Dana Abadi LSM Juga Untungkan Pemerintah

Selama ini LSM banyak membantu pemerintah, namun banyak yang terkendala biaya operasi.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Aktivis LSM Rifka Annisa menggelar aksi untuk mengecam kian maraknya kejahatan kekerasan seksual di Titik Nol, Yogyakarta, Jumat (6/12/2013). Aksi ini juga untuk mengajak keluarga berperan aktif mencegah kemungkinan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak.

JAKARTA,KOMPAS – Dukungan penyediaan dana bagi Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dari anggaran negara atau kerap disebut dana abadi, juga akan menguntungkan pemerintah yang selama ini banyak bermitra dengan LSM. Namun perlu dijaga pula soal peningkatan kapasitas dan independensi LSM.

Dalam konferensi pers Dana Abadi LSM, “Menciptakan Lingkungan Pendukung untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal", Rabu (1/6/2022), sejumlah LSM lokal memaparkan situasi yang terjadi.

Hal ini menjadi bagian dari dorongan Kelompok Kerja (Pokja) Pendanaan LSM yang terdiri dari delapan lembaga di tingkat nasional berkolaborasi dengan LSM di tingkat lokal untuk mendorong agar pemerintah mengeluarkan kebijakan pendanaan LSM dalam bentuk Dana Abadi LSM melalui Peraturan Presiden (Perpres) Dana Abadi LSM. Selama ini, banyak kerja-kerja yang dilakukan LSM yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung misi pemerintah.

Triawan Umbu Uli Mekahati dari Yayasan Koordinasi Pengkajian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Koppesda) Sumba mengatakan, pihaknya sulit membiayai kerja-kerja pemberdayaan masyarakat. Selama ini pendanaan bergantung pada hibah negara-negara ataupun bantuan internasional. Memang ada peluang dari dana kementerian, akan tetapi syarat-syarat administrasinya sulit dipenuhi LSM lokal.

EDNA CAROLINE PATTISINA

Anik Tunjung, Deputi DE Penabulu membuka diskusi tentang dana abadi untuk LSM, Rabu (1/6/2022).

Bambang Karyanto dari Lembaga Studi Desa untuk Petani (LSDP) Studi Dialektika Indonesia dalam Perspektif (SD Inpers) menceritakan, peranan LSM di Jember membantu pemerintah dan masyarakat. Sejak sebelum reformasi, LSM banyak membantu masyarakat yang tertindas. Kini, pihaknya banyak membantu lewat pembentukan UU Desa di mana peran desa jadi lebih mengemuka. “Pemerintah di Jember, mulai paham soal inklusif dan pembangunan berbasis gender ya dari LSM,” katanya.

Saat ini, LSM bahkan menjadi mitra misalnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Namun ia menyayangkan, ketika ada dana terkait keterwakilan, yang banyak mendapat dana adalah partai politik. Masalahnya, kerja parpol lebih banyak terkait politik elektoral yang terkait dengan waktu pemilu. Begitu masa kampanye berlalu atau masyarakat mendapat masalah bahkan direpresi, parpol tidak terlihat.

“Buat kami, dana abadi itu bagus. Soal akuntabilitas itu ya harus. Pidana kalau ada LSM yang korupsi,” kata Bambang.

Riswati dari LSM Flower, Aceh berpandangan, dengan adanya dana abadi, LSM jadi bisa bekerja tanpa dituding sebagai pengemis. Selama ini, selain dana asing, pihaknya banyak mendapat dana berkat kerja sama untuk menggunakan dana aspirasi. Masalahnya, dana aspirasi itu pasti terkait politik elektoral.

Baca juga: Perkuat Kemitraan, Jangan Biarkan LSM Jalan Sendiri…

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Aktivis dari sejumlah LSM lingkungan menggelar aksi damai dalam rangka memperingati hari bumi di depan gedung Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (22/4/2022). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam memilih investasi yang baik untuk kelestsrian bumi.

Direktur Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta Dina Mariana menekankan, kalau sebelum reformasi LSM bersifat konfrontatif. Namun, sekarang LSM lebih bersifat kolaboratif sehingga meningkatnya kapasitas dan kemampuan LSM juga akan menguntungkan kerja pemerintah.

“Misalnya UU Desa, itu dari LSM yang advokasi, dan membantu menyusun draf karena pemerintah belum ada cerita-cerita baik pengalaman lokal untuk kebijakan,” kata Dina.

Ia menekankan dua hal yaitu rekognisi dan afirmasi. Pemerintah perlu mengakui kehadiran LSM dan manfaatnya bagi pemerintah dan masyarakat. Kemudian dengan afirmasi, perlu ada diskriminasi positif dari pemerintah terkait tender-tender atau misalnya dengan metoda prapembiayaan. Dengan demikian, LSM-LSM bisa membantu proyek-proyek yang skalanya besar.