumen hukum,” katanya.

Menurut dia, kerja sama politik harus dibangun di atas rasa saling menghormati. Kerja sama juga harus membawa kemajuan bagi negara, untuk kepentingan rakyat. Bukan sekadar untuk kepentingan elite.

Menanggapi itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, bagi orang yang mengerti politik, ada pemeo bahwa tidak ada kawan dan lawan yang abadi, tetapi kepentingan. Pendiri Demokrat dan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono juga kerap menyebut bahwa satu musuh terlalu banyak, sedangkan 1.000 kawan belum cukup. Hal itu yang menjadi fatsun politik Demokrat dalam membangun komunikasi politik dengan parpol lainnya.

Ada anekdot yang bilang kalau politisi bilang iya artinya mungkin. Kalau dia bilang mungkin maksudnya tidak. Kalau dia bilang tidak berarti dia bukan politisi. (Ahmad Mabruri)

Hal itu juga ditegaskan oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam agenda malam silaturahmi dan kontemplasi Partai Demokrat beberapa waktu lalu. ”Partai Demokrat terbuka dan tak memiliki hambatan dan beban masa lalu untuk membangun kerja sama politik dengan parpol lainnya,” kata Kamhar.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menyambut kedatangan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipimpin Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Sementara itu, Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan, setiap parpol berhak untuk menentukan koalisi dengan parpol mana pun. Pihaknya sudah kerap mendengar pernyataan Hasto bahwa PDI-P menutup pintu untuk berkoalisi dengan PKS di 2024. ”PKS juga tak ada niat berkoalisi dengan PDI-P di 2024 nanti,” ujarnya.

Sekalipun demikian, ujar Mabruri, politik bukan matematika yang memiliki jawaban pasti. Politik adalah seni. Dinamika yang berkembang bisa saja mengubah pendirian parpol. ”Ada anekdot yang bilang kalau politisi bilang iya artinya mungkin. Kalau dia bilang mungkin maksudnya tidak. Kalau dia bilang tidak berarti dia bukan politisi,” katanya.