Situasi Masih Dinamis, Sejumlah Parpol Belum Ingin "Terkunci" Koalisi

Partai Golkar, PAN, dan PPP sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Namun, partai lain sejauh ini belum ingin bergabung. Situasi politik dinilai masih dinamis dan sebagian partai masih ingin konsolidasi internal.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah), Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri), dan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menghadiri Silaturahim Nasional Partai Golkar, PAN, PPP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Jakarta, Sabtu (4/6/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai politik, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera, belum memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Sebagian dari partai itu belum ingin ”terikat” koalisi di tengah situasi yang masih dinamis jelang Pemilu 2024.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/6/2022), mengatakan, hingga kini, partainya belum memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang mana di dalamnya sudah terdapat Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Di Gerindra, lanjut Dasco, terdapat sebuah forum tersendiri yang membahas persoalan koalisi dalam pemilihan presiden. Di dalam forum itulah nanti, arah koalisi Gerindra akan ditentukan. ”Jadi, untuk saat ini, saya tidak bisa menjawab apakah Gerindra tertarik atau tidak tertarik bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu,” ujarnya.

Baca Juga: Sejalan dengan Jokowi, Koalisi Indonesia Baru Tak Buru-buru Tetapkan Capres

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah), Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri), dan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menghadiri Silaturahim Nasional Partai Golkar, PAN, PPP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Jakarta, Sabtu (4/6/2022).

Sebelumnya, Sabtu (5/6) malam, KIB menggelar silaturahmi nasional. Selain dihadiri ketiga petinggi partai dan jajaran pengurus, acara itu juga dihadiri Ketua Umum Projo (Pro-Joko Widodo) Budi Arie Setiaji. Dalam kesempatan itu, para ketua ketum dan sekretaris jenderal menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen mereka untuk membentuk koalisi. Namun, mereka tetap membuka kesempatan bagi parpol lain untuk bergabung dalam koalisi.

Dasco menegaskan, saat ini, Gerindra masih melakukan konsolidasi internal. Partainya juga sudah bertekad memajukan Ketua Umum Gerindra yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

”Kemarin, banyak media yang salah menafsirkan apa yang disampaikan oleh Pak Bowo waktu di Nasdem sehingga perlu kami tegaskan lagi bahwa pada saat ini Partai Gerindra akan mencalonkan kembali Pak Bowo dalam Pilpres 2024,” ucap Dasco.

Baca Juga: Sekali Prabowo, Tetap Prabowo

Belum ingin terkunci

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sampai sekarang juga belum dapat memutuskan untuk bergabung KIB. Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengungkapkan, pada prinsipnya PKS masih belum ingin terkunci terlebih dahulu dalam suatu koalisi. Sebab, situasinya masih cukup dinamis.

”Pada Milad ke-20 PKS kemarin, sebenarnya semua ketua umum partai di Koalisi Indonesia Bersatu kami undang, siapa tahu memang pada berjodoh. Kita lihat saja perkembangan ke depan. Let it flows. Untuk sementara, kami wait and see,” tutur Aboe.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Alhabsy saat silaturahmi kebangsaan di kantor DPP PKB di Jakarta, Rabu (28/4/2021)

Adapun pada acara puncak Milad ke-20 PKS pada 29 Mei 2022, Ketum PAN Zulkifli Hasan membuka peluang bagi PKS untuk bergabung dengan KIB. Zulkifli Hasan menyebut, tujuan pembentukan koalisi tersebut adalah agar memunculkan kandidat lebih dari dua pasang calon saat Pilpres 2024.

Aboe sependapat dengan Zulkifli Hasan dengan tujuan itu. Menurut dia, dengan terbentuknya koalisi secara lebih awal pula, itu akan membuat suatu relaksasi. Artinya, mereka akan memiliki waktu yang cukup untuk menentukan capres sehingga memunculkan calon alternatif dalam pilpres mendatang.

”Hal ini lebih baik daripada terjadi last minute deal politic, yang menyebabkan kita terjebak pada situasi tidak ada pilihan lain. Akibatnya, bisa jadi calon yang diusung kurang optimal. Dengan dua pasang lebih di pilpres nanti, hal ini pun bagus untuk iklim demokrasi Indonesia karena tentunya dapat menghindari pembelahan,” tutur Aboe.

ARIS SETIAWAN YODI

Taufiqulhadi

Ketua DPP Nasdem Teuku Taufiqulhadi juga menegaskan bahwa hingga kini partainya belum berpikir untuk bergabung dengan KIB. Ia menyebut, Nasdem tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nasdem ingin fokus pada upaya mencari sosok capres yang representatif bagi partainya.

”Nah, kalau memang capres sudah pas, akan kami pikirkan untuk membentuk koalisi,” ujar Taufiqulhadi.

Nama capres itu akan diambil dari usulan para kader Nasdem. Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Nasdem, 15-17 Juni mendatang, seluruh kader Nasdem di Indonesia akan berkumpul di Jakarta untuk dimintai pandangan terkait calon yang akan diusung pada Pilpres 2024. Dalam kesempatan itu, akan dipilih tiga nama capres yang nanti akan diserahkan kepada Ketum Nasdem Surya Paloh.

”Pada akhir tahun ini, ketum akan memutuskan. Setelah itu, kami akan bergerak mencari koalisi untuk mendukung capres usungan kami,” ucap Taufiqulhadi.

Diskursus kualifikasi pemimpin

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI-P masih akan tetap fokus mengawal hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berakhir. Menurut dia, hal ini menjadi penting dalam upaya menjaga periodisasi lima tahunan sebagai tradisi demokrasi bangsa.

PDI-P berharap seluruh partai tidak tenggelam dalam persoalan-persoalan internal. Seharusnya, diskursus soal Pilpres 2024 lebih mengarah kepada pencarian sosok pemimpin yang tepat untuk memimpin bangsa ini ke depan. Untuk itu pula, PDI-P tidak ingin gegabah memutuskan capres yang akan diusung pada Pilpres 2024.

”Jangan sampai diskursus pemimpin itu hanya berhenti pada aspek elektoral, tetapi tidak melihat secara detail sebenarnya kualifikasi kepemimpinan macam apa yang diperlukan, persoalan-persoalan bangsa apa yang harus segera direspons oleh para calon pemimpin yang namanya melalui survei diangkat ke permukaan. Nah, proses melakukan ’audit kepemimpinan’ inilah yang seharusnya jadi wacana yang mendewasakan rakyat,” ujarnya.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Hasto Kristiyanto

Bagi PDI-P, tutur Hasto, pemimpin harus kokoh secara ideologi dan memiliki karakter yang kuat sebagai pemimpin. Pemimpin juga harus memahami sistem pemerintahan dan tata pemerintahan yang baik. Lebih dari itu, pemimpin harus berani mengambil tanggung jawab. Pemimpin harus memiliki kualifikasi kepemimpinan yang teknokratis dan mampu memimpin orkestrasi dari seluruh jajaran pimpinan nasional. Dengan begitu, semua bisa bergerak pada satu arah tujuan bangsa.

Ia mengingatkan, pemimpin juga harus memiliki pemahaman yang besar terhadap rakyat Indonesia. Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kepada para kadernya untuk harus mengenali seluruh rakyatnya.

”Karena itulah, sebaiknya bagi mereka yang merasa terpanggil atau mau ikut kontestasi, ya, sebaiknya keliling Indonesia untuk menyelami apa yang dimaksud dengan kehendak rakyat yang sebenar-benarnya. Jangan hanya karena baru bergerak di salah satu provinsi lalu sudah menyebut dirinya sebagai pemimpin,” kata Hasto menegaskan.

Berkaitan dengan kehadiran Ketum Projo di agenda KIB, bagi PDI-P, dalam konteks pilpres, konstitusi mengatakan bahwa pasangan capres-cawapres diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Untuk itu, PDI-P tak ingin mencampuri rumah tangga orang, termasuk Projo. ”Projo adalah relawan, kecuali dia men-declare sebagai partai politik, kalau punya keberanian,” katanya.