Ironi Legislasi, RUU Mendesak Justru Diabaikan Pemerintah-DPR

Tak seperti RUU Cipta Kerja dan Ibu Kota Negara, sejumlah RUU yang mendesak untuk publik, seperti RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, justru tak kunjung disahkan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS - Proses pembentukan undang-undang atau legislasi oleh pemerintah dan DPR memperlihatkan sebuah ironi. Sejumlah rancangan undang-undang yang menjadi kebutuhan publik justru tak kunjung tuntas, sedangkan beberapa rancangan undang-undang yang sarat kepentingan pemerintah dan kepentingan politik justru sangat cepat penyelesaiannya. Wajar jika ironi legislasi ini membuat publik mempertanyakan keberpihakan pemerintah dan DPR.

Setidaknya ada dua rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi kebutuhan publik yang tak kunjung dituntaskan. Pertama, RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah dibahas sejak 2020. Pembahasan RUU ini bahkan terhenti sejak pertengahan tahun lalu atau setelah pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR tak bisa mencapai titik temu soal kedudukan otoritas pengawas PDP.

Kemudian RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sampai sekarang belum dibahas meski pemerintah telah mengirimkan surat presiden (surpres) untuk pembahasan RUU itu ke DPR sejak akhir tahun lalu.

Berbanding terbalik dengan sejumlah RUU itu, beberapa RUU lain, seperti RUU Cipta Kerja dan RUU Ibu Kota Negara (IKN), justru dengan cepat dituntaskan pemerintah dan DPR. Begitu pula RUU Mahkamah Konstitusi (MK) dan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ambil contoh RUU Cipta Kerja bisa rampung dalam enam bulan dan RUU IKN dalam waktu kurang dari satu bulan. Padahal, materi kedua RUU itu terbilang kompleks, bahkan untuk RUU Cipta Kerja menuai protes publik.

Baca juga: RUU Perlindungan Data Pribadi Terbengkalai

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo) Johnny G Plate menghadiri rapat Komisi I DPR untuk membahas RUU Perlindungan Data Pribadi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Melihat situasi itu, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi, menyebutnya sebagai sebuah ironi dalam legislasi. Sebab, ketika harus berhadapan dengan kepentingan politik tertentu, atau jika berhadapan dengan keinginan pemerintah, proses legislasi bisa begitu cepat. Sebaliknya jika RUU menjadi kebutuhan publik, pemerintah dan DPR lambat menyelesaikannya.

”Wajar jika publik mempertanyakan ini. Sebab, apa yang terjadi dengan UU IKN dan UU Cipta Kerja itu anomali,” kata Fajri di Jakarta, Jumat (25/3/2022).

Kalaupun dalam pembahasan sebuah RUU terutama yang dibutuhkan publik, pemerintah dan DPR belum mencapai titik temu terhadap suatu isu, seharusnya pembahasan tidak lantas berhenti. Pembahasan seharusnya tetap berlanjut untuk mencari titik temu.

”Kalau terjadi deadlock (kebuntuan), seharusnya ada strategi melibatkan pihak di luar pemerintah dan DPR untuk memberikan perspektif lebih luas dalam suatu persoalan yang belum ada titik temunya. Dalam hal ini, masukan publik yang terkait dengan RUU, serta para ahli, menjadi sangat penting untuk menjadi asupan dalam pertimbangan,” tuturnya.

Untuk diketahui, RUU PDP diminta sejumlah kalangan untuk segera dituntaskan guna mencegah peretasan dan pencurian data pribadi yang kian marak belakangan. Data pribadi yang dicuri ini kerap digunakan untuk kejahatan.

Adapun RUU ITE dituntut untuk segera disahkan karena sejumlah pasal yang ada dalam UU ITE yang berlaku saat ini dinilai sebagai pasal karet yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang menyuarakan kritik.

Belum sepaham

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto mengatakan, sampai saat ini pemerintah dan DPR belum menemukan titik temu dalam RUU PDP. Komisi I DPR menginginkan lembaga atau otoritas pengawas PDP bersifat independen, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menginginkan lembaga tersebut di bawah Kemenkominfo.

Terkait dengan RUU ITE, sampai saat ini Komisi I DPR belum menerima surat penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk membahasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat Bamus DPR untuk membahas RUU itu kemungkinan baru akan dilakukan pada bulan depan, April 2022. Alasan lain karena Komisi I DPR masih memiliki pekerjaan rumah yang belum tuntas, salah satunya RUU PDP (Kompas, 21/3/2022).

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memerikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (11/6/2021). Menko Polhukam memberikan penjelasan mengenai usulan revisi sejumlah pasal karet di Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Rizky Aulia Natakusumah, mengingatkan, pengesahan RUU PDP menjadi kebutuhan mendesak bagi publik. Keseriusan pemerintah menuntaskan RUU PDP ini ditagih sehingga dalam waktu dekat ini pembahasan bersama DPR dapat diteruskan.

”Menkominfo telah menyatakan keseriusannya. Tentu kami menyambut baik, dan kami tunggu realisasi aksinya. Kami menunggu kapan pelaksanaan RUU ini bisa dilanjutkan dan diselesaikan dengan segera karena RUU ini sudah berlarut-larut sehingga tidak bisa ditunda-tunda lagi,” ujarnya.

Rizky mengatakan, masih banyak tugas legislasi lain yang menanti untuk diselesaikan oleh Komisi I DPR di luar RUU PDP, seperti legislasi yang terkait keamanan siber, keamanan laut, hingga RUU ITE. Oleh karena itu, penuntasan RUU PDP ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Nasdem Willy Aditya juga menyampaikan, DPR berkomitmen untuk menuntaskan RUU PDP, juga RUU ITE.

Khusus RUU PDP, Willy meminta publik agar tidak hanya melihatnya dari sisi kinerja DPR. Sebab, pemerintah juga mempunyai andil dalam menuntaskan RUU ini. Saat ini, kebuntuan masih terjadi karena pemerintah menginginkan agar otoritas pengawas PDP ada di bawah kementerian, sedangkan yang menjadi acuan dalam penyusunan RUU PDP ialah General Data Protection Regulation (GDPR) yang berlaku di Eropa. Jika merujuk pada GDPR, seharusnya otorita itu bersifat independen, sebagaimana menjadi usulan DPR.

Tunggu Bamus DPR

Adapun untuk RUU ITE, Willy mengakui surpres memang sudah masuk ke DPR, tetapi belum diputuskan oleh Bamus DPR, alat kelengkapan DPR (AKD) yang akan membahas RUU itu. Dalam kesepakatan pembahasan legislasi oleh DPR, satu AKD hanya boleh membahas satu RUU yang diusulkan oleh pemerintah dan satu RUU yang diusulkan oleh DPR.

”Cuma ini, kan, RUU ITE dan RUU PDP sama-sama diusulkan pemerintah. Oleh karena itu, tidak boleh dua RUU usulan pemerintah itu dibahas oleh satu komisi yang sama, kecuali dibahas oleh panitia khusus (pansus),” katanya. Jika oleh pansus, pembahasan suatu RUU melibatkan anggota lintas komisi di DPR.

Baca juga: Dua Bulan Berlalu, DPR Tak Kunjung Bahas Revisi UU ITE

Dalam rapat Komisi I DPR dengan Kemenkominfo, Selasa lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menyampaikan komitmen pihaknya untuk menyelesaikan RUU PDP. Karena itu, ia menanti undangan dari Panja RUU PDP DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU PDP.