Parpol Tidak Mudah Berkompetisi Jadi Peserta Pemilu

Sebanyak 75 partai politik terdaftar di Kemenkumham. Parpol diharapkan mempersiapkan dengan matang sejak sekarang agar lolos pada tahap pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan perwakilan partai politik memeriksa berkas persyaratan pendaftaran parpol di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 75 partai politik terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, diprediksi tidak akan semua bisa mengikuti Pemilu 2022. Parpol diharapkan mempersiapkan dengan matang sejak sekarang agar lolos pada tahap pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat 75 partai politik yang berbadan hukum. ”Sampai saat ini, partai politik yang berbadan hukum ada 75. Ada yang baru, ada yang berganti nama,” kata Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Baroto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (19/4/2022).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 terdapat 11 partai yang berubah nama dan lambang. Dari 75 partai yang berbadan hukum, satu partai telah habis masa kepengurusannya pada 2020, sebanyak 32 parpol aktif secara administratif dalam lima tahun terakhir, dan 33 parpol memiliki mahkamah partai.

Baca juga: Tiket Capres dari Parpol Ditentukan Segelintir Elite, UU Parpol Digugat

ANTARA FOTO/RENO ESNIR

Petugas merapikan bendera peserta partai politik 2019 di ruangan untuk pendaftaran calon anggota legislatif di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (3/7). KPU mempersiapkan ruangan untuk pendaftaran calon anggota legislatif DPR dan DPRD Pemilu 2019 yang berlangsung mulai 4-17 Juli.

Ada tiga partai baru yang masih dalam proses pendaftaran badan hukum, yakni Partai Era Masyarakat Sejahtera (Partai Emas), Partai Nusantara, dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Partai IBU).

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity Hadar Nafis Gumay mengatakan, parpol yang terdaftar di Kemenkumham tidak secara otomatis akan terdaftar sebagai peserta pemilu. Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, Hadar menduga tidak akan lebih dari 50 partai yang menjadi peserta pemilu.

Menurut Hadar, untuk menjadi peserta pemilu tidak mudah. Tanpa ada persiapan, parpol akan mengalami kesulitan. Ia ragu pada parpol yang baru bergerak hanya dalam satu hingga dua tahun jelang pemilu bisa berhasil.

Ia mengungkapkan, jumlah parpol yang lolos sebagai peserta pemilu sangat bergantung pada persiapan parpol dan akurasi proses verifikasi yang dijalankan oleh penyelenggara. Parpol yang lolos pun tidak semuanya lancar. Ada yang harus melalui proses sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengadilan.

Menurut Hadar, untuk menjadi peserta pemilu tidak mudah. Tanpa ada persiapan, parpol akan mengalami kesulitan. Ia ragu pada parpol yang baru bergerak hanya dalam satu hingga dua tahun jelang pemilu bisa berhasil. Meskipun demikian, hal tersebut tergantung dari kegigihan dan biaya yang dimiliki parpol.

Baca juga: Kerja Politik Para Figur Potensial Capres di Akhir Pekan

FAJAR RAMADHAN

Pendiri sekaligus peneliti senior Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Netgrit), Hadar Nafis Gumay.

Di sisi lain, penyelenggara pemilu harus mengecek parpol dengan baik, teliti, cepat, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu, dibutuhkan alat bantu bagi penyelenggara pemilu dalam bekerja, seperti Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Biaya besar

Dalam diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, tidak mudah bagi parpol untuk menjadi peserta pemilu. Proses untuk ikut verifikasi faktual tidak mudah dan murah. Sebab, mereka harus punya kantor di seluruh provinsi sampai kecamatan hingga harus ada keterwakilan perempuan dan mempunyai rekening.

Menurut Khoirunnisa, Undang-Undang Pemilu menuntut parpol menjadi sebuah parpol yang besar.

Menurut Khoirunnisa, Undang-Undang Pemilu menuntut parpol menjadi sebuah parpol yang besar. Berkaca dari Pemilu 2019 dan 2014, mereka yang lolos harus menjalani proses yang tidak mudah. Bahkan, ada yang harus melalui proses sengketa di Bawaslu untuk bisa menjadi peserta pemilu. Karena itu, untuk menjadi parpol peserta pemilu tidak bisa secara instan.

Mantan anggota KPU, Arief Budiman, mengakui, jumlah parpol berbadan hukum yang mendaftar sebagai peserta pemilu tidak banyak. Meskipun demikian, jumlah parpol yang datang tidak akan berpengaruh terhadap kinerja KPU karena sudah disiapkan berapa pun jumlah pendaftarnya. Apabila jumlah parpol yang mendaftar tidak banyak, dari sisi teknis akan memudahkan KPU.

FAJAR RAMADHAN UNTUK KOMPAS

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, pencalonan parpol sebagai peserta pemilu ada dua, yakni parpol peserta Pemilu 2019 yang lolos dan tidak lolos parliamentary threshold serta parpol baru. Karena itu, parpol yang sudah memiliki dokumen di KPU pada pendaftaran lima tahun yang lalu sepanjang masih sah dan tidak ada perubahan dianggap ada.

Hasyim mengatakan, dalam rancangan Peraturan KPU tentang pendaftaran parpol dengan konsep Sipol yang berkelanjutan, ma dokumen yang dianggap sah masih akan dipertahankan. KPU akan menyampaikan dokumen-dokumen pembaruan saja seperti data anggota yang meninggal, pindah partai, dan sebagainya.