Wapres Sebut Pemerintah Bertekad Tindak Tegas Pelaku Ekspor Ilegal Minyak Goreng

Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah saat ini berupaya mempertahankan harga minyak goreng, terutama minyak goreng curah. Diharapkan dalam waktu tidak lama lagi berbagai kebijakan pemerintah bisa berdampak.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN KUNCORO MANIK

Wapres Ma’ruf Amin menjawab pertanyaan Kompas dalam keterangan pers seusai peresmian fasilitas riset pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan (PRTPP) yang berlokasi di Playen, Gunungkidul, Yogyakarta, Jumat (22/4/2022).

GUNUNGKIDUL, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan minyak goreng dengan harga terjangkau. Pemerintah sedang berupaya menindak tegas pelaku ekspor ilegal yang berdampak pada kelangkaan minyak goreng di pasar domestik.

”Yang mestinya jatah dalam negeri diekspor ilegal. Saya kira Presiden (Joko Widodo) sudah tegas, usut tuntas,” ujar Wapres Amin menjawab pertanyaan Kompas dalam keterangan pers seusai peresmian fasilitas riset pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan (PRTPP) yang berlokasi di Playen, Gunungkidul, Yogyakarta, Jumat (22/4/2022).

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti penetapan empat tersangka yang berkaitan dengan kasus minyak goreng oleh Kejaksaan Agung. Presiden Jokowi meminta aparat hukum bisa mengusut tuntas para mafia minyak goreng. ”Dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain ini bisa mengerti,” ujar Presiden di Pasar Bangkal Baru, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022).

Kejaksaan Agung pada Selasa (19/4/2022) menetapkan seorang pejabat Kementerian Perdagangan serta tiga petinggi perusahaan minyak sawit sebagai tersangka dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya.

Presiden memandang bahwa saat ini minyak goreng masih menjadi persoalan di tengah masyarakat meskipun pemerintah telah memberikan subsidi bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng. ”Kita ingin harganya yang lebih mendekati normal. Jadi, memang harganya tinggi, karena apa? Harga di luar, harga internasional, itu tinggi banget sehingga kecenderungan produsen ingin ekspor,” ungkapnya.

Menurut Wapres, pemerintah saat ini berupaya mempertahankan harga minyak goreng, terutama minyak goreng curah. ”Harga yang kemasan itu tentu mengikuti harga keekonomian, yang curah ini oleh pemerintah supaya ditekan dan melalui operasi pasar ke mana-mana diharapkan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kembali normal, seperti harga-harga kemarin yang naik sekarang sudah normal,” tambah Wapres Amin.

Baca juga : Penyidikan Kasus Izin Ekspor CPO Diperluas ke Perusahaan Lain

KOMPAS/PRIYOMBODO

Aktivitas pekerja di agen minyak goreng curah di kawasan Cipete Utara, Jakarta Selatan, Senin (29/11/2021). Pemerintah akan mengendalikan harga minyak goreng di pasar rakyat pada 1 Januari 2022 berbarengan dengan penerapan kebijakan minyak goreng wajib kemasan.

Wapres Amin juga berharap seluruh kebijakan pemerintah terkait minyak goreng bisa segera berdampak. ”Kita harapkan nanti dengan adanya tindakan-tindakan pemerintah, kemudian pengawasan, kemudian operasi pasar, kita harapkan nanti minyak goreng ini akan kembali normal seperti sediakala,” ucapnya.

Petani sawit

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa sudah saatnya petani sawit menjadi pelaku utama rantai pasok crude palm oil (CPO) untuk produksi minyak goreng dan biodiesel. ”Petani sawit jangan hanya bisa tanam, menunggu hasil panen, dan jualan saja. Sudah waktunya jadi pelaku utama dan terlibat dalam rantai pasok CPO,” ujar Moeldoko ketika menerima perwakilan petani sawit swadaya berkelanjutan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (22/4/2022).

Baca juga : Kongkalikong Izin Ekspor CPO Diungkap

Moeldoko mengatakan, petani sawit swadaya harus mau berubah dan terus meningkatkan kemampuan produksinya. Petani diharapkan bisa menghasilkan bahan baku berkualitas. Petani sawit swadaya juga perlu membentuk sebuah korporasi atau badan usaha agar memiliki kekuatan dan nilai jual dalam industri pengolahan sawit.

”Sesuai arahan Bapak Presiden, petani harus memiliki lima hal, yakni berkelompok, berkoperasi, membangun korporasi, memiliki sarana usaha pascapanen, dan memahami marketing. Ini penting agar petani tidak hanya kebagian capek dan lelah saja,” kata Moeldoko.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan

Perwakilan petani, Rukaiyah Rafik, mengungkapkan bahwa saat ini ada dua koperasi petani swadaya, yakni di Kalimantan Tengah dan Jambi, yang mulai menginisiasi pabrik CPO. Pabrik ini direncanakan bisa berkembang menjadi pabrik minyak goreng.

”Ini butuh dukungan dari semua pihak agar prosesnya lebih cepat dan mendapat dukungan pendanaan dari program sarpras (sarana-prasarana) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” ujar Rukaiyah.

Ia juga mengklaim petani sawit swadaya memiliki peran penting dalam menjamin pasokan CPO Indonesia. Petani sawit swadaya mengelola 6,7 hektar dari total luas kebun sawit yang mencapai 16 juta hektar. Petani sawit swadaya telah berkontribusi pada pendapatan pungutan ekspor sebesar 41 persen.

Namun, pungutan ekspor yang dikelola oleh BPDPKS tersebut masih belum dirasakan manfaatnya oleh para petani sawit swadaya. ”Kami minta Kantor Staf Presiden bisa memfasilitasi kami untuk bisa terlibat di dalam BPDPKS,” ujarnya.

Dengan adanya perwakilan petani sawit swadaya di BPDPKS, diharapkan akan ada dukungan dana untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan dan pengembangan sarana-prasarana perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani swadaya. ”Dengan dukungan dana BPDPKS, kami bisa melakukan perbaikan kelembagaan, pendataan, sertifikasi ISPO, dukungan PSR (peremajaan sawit rakyat), dan sarpras untuk petani, khususnya petani sawit swadaya,” ucapnya.

KOMPAS/SYAHNAN RANGKUTI

Jajaran tanaman kelapa sawit tua di kebun PT Ramajaya Pramukti, Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (2/10/2019). Kebun itu sudah siap untuk diremajakan.

Petani sawit swadaya saat ini tergabung dalam Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi) dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Hingga saat ini sudah ada 25.000 petani yang tergabung di dalamnya. Sebanyak 10.000 di antaranya sudah mendapatkan sertifikat internasional (RSPO).

Sisanya masih butuh dukungan pendampingan untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola sawit berkelanjutan. ”Kami juga berharap bisa dilibatkan dalam program kemitraan untuk produksi biodiesel,” pungkas Rukaiyah.