logo Kompas.id
β€Ί
Politik & Hukumβ€ΊJika Putusan MK Tak Dipatuhi, ...
Iklan

Jika Putusan MK Tak Dipatuhi, Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Bisa Cacat Hukum

Kemendagri akan mempelajari putusan MK yang memerintahkan pemerintah membuat peraturan penunjukan penjabat kepala daerah. Kemendagri masih menunggu salinan putusan MK tersebut.

Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
Β· 1 menit baca

Anggota Brimob Polri bersiaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Anggota Brimob Polri bersiaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS β€” Kementerian Dalam Negeri masih menunggu salinan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemerintah untuk menyusun peraturan mengenai pengisian penjabat kepala daerah. Berbagai pemangku kepentingan mengingatkan, ketidakpatuhan pada perintah MK itu bisa berdampak pada penunjukan penjabat akan dinilai cacat hukum.

Editor:
ANTONY LEE
Bagikan