KPU Baru Targetkan PKPU Tahapan Pemilu 2024 Segera Ditetapkan
Setelah resmi dilantik Presiden, anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dituntut bekerja keras. Kesuksesan Pemilu 2024 di tangan Hasyim Ashari dan Rahmat Bagja sebagai ketua KPU dan Bawaslu baru.
Oleh
DIAN DEWI PURNAMASARI
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Setelah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (12/4/2022), anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2022-2027 dituntut bekerja keras menyelesaikan anggaran dan mempersiapkan payung hukum krusial untuk memulai tahapan Pemilu 2024. Sehari setelah dilantik, komisioner baru dijadwalkan melakukan rapat konsultasi dengan DPR untuk membahas Peraturan KPU tentang Program, Jadwal, dan Tahapan Pemilu 2024.
Tujuh komisioner KPU periode 2022-2027 sebelumnya resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa siang. Mereka adalah Hasyim Asyari, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz. Dua jam setelah dilantik, mereka langsung menggelar rapat pleno untuk memilih ketua KPU. Hasyim Asyari, yang merupakan petahana komisioner KPU periode 2017-2022, terpilih menjadi ketua KPU.
Anggota KPU, Mochamad Afifuddin, menyebut proses pemilihan ketua KPU berlangsung sangat cepat. Hanya sekitar satu menit, tujuh komisioner memilih Hasyim Asyari sebagai ketua KPU 2022-2027.
”Seluruh agenda KPU selanjutnya akan dipimpin oleh Hasyim Asyari,” kata Afifuddin saat sambutan dalam acara serah terima jabatan (sertijab), Selasa.
Seluruh agenda KPU selanjutnya akan dipimpin oleh Hasyim Asyari.
Hasyim Asyari menegaskan, setelah dilantik, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga akan menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas rancangan PKPU tentang Program, Jadwal, dan Tahapan Pemilu 2024. Menurut rencana, Rabu (13/4/2022) pukul 13.00, mereka akan membahas PKPU tersebut bersama Komisi II DPR.
”Pekan ini adalah masa terakhir persidangan DPR. Kamis ada penutupan masa persidangan dan Jumat sudah reses. Masa persidangan selanjutnya baru akan dibuka setelah Lebaran. Kita berharap RDP besok bersama Komisi II bisa mengambil keputusan strategis,” kata Hasyim.
Pekan ini adalah masa terakhir persidangan DPR. Kamis ada penutupan masa persidangan dan Jumat sudah reses. Masa persidangan selanjutnya baru akan dibuka setelah Lebaran. Kita berharap RDP besok bersama Komisi II bisa mengambil keputusan strategis.
Hasyim berharap, dalam RDP besok, KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR bisa mengambil keputusan strategis untuk mendapatkan kepastian terkait tahapan pemilu yang akan dimulai pada 14 Juni 2022 ini. Ini untuk menindaklanjuti RDP sebelumnya yang menyepakati bahwa hari pemungutan suara pemilu serentak 2024 ditetapkan pada Rabu 14 Februari 2024. KPU harus mempersiapkan tahapan pemilu, 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
”Saya kira itu yang akan menjadi target utama KPU supaya ada jaminan kepada kita semua bahwa tahapan Pemilu 2024 akan segera dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah disepakati,” tegas Hasyim.
Hasyim memastikan, tak sulit bagi komisioner baru untuk segera bekerja dan berkonsultasi dengan DPR. Sebab, para komisioner terpilih bukanlah orang asing di kepemiluan. Betty Epsilon Idroos, misalnya, adalah mantan Ketua KPU DKI Jakarta, Yulianto Sudrajat adalah mantan Ketua KPU Jawa Tengah, Idham Holik adalah anggota KPU Jawa Barat, sedangkan Mochammad Afifuddin adalah anggota Bawaslu. Selain itu, komisioner lain, yaitu August Mellaz, adalah aktivis kepemiluan yang sehari-hari membahas isu atau gagasan penyelenggaraan pemilu.
”Yang namanya transfer ilmu pengetahuan, kemudian berbagi pengalaman dengan KPU sebelumnya, sudah dilakukan selama ini, baik dalam acara sosialisasi, pendaftaran partai politik, maupun pemutakhiran data pemilih untuk kegiatan Pemilu 2024. Ini bukanlah sesuatu yang harus dimulai dari nol karena sudah berjalan sebelumnya,” kata Hasyim.
Kepastian payung hukum tahapan pemilu, lanjut Hasyim, juga menjadi bekal bagi jajaran penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan tahapan pemilu. KPU membutuhkan waktu yang longgar untuk menyiapkan segala sesuatu, termasuk teknis pelaksanaan pemilu. Apabila PKPU tidak tuntas dibahas di masa sidang kali ini, Hasyim berharap PKPU masih bisa dikonsultasikan bersama DPR di masa reses. Upaya percepatan pembahasan perlu dilakukan supaya segera ada titik temu dan kesepakatan mengenai PKPU tahapan pemilu.
”Sangat mungkin (itu dilakukan) karena pimpinan DPR juga memberikan atensi hasil rapat terbatas Presiden pekan lalu,” kata Hasyim.
Terkait dengan kepastian anggaran pemilu, Hasyim mengatakan, kemungkinan hal itu akan dibahas di forum lain. Namun, KPU sudah mendapatkan jaminan dari pimpinan DPR melalui Badan Anggaran dan Komisi II tentang dukungan anggaran tersebut. Secara kelembagaan, KPU sudah mengajukan anggaran senilai Rp 76 triliun. Angka tersebut bukanlah harga mati. Angka tersebut masih bisa dihitung ulang, mana yang mendesak dan mana yang bisa dirasionalisasi.
Soliditas antarlembaga
Baca juga :
Pilih KPU dan Bawaslu Terbaik
Proses pemilihannya sangat cair.
Sementara itu, anggota Bawaslu periode 2022-2027 juga bersepakat untuk memilih Rahmat Bagja sebagai ketua Bawaslu. Rahmat Bagja adalah anggota Bawaslu petahana. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno pimpinan di Gedung Bawaslu seusai kelimanya dilantik oleh Presiden di Istana Negara. Kelima anggota yang dilantik itu adalah Rahmat Bagja, Puadi, Totok Haryono, Herwyn Jefler H Malonda, dan Lolly Suhenty.
Dalam konferensi pers, Selasa sore, anggota Bawaslu, Puadi, mengatakan, Rahmat Bagja terpilih secara bulat sebagai ketua Bawaslu periode 2022-2027. Proses penentuan pleno berjalan mulus tanpa ada perdebatan penentuan. ”Proses pemilihannya sangat cair,” kata Puadi.
Anggota Bawaslu lainnya, Lolly Suhenty, berharap Bagja bisa diberikan amanah untuk memastikan proses kolektif dan kolegial kepemimpinan Bawaslu RI dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memastikan langkah agar kualitas demokrasi mengalami kemajuan.
Hasyim Asyari juga menyebutkan, dalam waktu dekat, KPU akan menjadwalkan pertemuan dengan Bawaslu dan DKPP. Pertemuan dimaksudkan untuk mencari kesepahaman bersama bahwa ketiga lembaga itu kedudukannya setara dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ke depan, perlu diperkuat sinergitas untuk bersama-sama menyelenggarakan Pemilu 2024 secara lebih berkualitas dan berintegritas.