Urusan Rakyat Disebut Jadi Pertimbangan Utama Demokrat Bangun Koalisi
Partai Demokrat melakukan konsolidasi dan menegaskan kembali posisi partai untuk bersama rakyat. Namun, slogan tersebut dinilai harus dibuktikan.
Oleh
NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrat kembali menegaskan posisinya untuk berkoalisi dengan rakyat. Seluruh pengurus dan kader diminta untuk mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan partai. Urusan rakyat juga akan menjadi pertimbangan utama Partai Demokrat dalam menjalin koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi pemilihan umum presiden tahun 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, pada tahun politik ini Demokrat akan terus intens menjalin komunikasi dengan semua partai politik. Komunikasi dilakukan dengan semua parpol untuk menjajaki kemungkinan koalisi dalam mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.
”Partai Demokrat tidak punya beban untuk menjalin silaturahmi dan nantinya menjalin koalisi. Hal yang penting, koalisi yang terbentuk adalah koalisi yang terus memperjuangkan rakyat,” kata Agus Harimurti saat menyampaikan pidato dalam acara Malam Silaturahmi dan Kontemplasi Partai Demokrat, Minggu (17/4/2022), di Jakarta.
Dijelaskan, karena tidak punya beban, Partai Demokrat akan lebih leluasa menentukan parpol yang akan diajak berkoalisi. Namun, hal yang menjadi catatan Demokrat adalah koalisi akan dibangun dengan parpol yang memiliki visi dan platform yang sama, yakni memperjuangkan kepentingan rakyat.
Demokrat meyakini parpol akan menjadi pemenang jika terus memperjuangkan kepentingan rakyat. Begitu pula koalisi parpol yang mengusung capres-cawapres akan memenangi pilpres apabila berpihak kepada rakyat.
Sebaliknya, parpol ataupun koalisi parpol akan sulit mendapat simpati rakyat jika hanya mendahulukan bagi-bagi kekuasaan.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan, tata cara berpolitik yang menggunakan segala cara untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan bukan menjadi anutan Partai Demokrat. Demikian pula politik keras dan hanya menyisakan yang kuat sebagai pemenang sebagaimana hukum rimba juga tidak dibenarkan.
Para kader Demokrat tetap harus menggunakan moral dan etika dalam berpolitik. Tidak seharusnya batas moral dan etika diterjang demi meraih dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, politik juga tidak ditentukan dengan kepemilikan uang dan kekuasaan.
”Kalau saya mengatakan demikian, tidak berarti kita hanya pasrah dan mengalah. Tidak begitu. Untuk menyukseskan kepentingan partai, harus diletakkan di bawah kepentingan negara dan rakyat,” kata Yudhoyono.
Para kader Demokrat dituntut untuk tidak menggunakan politik buruk. Akan lebih baik jika kader menggunakan keberanian, kecerdasan, dan pengalaman yang dimiliki dalam berpolitik.
Dalam acara yang dihadiri seluruh petinggi Demokrat itu, Yudhoyono mengingatkan empat agenda besar yang harus dijalankan pengurus dan kader. Keempat agenda besar itu adalah menegakkan keadilan, menghadirkan penegakan hukum, membuka secara adil ruang politik, serta ekonomi yang adil untuk kesejahteraan rakyat.
Terakhir, kader diingatkan agar tetap konsisten dan konsekuen dalam berjuang membantu rakyat. Perjuangan tak hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi sepanjang masa.
Polarisasi
Dalam pidatonya, Agus juga sempat menyinggung eksploitasi politik identitas yang berdampak pada munculnya polarisasi ekstrem. Rakyat seolah hanya disuguhkan dua pilihan, kiri atau kanan, menang atau kalah.
Situasi itu diperburuk dengan politik fitnah, berita bohong, kampanye hitam, serta ujaran kebencian yang seolah dimaklumi sebagai taktik atau strategi mencapai tujuan. Hal itu bermuara pada kemunduran kehidupan demokrasi di Indonesia yang dipotret berbagai lembaga, baik dalam maupun luar negeri.
Terlebih, adanya pendengung politik yang seolah diberikan ruang luas oleh negara dirasakan turut membungkam suara rakyat. ”Tanpa menggurui siapa pun, izinkan saya, bahwa kami punya hak dan kewajiban untuk terus mengingatkan agar jangan sampai terjadi pergeseran tatanan nilai. Demokrasi harus kita rawat dan perjuangkan,” ujarnya.
Menanggapi penegasan itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpandangan, Partai Demokrat kini tengah memanfaatkan isu kesulitan rakyat yang menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Situasi tersebut dijadikan momentum oleh Partai Demokrat untuk mendapat simpati dari rakyat.
”Semua partai pasti ingin dekat dengan rakyat. Namun, momentum saat ini kelihatannya didapatkan oleh partai yang tidak masuk sebagai partai pendukung pemerintah atau partai oposisi,” kata Ujang.
Meskipun situasi tampak menguntungkan partai yang tidak mendukung pemerintah, lanjut Ujang, Partai Demokrat tetap harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Sebab, kini posisi partai tersebut berada di papan tengah meski pada 2009 pernah menjadi partai pemenang pemilu. Dalam hal ini, ungkapan berkoalisi dengan rakyat harus benar-benar diwujudkan dengan memperjuangkan aspirasi rakyat, tidak hanya menjadi jargon.