Temui Komisioner KPU, Presiden Ingin Pastikan Pemilu 2024 Tepat Waktu
Presiden Jokowi berjanji mendukung penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada 2024. Jika dukungan ini serius, Presiden harus mendesak DPR untuk segera selesaikan rapat konsultasi pembahasan Rancangan PKPU Tahapan Pemilu.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo menerima ketua dan anggota KPU di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo kembali menegaskan dukungan penuh pemerintah untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Untuk itu, baik para menteri maupun kepala lembaga yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu ditugaskan mendukung Komisi Pemilihan Umum.
Hal ini disampaikan Presiden saat menerima para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5/2022). Dalam pertemuan yang dimulai pukul 09.30 dan berlangsung sekitar satu jam tersebut, KPU juga melaporkan perkembangan penyelenggaraan pemilihan umum, terutama untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, seperti anggaran atau pendanaan pemilu, fasilitas sarana dan prasarana pemilu, serta hubungan untuk personel penyelenggaraan pemilu.
”Bapak Presiden tadi menyambut baik laporan kami, KPU, tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 dan beliau memberikan dukungan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari selepas pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Hasyim, Presiden menyampaikan enam hal.
Presiden Joko Widodo saat menerima Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) dan para komisioner KPU lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Pertama, Presiden mendukung penuh penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak nasional pada 2024. Khusus untuk pemilu legislatif dan presiden, pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024. ”Jadi, Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya,” tambah Hasyim.
Kedua, Presiden akan memerintahkan sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU. Para menteri tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Kesehatan. Selain itu, ada juga Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.
”Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran dan personel, dan juga logistik kepemiluan,” lanjutnya.
Ketiga, Presiden berpesan kepada seluruh jajaran KPU, baik KPU pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. Beberapa indikatornya antara lain meningkatnya partisipasi pemilih, kualitas pendidikan pemilih, dan kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Suasana simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (22/3/2022).
Keempat, KPU diingatkan agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu karena pemilu itu politis. Presiden mengingatkan agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali. Pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, pemungutan suara, sampai rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional adalah hal teknis dan jangan sampai dipolitisasi.
Masa kampanye
Kelima, terkait kampanye, Presiden berharap kampanye bisa lebih efisien, lebih singkat. Dengan tidak berlama-lama pada masa kampanye, diharapkan masalah di masyarakat tidak timbul.
KPU pun sepakat dengan hal ini. Direncanakan kampanye akan berlangsung selama 90 hari. ”Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi pada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir,” kata Hasyim.
Terakhir, Presiden mengatakan akan mengerahkan semua aparat negara guna mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini terutama akan diberlakukan untuk logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
DOKUMENTASI POLDA KALBAR
Pengiriman logistik Pemilu 2019 ke wilayah pedalaman Kalimantan Barat.
Presiden juga berharap agar logistik yang digunakan dalam pemilu adalah produk dalam negeri. Dengan demikian, pemilu bisa betul-betul dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tak hanya itu, pemilu juga bisa menggairahkan ekonomi rakyat.
Meski telah mendapatkan dukungan dari Presiden, upaya KPU menyiapkan penyelenggaraan pemilu terganjal oleh sikap Komisi II DPR yang terus menunda pembahasan Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu. Padahal, pertengahan Juni depan, tahapan Pemilu 2024 sudah harus dimulai dan PKPU Tahapan Pemilu itu jadi acuan pelaksanaan setiap tahapan.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw mengingatkan, PKPU mengenai tahapan, program, dan jadwal pemilu tersebut semestinya segera diterbitkan. Sebab, selain tahapan pemilu sudah di depan mata, aturan ini juga penting untuk disosialisasikan dulu sebelum dilaksanakan.
Karena itu, jika serius ingin mendukung KPU, seharusnya Presiden dan jajarannya bisa mendesak Komisi II DPR menggelar rapat membahas Rancangan PKPU Tahapan Pemilu dan segera mengambil keputusan supaya rancangan PKPU bisa disahkan.
