Memastikan Pemerintahan Tuntas di Tengah Memuncaknya Hasrat Kontestasi

Walaupun diingatkan Presiden Jokowi di saat Sidang Kabinet Paripurna agar para menteri tetap fokus bekerja jelang tahun politik Pemilu 2024, sejumlah pimpinan parpol yang juga menteri kabinet justru membentuk koalisi.

KOMPAS/RINI KUSTIASIH

Acara Satu Meja The Forum yang ditayangkan di KompasTV, Rabu (18/5/2022), mengambil tema "Koalisi dan Saling Intip Kandidat."

Pemilu 2024 masih dua tahun lagi, tetapi perkembangan terbaru menunjukkan gerakan membentuk koalisi untuk menuju Pemilihan Presiden 2024 telah terlihat. Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan menjadi koalisi paling awal yang dibentuk sebelum Pemilu 2024. Lalu, bagaimana nasib pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan adanya koalisi di antara tiga parpol pendukung koalisi pemerintahan ini?

Ketiga partai, yakni Golkar, PAN, dan PPP adalah partai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Koalisi ketiga partai di tengah masih berlangsungnya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pun dikhawatirkan akan membuat mereka hilang fokus dalam menuntaskan pemerintahan hingga 20 Oktober 2024. Di satu sisi, pekerjaan berat menanti pemerintahan setelah dua tahun dilanda pandemi. Dalam pengantar sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, baru-baru ini, Presiden Jokowi sendiri pernah mengingatkan para menteri agar tetap fokus bekerja meski memasuki tahun-tahun politik jelang Pemilu 2024 mendatang.

KOMPAS/RINI KUSTIASIH

#---This is Caption---#

Tahun-tahun akhir masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf justru menjadi ujian untuk benar-benar menuntaskan berbagai persoalan bangsa, di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih, naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok, serta meningginya harga minyak dan energi. Demikian pula dengan imbas perang Rusia-Ukraina yang dirasakan secara global, tidak terkecuali Indonesia.

Baca Juga: Koalisi Dini Pemilu Presiden 2024

Politikus Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan, partainya tetap berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hingga akhir masa jabatannya, 20 Oktober 2024.

“Kesepakatan pertama komunikasi politik kita (Golkar, PAN, dan PPP), kita berkomitmen dulu masa Jokowi-Ma’ruf Amin ini harus kita support sampai penuh. Karena kita paham, di ujung-ujung ini banyak dinamika politik yang akan terjadi ke depan. Pemerintahan ini harus kita amankan sampai 20 Oktober 2024”

“Kesepakatan pertama komunikasi politik kita (Golkar, PAN, dan PPP), kita berkomitmen dulu masa Jokowi-Ma’ruf Amin ini harus kita support sampai penuh. Karena kita paham, di ujung-ujung ini banyak dinamika politik yang akan terjadi ke depan. Pemerintahan ini harus kita amankan sampai 20 Oktober 2024,” ucapnya, saat menjadi salah satu narasumber dalam acara bincang-bincang Satu Meja The Forum, yang disiarkan oleh KompasTV, Rabu (19/5/2022) di Jakarta.

Acara dipandu oleh Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo, dan sebagai narasumber hadir pula Wakil Sekretraris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim, dan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Narasumber lainnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, hadir secara daring.

ISTIMEWA

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tiga dari kiri) berbincang santai dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa (dua dari kiri), dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (dua dari kanan) didampingi Bendahara Umum Golkar Dito Ganinduto, politikus PAN Asman Abnur, dan politikus PPP Muhamad Mardiono.

Maman juga menampik koalisi antara Golkar, PAN, dan PPP ini merupakan koalisi di dalam koalisi pemerintahan. Menurutnya, dinamika pemerintahan tidak bertentangan dengan upaya partai-partai untuk menyiapkan kontestasi menuju 2024.

Harus fokus

Mardani mengatakan, tantangan ekonomi ke depan memang lebih berat. Pemerintahan harus fokus menjaga rakyat, karena ada risiko dan titik lemah yang harus dihadapi. “Harga minyak sekarang masih tinggi. Kalau dulu kan Rp 14.000 per liter, tetapi sekarang masih tinggi Rp 22.000, Rp 24.000, atau Rp 25.000 per liter. Padahal, sudah mengerahkan segala cara. Satu kasus kecil saja sudah teriak dengan strategi sapujagat. Apalagi kalau biaya pangan dan minyak kita meningkat,” ucapnya.

“Harga minyak sekarang masih tinggi. Kalau dulu kan Rp 14.000 per liter, tetapi sekarang masih tinggi Rp 22.000, Rp 24.000, atau Rp 25.000 per liter. Padahal, sudah mengerahkan segala cara. Satu kasus kecil saja sudah teriak dengan strategi sapujagat. Apalagi kalau biaya pangan dan minyak kita meningkat”

Kendati koalisi dini menuju kontestasi 2024 dapat saja dilakukan, tetapi menurut Mardani, unsur pemerintahan saat ini harus betul-betul fokus. Bahkan, menteri yang juga menjabat ketua partai sebaiknya mengundurkan diri di tengah tantangan pemerintahan yang tidak berat, dan persiapan kontestasi yang kian menghangat.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Mardani Ali Sera

“Kalau menteri yang ketua partai sebaiknya mundur. Ini kita membangun etika. Karena kalau aturannya itu menteri menangani 273 juta urusan rakyat. Nah, itu tidak bisa disambi. Sekarang harga minyak goreng dan inflasi naik lagi. Biar rakyat tidak disandera, Pak Jokowi harus fokus, dan yang lain-lain yang tidak siap bisa mundur,” kata anggota Komisi II DPR ini.

Burhanuddin mengatakan, saat ini memang waktunya bagi para menteri dan pembantu presiden untuk mengeluarkan segala daya upaya (all out), dan menunjukkan mereka mampu menjadi pihak yang dapat mengatasi masalah. Mereka harus fokus membantu presiden untuk mengakhiri masa jabatannya dengan baik pada 2024.

Kendati demikian, Burhanuddin mengatakan argumen elektoral dan teknokratik tidak selalu dibenturkan. Dua hal itu pada dasarnya bisa didamaikan. Munculnya menteri-menteri, dan kepala daerah, yang menunjukkan citra diri atau hasil kerjanya, di satu sisi memang dapat memeroleh keuntungan elektoral. Hal ini juga seharusnya dimanfaatkan pula untuk membantu menunjukkan kinerja baik pemerintahan Presiden Jokowi.

“Kalau menteri yang ketua partai sebaiknya mundur. Ini kita membangun etika. Karena kalau aturannya itu menteri menangani 273 juta urusan rakyat. Nah, itu tidak bisa disambi. Sekarang harga minyak goreng dan inflasi naik lagi. Biar rakyat tidak disandera, Pak Jokowi harus fokus, dan yang lain-lain yang tidak siap bisa mundur”

Dinamika positif

Hermawi mengatakan, pembentukan koalisi Golkar, PAN, dan PPP adalah hal positif dari dinamika politik di Indonesia. Hal itu juga menandakan polarisasi politik sebagaimana terjadi pada Pemilu 2019 sedapat mungkin dihindari atau minimal dikurangi.

“Kebersamaan itu sebagai bagian dari dinamika politik yang belum final. Bisa macam-macam ke depan,” katanya, seraya mengatakan, Nasdem bisa saja membentuk koalisi dengan konstelasi yang berbeda. Namun, saat ini Nasdem sedang berkonsentrasi menyiapkan sebuah forum menjaring sejumlah nama untuk rakernas, pertengahan Juni.

Baca Juga: Hadapi Pemilu 2024, Konsolidasi Parpol Kian Masif

ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA

National Campaign Team (TKN) legal director Ade Irfan Pulungan (right), accompanied by TKN deputy legal director Hermawi Taslim (left), shows documents after registering lawyers at the Constitutional Court building, Jakarta, Tuesday (11/6/2019). The TKN Advocacy and Legal Team registered 33 lawyers to face a lawsuit on 2019 general election disputes (PHPU).

Hermawi mengatakan, partainya sedang membangun komunikasi dari berbagai sudut pandang. Nasdem bisa bergabung dengan siapa saja sepanjang cita-cita kebersamaan membangun keindonesiaan yang plural dan majemuk. Kemenangan partai tidak lebih penting dari persatuan Indonesia.

Mardani mengatakan, koalisi dini bagus buat demokrasi, karena hal itu bisa membuat parpol keluar dari jebakan figur. Sebab, dengan koalisi ini, perbincangan akan fokus pada program, visi, rekam jejak, dan kontestasi gagasan.

Namun, sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, Mardani mengingatkan, koalisi ketiga partai itu jangan sampai mengganggu program lima tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.