Saat Figur Potensial Capres dan Parpol ”Membonceng” Momen Mudik Lebaran
Sejumlah figur potensial capres yang menjabat menteri dan kepala daerah serta kader parpol meluangkan waktu untuk beragam kegiatan bagi pemudik. Ikhtiar meraih simpati publik guna kepentingan elektoral Pemilu 2024.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·6 menit baca
”Di tengah kesibukan sebagai penyelenggara negara, sejumlah figur potensial calon presiden yang menjabat menteri dan kepala daerah meluangkan waktu untuk melepas mudik gratis. Begitu pula partai politik. Kesibukan menyiapkan persyaratan agar lolos menjadi peserta Pemilu 2024 bisa disela beragam kegiatan bagi pemudik. Mudik jelang tahun politik tak hanya kisah soal pemudik yang berjibaku untuk mudik, tetapi juga momentum politisi menggaet simpati publik.
Sepekan terakhir, dominasi pemberitaan soal hiruk-pikuk arus mudik diwarnai pula oleh pelepasan mudik gratis oleh sejumlah menteri dan kepala daerah. Beberapa di antaranya adalah figur yang kerap namanya dipilih oleh publik dalam survei sejumlah lembaga, sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, misalnya, melepas mudik gratis yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Rabu (27/4/2022).
Sehari kemudian, giliran Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang melepas mudik gratis. Bukan di Semarang atau wilayah Jateng lainnya, melainkan di Jakarta, bagi para perantau Jateng di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang hendak mudik ke kampung halaman di Jateng.
Pelepasan mudik gratis dengan bus bantuan dari para pemimpin daerah di Jateng dan Bank Jateng, dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, oleh Ganjar dilakukan setelah kader PDI-P itu menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022 yang dibuka Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta.
Dari hasil survei sejumlah lembaga yang dirilis dalam sepekan terakhir, keduanya selalu menempati tiga terbesar pilihan publik untuk capres. Ganjar selalu berada di posisi teratas, sedangkan Anies di peringkat ketiga. Adapun untuk peringkat kedua, diisi oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Selain kedua kepala daerah itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga kerap terlihat melepas mudik gratis. Pada Selasa (26/4/2022) misalnya, ia melepas keberangkatan pemudik motor gratis dengan kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Keesokan harinya, ia melepas pula mudik gratis BUMN dengan bus yang disediakan perusahaan-perusahaan BUMN dari halaman Gelora Bung Karno, Jakarta.
Sama seperti Ganjar dan Anies, namanya juga kerap dipilih oleh publik dalam survei meski elektabilitasnya belum setinggi kedua kepala daerah tersebut.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto seolah tak ingin kalah. Dengan kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ia melepas mudik gratis dengan bus tujuan kota-kota di Jawa dan Sumatera yang dibuat Golkar pada Jumat (29/4). Airlangga, seperti diketahui, telah diputuskan Golkar menjadi capres dari Golkar untuk Pilpres 2024.
Tak hanya Golkar, partai politik (parpol) lain turut terlihat sibuk di tengah hiruk-pikuk arus mudik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, membangun posko-posko mudik di ruas-ruas jalan yang dilalui pemudik. Totalnya mencapai 125 posko mudik. Setiap posko terpampang gambar Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri. Selain posko mudik, di beberapa wilayah disiagakan pula ambulans yang juga terdapat gambar Salim Segaf, untuk bantuan penanganan darurat bagi pemudik. Sejak setahun lalu, PKS memutuskan menyosialisasikan Salim dengan harapan ia bisa maju di Pilpres 2024.
Mengacu survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Balitbang Kemenhub), tahun ini diperkirakan ada 85,5 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran. Jumlah pemudik terbanyak diperkirakan berasal dari Jawa Timur, yakni 14,6 juta orang atau sekitar 17,1 persen dari total jumlah pemudik. Jabodetabek menempati peringkat kedua dengan perkiraan jumlah pemudik 14 juta orang atau sekitar 16,4 persen dari total pemudik. Kemudian sebanyak 12,1 juta orang pemudik diprediksi berasal dari Jawa Tengah, 9,2 juta pemudik dari Jawa Barat, dan 4 juta pemudik dari Sumatera Utara.
Dengan estimasi sekian banyak pemudik, pemerintah berulang mendorong setiap kementerian, lembaga hingga swasta untuk menggelar mudik bareng dan gratis. Tak hanya untuk membantu masyarakat yang kesulitan mudik karena keterbatasan biaya, tetapi juga untuk mengurangi kendaraan pribadi yang melintasi jalur mudik guna mencegah kemacetan parah. Imbauan dari pemerintah ini yang kemudian menjadi alibi dari program mudik gratis dan bareng yang digelar oleh sejumlah kementerian, pemda, hingga parpol tersebut.
Meski demikian, dengan Pemilu 2024 tersisa sekitar dua tahun lagi, pergerakan manusia saat mudik hingga mencapai puluhan juta orang, dilirik pula oleh elite politik dan parpol sebagai momentum untuk menarik simpati publik.
Politikus Partai Golkar Ridwan Bae tak memungkiri hal tersebut. Menurut dia, jika apa yang dikerjakan oleh partai bisa memengaruhi pilihan politik publik, tentu partai mensyukurinya. ”Itu, kan, semacam, dampak ikutan. Kalau itu berdampak, itu urusan nanti, dan alhamdulillah,” katanya.
Namun, Ridwan menggarisbawahi, kepentingan elektoral itu bukanlah yang utama. Sebab, penyelenggaraan mudik gratis ini sudah menjadi hajatan Golkar setiap tahun, terkecuali selama dua tahun terakhir tak digelar acara semacam itu karena kondisi pandemi Covid-19 yang belum terkendali. Prinsipnya, lewat penyelenggaraan mudik gratis ini, Golkar ingin menunjukkan bahwa partai senantiasa hadir membantu masyarakat.
”Jadi, bukan karena Pak Airlangga Hartarto mau nyalon presiden, baru kemudian dia mengadakan mudik bareng, bukan. Kami sudah sering lakukan ini sebelum partai menyatakan akan mengusung Pak Airlangga sebagai calon presiden,” tutur Ridwan.
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri pun mengatakan pendirian posko-posko mudik oleh PKS untuk membuktikan bahwa partai melayani rakyat. Artinya, sebisa mungkin, partai berada di garda terdepan ketika rakyat sedang kesusahan dan kesulitan, apalagi di tengah pandemi Covid-19. ”Jadi, kalau urusan pengaruh politik, pasti akan ada dampaknya. Karena kami, kan, partai politik. Tetapi, kan, itu, ya, wajar-wajar saja. Kami, kan, namanya posko mudik Dr Salim, ya, tentu untuk memopulerkan nama Dr Salim juga,” ucap Mabruri.
Ia melanjutkan, partainya juga tidak terlalu ambil pusing terkait dampak elektoral itu. Sebab, hal itu bukan menjadi tujuan utama PKS dalam pendirian posko-posko mudik. ”Kalau itu berdampak elektoral atau tidak, itu kembali ke publik. Kan, kami juga tidak ada pemaksaan, memilih kami atau enggak, tetapi masyarakat bisa melihat mana partai yang selalu hadir di tengah-tengah mereka atau enggak, itu aja sih,” tuturnya.
Populis dadakan
Menurut Wakil Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Hurriyah, meski pemilu masih dua tahun lagi, aktor-aktor elektoral, baik figur yang ingin maju di Pilpres 2024 maupun parpol, sudah terlihat sibuk mencoba menggaet simpati publik untuk kepentingan elektoral. Salah satunya yang bisa terlihat di tengah arus mudik Lebaran.
”Jadi, kehadiran figur potensial capres saat melepas mudik bersama atau parpol yang hadir membantu pemudik, harus dilihat mereka sebagai aktor elektoral yang punya kepentingan elektoral,” ujarnya.
Sudah jamak pula, terutama bagi para figur yang menjabat menteri atau kepala daerah, memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan akses pada sumber daya negara untuk kepentingan elektoral mereka. ”Politik petahana di dunia perpolitikan kita ya seperti itu. Asalkan tidak fraud dan mereka tidak melupakan tugas utama mereka sebagai pejabat publik, sebagai menteri atau kepala daerah misalnya, ya hal itu menjadi lumrah,” tambahnya.
Namun, ia mengingatkan, ”membonceng” arus mudik belum tentu bisa berimbas pada peningkatan elektabilitas. Terlebih, jika upaya figur atau parpol menarik simpati publik hanya muncul di momen-momen menjelang pemilu. Pemilih kita, menurut dia, kian cerdas, sehingga dalam menjatuhkan pilihan saat pemilu, akan lebih memilih figur atau parpol yang betul-betul serius bekerja untuk publik, bukan yang hanya muncul setiap mendekati pemilu.
”Jadi memang kuncinya bagi figur dan parpol adalah kerja-kerja politik jauh-jauh hari, bukan kebijakan-kebijakan populis dadakan menjelang pemilu,” ucapnya.
Diingatkannya pula, demokrasi selalu memberikan insentif bagi aktor-aktor elektoral yang berkinerja baik. Kinerja baik akan dijadikan pertimbangan utama bagi publik memilihnya saat pemilu tiba. Sebaliknya bagi aktor yang tak berkinerja atau hanya muncul menjelang pemilu, justru sanksi menanti dari publik. Yakni, tak memilih mereka saat pemilu.