Cegah Polarisasi di Pemilu 2019 Terulang, Polri Bentuk Satgas Khusus
Berangkat dari pengalaman Pemilu 2019, Polri sadari bahwa polarisasi, politik identitas, hoaks, dan ujaran kebencian, tidak bisa dihindari. Untuk itu Polri siapkan satgas khusus untuk hadapi tahapan Pemilu 2024 saat ini.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Peran dan sinergisitas seluruh pihak menjadi mutlak untuk menyukseskan agenda-agenda nasional dan internasional ke depan, salah satunya tahapan Pemilihan Umum 2024. Secara khusus, Polri bahkan sudah menyiapkan satuan tugas yang fokus untuk menggencarkan kegiatan literasi dan sosialisasi, serta menjadi pengingat apabila ada kelompok tertentu yang menyebarkan konten-konten bersifat polarisasi, politik identitas, dan hoaks.
Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan ”Funbike Semarak Bhayangkara”, di Lapangan Bhayangkara Markas Besar Polri, Minggu (19/6/2022), mengatakan, sinergisitas dan soliditas seluruh pihak, mulai dari TNI-Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), media, hingga masyarakat, merupakan modal yang kuat untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Dengan stabilitas terjaga, ia meyakini agenda-agenda nasional dan internasional dapat berjalan dengan aman dan lancar, di antaranya tahapan Pemilu 2024.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
”Sinergisitas dan soliditas tentu harus dijaga, dan ditingkatkan untuk menghadapi berbagai macam tantangan tugas kita ke depan yang tentu semakin kompleks,” ujar Listyo.
Setidaknya 33.170 pesepeda, yang terdiri dari personel Polri-TNI, Forkopimda, sejumlah pimpinan redaksi media massa, serta beberapa komunitas sepeda, mengikuti kegiatan ”Funbike Semarak Bhayangkara”. Beberapa kepolisian daerah (polda) pun turut menggelar kegiatan ”funbike”di daerahnya masing-masing.
Kegiatan ”Funbike Semarak Bhayangkara” merupakan rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-76 Bhayangkara. Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal (Letjen) TNI Eko Margiyono, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdya Gustaf Brugman, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Agus Subiyanto.
Kapolri menyampaikan, pihaknya sudah bertemu dengan penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk berkoordinasi awal terkait persiapan personel keamanan yang dibutuhkan di setiap tahapan Pemilu 2024.
Adapun tahapan Pemilu 2024 telah dimulai sejak 14 Juni lalu. Kontestasi akan mulai menghangat hingga memuncak pada hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.
Dalam rangka itu, Kapolri menyampaikan, pihaknya sudah bertemu dengan penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk berkoordinasi awal terkait persiapan personel keamanan yang dibutuhkan di setiap tahapan Pemilu 2024. Bersamaan dengan itu, Polri juga selalu menyosialisasikan persatuan dan kesatuan. Semua ini demi memastikan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
”Hilangkan yang bersifat polarisasi dan pecah belah persatuan dan kesatuan karena tujuan kita berpolitik untuk mencari pemimpin dengan cara yang baik dan positif. Itu yang selalu kita ingatkan agar jaga semangat persatuan dan kesatuan,” tutur Listyo.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi yang mengikuti kegiatan ”Funbike Semarak Bhayangkara” di Medan, Sumut, menyampaikan, kegiatan bersepeda kali ini diikuti oleh jajaran pemerintahan daerah dan Forkopimda setempat. Hadir pula Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak hingga Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin. Ia menyebut, ini sebagai wujud soliditas seluruh pihak dalam upaya mempersiapkan agenda nasional.
”Kami hadir lengkap. Kami kompak selalu untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini,” ucap Edy.
Bentuk satgas khusus
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan, Polri sudah menyiapkan operasi khusus untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024. Operasi khusus ini dinamakan dengan Operasi Mantap Brata. Operasi tersebut akan diikuti oleh seluruh polda di 34 provinsi.
”Semuanya mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi spektrum ancaman yang terjadi pada setiap pentahapan (pemilu). Sebab, setiap pentahapan sudah kita analisis memiliki spektrum ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbeda,” ujar Dedi.
Terkait Operasi Mantap Brata ini, lanjut Dedi, pelibatan kekuatan personelnya pun berbeda-beda. Jumlah sarana dan prasarana yang digunakan juga berbeda-beda. Semua ini dalam upaya untuk mengantisipasi dan menjamin seluruh tahapan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan pesta demokrasi sebagai harapan masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tertib, serta lancar.
Polri pun menyadari, berangkat dari pengalaman Pemilu 2019, polarisasi, politik identitas, hoaks, dan ujaran kebencian, tidak bisa dihindari. Untuk itu, Polri sudah menyiapkan satuan tugas khusus, yakni Satuan Tugas (Satgas) Nusantara. Satgas ini mulai aktif bekerja bersamaan dengan diberlakukannya Operasi Mantap Brata, dan satgas ini diklaim sebagai bentuk ”cooling system”.
”Ini masih kami godok terus, berapa kekuatan, kemudian ancaman apa saja yang dimungkinkan akan terjadi, berapa sarana dan prasarana yang digunakan. Ini semua masih digodok. Insya Allah dalam waktu dekat akan disampaikan,” kata Dedi.
Polri pun menyadari, berangkat dari pengalaman Pemilu 2019, polarisasi, politik identitas, hoaks, dan ujaran kebencian, tidak bisa dihindari. Untuk itu, Polri sudah menyiapkan satuan tugas khusus, yakni Satuan Tugas (Satgas) Nusantara.
Dedi menjelaskan, Satgas Nusantara nantinya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menggencarkan kegiatan literasi dan sosialisasi. Selain itu, satgas ini juga akan berperan sebagai pengingat apabila ada masyarakat atau kelompok tertentu yang menyebarkan konten-konten yang bersifat polarisasi, politik identitas, serta hoaks.
”Apabila diingatkan, sekali dan dua kali masih melakukan tindakan yang sama, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan. Ini agar tidak terjadi lagi kegiatan seperti (Pemilu 2019) itu. Pak Kapolri selalu mengingatkan, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan, merawat kebinekaan dalam bingkai NKRI,” kata Dedi.
Letjen TNI Eko Margiyono pun sependapat bahwa seluruh pihak tidak ingin sampai polarisasi seperti di Pemilu 2019 terulang kembali. Semua ini tentu dibutuhkan kolaborasi semua pihak agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan aman dan lancar.
”Polisi pasti di depan dan kami pasti akan support di belakang. Tidak bisa negara ini berjalan sendiri-sendiri. Semua butuh kolaborasi,” ujar Eko.