Kejar Hasil Optimal di Pemilu 2024, Bakal Caleg Kampanye Dini

Untuk hasil yang optimal di Pemilu 2024, sejumlah partai politik telah mulai menyusun daftar bakal calon anggota legislatif, bahkan meminta mereka untuk mulai mempromosikan diri dan parpolnya.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Bendera partai politik peserta Pemilu 2019 memenuhi pinggiran jalan layang di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Tak sebatas menjaring orang-orang yang berkeinginan maju di Pemilu Legislatif 2024, sejumlah partai politik sudah mulai memetakan bakal calon anggota legislatif atau bacaleg di setiap daerah pemilihan. Para bacaleg bahkan telah diminta memperkenalkan diri dan parpolnya ke masyarakat. Persiapan parpol, bahkan pergerakan lebih dini bacaleg, dinilai menjadi salah satu kunci parpol untuk meraup hasil optimal pada 2024.

Mengacu pada rancangan tahapan Pemilu 2024 yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU), tahapan pengajuan nama-nama bacaleg dari parpol baru dibuka Mei 2023. Meski demikian, saat ini, sudah mulai terlihat baliho atau spanduk bacaleg memperkenalkan diri dan parpolnya di sejumlah ruas jalan utama di kota-kota besar.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Partai Gerindra termasuk di antara parpol yang telah mulai memetakan bacaleg untuk sejumlah daerah pemilihan (dapil). Bahkan, meminta mereka memperkenalkan diri dan Gerindra ke masyarakat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono, di Jakarta, Selasa (29/3/2022), mengatakan, pemetaan bacaleg terutama untuk dapil yang dianggap strategis bagi elektabilitas parpol. Bacaleg yang ditempatkan di dapil strategis tersebut diutamakan anggota legislatif petahana, selain kader partai yang diyakini bisa menambah kursi bagi Gerindra saat Pemilu 2024. ”Jadi, daerah-daerah khusus itu sudah kami petakan dan sudah dipetakan pula bacaleg yang akan berkontestasi di sana pada Pemilu 2024. Proses itu sudah kami laksanakan. Sudah kami jalankan,” katanya.

Baca juga: Jurus Jitu Para Penghuni Senayan, Tak Tergoyahkan di Setiap Pemilu

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono usai pemaparan bersama Institut Kajian Stategis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Para bacaleg itu bahkan telah diminta partai untuk mendekatkan diri dengan masyarakat di dapilnya. Tidak hanya mempromosikan diri, tetapi juga parpol. ”Sekarang semua sudah bergerak masuk,” ujarnya.

Pemetaan lebih dini oleh parpol sekaligus kerja lebih awal bacaleg, menurut Sugiono, karena tantangan Pemilu 2024 yang dianggap bakal lebih berat. Selain itu, gerak lebih dini diyakini akan membuat elektabilitas Gerindra lebih baik daripada di pemilu sebelumnya.

Tak hanya Gerindra, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, partainya pun mulai menyusun daftar caleg sementara (DCS), utamanya untuk kursi DPR. Demokrat menargetkan penyusunan DCS telah rampung di triwulan ketiga 2022.

”DCS Partai Demokrat telah berproses, utamanya untuk caleg DPR RI yang mekanisme penjaringannya dari berbagai sumber dan pendekatan. Jika verifikasi parpol selesai Agustus nanti, Bappilu menargetkan September, DCS kami pun telah rampung,” katanya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Surat suara untuk Pemilu Legislatif 2019 yang di dalamnya berisi parpol peserta pemilu dan daftar calon anggota legislatif, Minggu (20/1/2019).

Dalam penyusunan DCS di setiap dapil, anggota legislatif petahana akan diprioritaskan selain mengakomodir pula pengurus struktural partai ataupun merekrut figur dari luar parpol. ”Misal untuk dapil yang pada pemilu sebelumnya Demokrat belum berhasil meraih kursi, tentunya merekrut tokoh menjadi pertimbangan penting karena faktor figur menjadi magnet atau daya pikat bagi pemilih,” tuturnya.

Kekuatan strategis

Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari mengatakan, penentuan caleg menjadi kekuatan strategis partai dalam meningkatkan raihan suara. Penentuan caleg itu dilakukan secara paralel dengan membuka ruang perekrutan seluas-luasnya. Para caleg petahana dan anggota partai didorong untuk merekrut anggota baru serta merekrut tokoh untuk menjadi dewan pakar di berbagai tingkatan struktur PKS di seluruh Indonesia.

Khusus untuk perekrutan calon pejabat publik, terutama bacaleg, telah dimulai sejak Desember 2021. Untuk ini, partai memprioritaskan kader sendiri. Meski demikian, PKS tetap membuka ruang bagi figur dari luar parpol yang memiliki kapasitas untuk menjadi anggota legislatif dan berkeinginan maju menjadi bacaleg dari PKS.

Dalam perekrutan bacaleg, partainya juga melakukan afirmasi terhadap kalangan pemuda dan perempuan dengan menetapkan kuota khusus. Upaya ini untuk mendorong lahirnya pemimpin muda dan pemimpin perempuan untuk menempati berbagai jabatan publik.

Baca juga: Jatuh Bangun Caleg Pendatang Baru Menembus Parlemen

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoblos contoh surat suara saat peluncuran tanggal 14 Februari 2024 sebagai tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (14/2/2022).

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, melihat, penentuan caleg untuk setiap dapil menjadi isu strategis bagi parpol.

Dalam kontestasi yang ketat, hanya caleg yang memiliki investasi sosial yang baik dan jaringan kuat yang akan memenangi kontestasi itu. Karena itu, wajar jika parpol sejak jauh-jauh hari menyiapkan caleg mereka demi memenangkan kontestasi sekaligus raihan suara yang optimal saat pemilu.

”Mereka pun bisa saja membuat strategi dengan menempatkan petahana, perempuan, atau anak-anak muda. Sebab, misalnya, kelompok milenial jumlahnya signifikan sebagai pemilih di Pemilu 2024. Karena itu, penting bagi partai untuk sedari awal melakukan positioning dengan menempatkan caleg-caleg yang dekat dengan anak-anak muda,” ucapnya.

Adapun mengutip hasil jajak pendapat Litbang Kompas pertengahan Februari lalu, sebanyak 84,4 persen responden menginginkan hadirnya proses perekrutan caleg oleh parpol yang lebih terbuka bagi publik. Selain itu, mayoritas responden dalam jajak pendapat (92,4 persen) berharap parpol memiliki mekanisme yang ketat untuk menjaring caleg yang diusung di Pemilu 2024 nanti.

Baca juga: Harapan Pada Rekrutmen Caleg yang Lebih Terbuka

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Warga mencelupkan jari seusai menggunakan hak pilih pada pemungutan suara ulang di TPS 71, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Rabu (24/4/2019).

Penerapan teknologi

Sementara itu, dalam seminar internasional terkait tata kelola pemilu, yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (29/3), Senior Election Administration International Foundation For Electoral Systems (IFES) Joanne McCallum mengingatkan pentingnya penerapan teknologi dalam pemilu disusun dengan perencanaan operasional yang matang, transparan, dan berintegritas.

”Perencanaan operasional sangat penting untuk menjamin terlaksananya pemilu yang berkelanjutan, kredibel, dan transparan,” ujar Joanne.

Hadir juga sebagai pembicara dalam seminar tersebut, pengajar pada Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Abdul Gaffar Karim, dan Head of Electoral Processes International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) Therese Pearce Laanela.

Baca juga: Hadiah Paket Data hingga “Rebranding”, Kiat Parpol Ikut Pemilu 2024

Therese mengatakan, banyak teknologi yang tersedia untuk memudahkan penyelenggaraan pemilu. Teknologi penting untuk menangani persoalan data. Meskipun demikian, sangat dibutuhkan sosialisasi dan literasi kepada publik karena banyak yang mencurigai penggunaan teknologi dalam pemilu. Selain itu, penggunaan teknologi harus menyeimbangkan antara kemudahan bagi pemilih, perlindungan terhadap pemilu sekaligus pelayanan kepada pemilih, dan kredibilitas pemilu.

Adapun Abdul menyoroti belum adanya sistem pendidikan yang terstruktur dan berkesinambungan bagi staf penyelenggara pemilu. Padahal, Indonesia memiliki sistem pemilihan umum yang rumit sehingga membutuhkan banyak personel yang cakap dalam tata kelola pemilu.