logo Kompas.id
β€Ί
Politik & Hukumβ€ΊPertimbangan Politik dan...
Iklan

Pertimbangan Politik dan Keamanan Tampak Lebih Mendominasi Pemekaran Papua

Pemekaran wilayah Papua dipandang hanya menguntungkan kelompok elite pragmatis lokal yang ingin dapatkan posisi politik. Kepentingan ini bertemu dengan strategi politik/keamanan pemerintah pusat untuk kendalikan Papua.

Oleh
RINI KUSTIASIH
Β· 1 menit baca
Aksi unjuk rasa menolak pemekaran wilayah Papua oleh masyarakat di Distrik Deikai, Kabupaten Yahukimo, Papua, Selasa (15/3/2022).
HUMAS POLDA PAPUA

Aksi unjuk rasa menolak pemekaran wilayah Papua oleh masyarakat di Distrik Deikai, Kabupaten Yahukimo, Papua, Selasa (15/3/2022).

JAKARTA, KOMPAS β€” Dibandingkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertimbangan politik dan keamanan dinilai menjadi faktor dominan yang melatarbelakangi pemekaran Papua menjadi tiga daerah otonom baru. Hal ini dikhawatirkan hanya menguntungkan kelompok elite lokal yang pragmatis serta memenuhi kebutuhan strategi politik dan keamanan pemerintah pusat terhadap Papua.

Pada Selasa (12/4/2022), dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, tiga rancangan undang-undang (RUU) daerah otonom baru (DOB) baru di Papua disetujui menjadi RUU inisiatif DPR. Tiga RUU itu ialah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Editor:
MADINA NUSRAT
Bagikan