PKB Sentil Menteri yang Bermanuver untuk Pilpres 2024
Memasuki tahun politik, sejumlah menteri semakin gencar melakukan berbagai manuver untuk mendapatkan simpati dan citra baik dari rakyat. Hal itu justru dikhawatirkan akan membuat kerja menteri terbengkalai.
JAKARTA, KOMPAS — Partai Kebangkitan Bangsa ”menyentil” sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang memanfaatkan jabatan untuk bermanuver menuju Pemilihan Umum Presiden 2024. Agar kinerja pemerintahan tak terganggu, Presiden Joko Widodo diharapkan menegur dan mengingatkan para pembantunya untuk tetap fokus bekerja melayani rakyat.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid mengungkapkan, ada sejumlah menteri yang memanfaatkan posisinya untuk melakukan kampanye politik menuju Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024. Padahal, menurut pandangan PKB, dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir serta perekonomian yang belum pulih, para menteri semestinya fokus pada tugas masing-masing. Jangan malah sibuk memanfaatkan kedudukan yang dimiliki untuk menebar pesona di masyarakat demi kepentingan elektoral.
”Bahwa setiap orang punya hak untuk menjadi presiden. Tetapi, ketika dia dalam posisi menteri, pembantu Presiden, maka fokuslah pada tugas itu. Mudahan-mudahan Pak Presiden juga tahu itu,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (24/3/2022).
Menurut Jazilul, Presiden Jokowi memiliki ukuran untuk melihat kinerja para menteri. Presiden pun diyakini tahu jika ada menteri yang memiliki agenda terselubung yang bisa berdampak pada kinerja menteri yang menurun. ”Itu bisa dilihat, para pengamat bisa melihat, rakyat pun bisa melihat,” katanya.
Isu perombakan kabinet
Bukan hanya itu, Jazilul juga berharap menteri tidak terpengaruh dengan isu perombakan atau reshuffle kabinet yang belakangan berembus. Sepanjang Presiden Jokowi menilai performa kabinet baik, kabinet tak perlu dirombak, sekalipun sudah lama tidak terjadi pergantian menteri.
Secara khusus, anggota kabinet dari PKB, yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar serta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, diminta untuk meningkatkan kinerja. Dengan demikian, mereka tetap mendapatkan kepercayaan dari Presiden dan bisa memberikan kontribusi terbaik untuk melayani rakyat.
”Jika ada pekerjaan-pekerjaan yang lambat, tolong segera dipercepat. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan oleh rakyat belum selesai, tolong segera diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” tutur Jazilul.
Menurut dia, jika semua menteri sudah bekerja sesuai jalurnya (on the track), tidak perlu lagi ada perombakan kabinet. Namun, jika ada perombakan, ia memprediksi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Momentum untuk mengganti menteri diperkirakan setelah Lebaran, Mei mendatang.
”Bagi PKB, yang terpenting bahwa Presiden Jokowi dan pemerintahan yang ada bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kalau PKB mau ditambah, monggo, itu haknya Presiden. Kalau dikurangi kita, ya, jangan,” tutur Jazilul.
Baca Juga: Ketika Panggung Politik dipenuhi ”Ariel Noah Wanna Be”
Sekalipun tidak menyebut nama, ada sejumlah menteri yang beberapa waktu terakhir kian memenuhi ruang publik. Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dari Partai Golkar yang hampir tiap pekan melakukan kunjungan kerja ke daerah. Selain itu juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, tampil dalam beberapa kesempatan di pergelaran MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Aktivitas mereka selalu diunggah di media sosial.
Politikus Golkar, TB Ace Hasan Syadzily, meyakini, kerja-kerja yang dilakukan oleh setiap anggota kabinet, termasuk Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menjadi Menko Perekonomian, merupakan penerjemahan dari arahan Presiden. Selagi langkah dan kerja menteri tetap sejalan dengan Presiden dan tidak melanggar undang-undang serta peraturan yang berlaku, Golkar menilai manuver-manuver itu tak perlu dipermasalahkan.
Ia pun tak menampik jika kerja-kerja menteri berpotensi memiliki dampak elektoral. Namun, hal itu sangat bergantung dari penilaian kinerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Apalagi, hampir semua partai koalisi pendukung pemerintahan juga mendapatkan alokasi kursi menteri di kabinet.
”Bahwa kemudian publik menilai kerja menteri memiliki dampak elektoral bagi figur-figur dan partai pendukungnya, ya, itu konsekuensi dari penilaian rakyat terhadap kinerja yang telah ditunjukkan oleh masing-masing anggota kabinet,” ujarnya.
Fokus bekerja
Pengajar politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, para menteri semakin agresif bermanuver karena telah mendapatkan izin dari Presiden Jokowi. Hal ini terungkap dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Pekerjaan di kementerian akan terbengkalai jika menteri terus melakukan manuver politik. Padahal, di tengah pandemi Covid-19, dibutuhkan menteri-menteri yang bekerja keras dan fokus pada penyelesaian persoalan rakyat.
Pada pertengahan November 2021, Muzani mengungkapkan bahwa Presiden memberikan kebebasan kepada semua menteri untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Menurut Muzani, hal itu diperbolehkan dalam proses demokrasi sehingga rakyat juga memiliki banyak figur dalam Pilpres 2024 nanti.
”Kan, ini yang menjadi persoalan sehingga Presiden juga tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Ibaratnya, ’ya, sudahlah, anda bermain cantik sana, yang penting ketika rakyat mengkritik, kamu bisa menjawab’,” ujar Ujang.
Selain Airlangga, Erick, dan Sandiaga, Ujang melihat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mulai kembali melancarkan manuver untuk Pilpres 2024. Ujang khawatir pekerjaan di kementerian akan terbengkalai jika menteri terus melakukan manuver politik. Padahal, di tengah pandemi Covid-19, dibutuhkan menteri-menteri yang bekerja keras dan fokus pada penyelesaian persoalan rakyat.
”Jabatan menteri ini, kan, amanah yang harus dijaga, kerja-kerja kerakyatan dan kerja-kerja kebangsaan. Kalau kampanye, kan, itu sifatnya untuk kepentingan pribadi mereka sebagai capres atau cawapres, juga untuk kepentingan partai mereka,” tutur Ujang.
Baca Juga: Capres Otoritas Versus Elektabilitas
Bukan hanya itu, menurut Ujang, rakyat juga akan merasa ditinggalkan jika para menteri sibuk bermanuver politik. Rakyat justru tidak akan berempati kepada mereka dan tidak akan memilih mereka pada Pilpres 2024. Hal ini justru akan menjadi bumerang bagi para menteri itu sendiri.
”Rakyat khawatirnya akan melihat bahwa rakyat ini hanya dipakai untuk kepentingan politik praktis mereka (menteri yang bermanuver untuk Pilpres 2024) saja. Ini, kan, tidak bagus. Kalau rakyat sudah berpandangan seperti itu, maka tone-nya akan negatif dan pasti elektabilitas para menteri itu juga tidak akan naik-naik,” kata Ujang.
Untuk itu, idealnya, Presiden Jokowi menegur dan mengingatkan para menterinya bahwa banyak persoalan bangsa yang harus diselesaikan. Apalagi, di tengah pandemi, masyarakat sedang berkesusahan secara ekonomi.
”Ini, kan, harus menjadi fokus dan perhatian, apalagi masa kepemimpinan Pak Jokowi tinggal dua tahun lagi dan itu tidak lama. Jadi, Pak Jokowi mesti meninggalkan jejak-jejak dan legacy yang baik. Kalau para menterinya kerja asal-asalan, tebar pesona, tentu ini akan mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat,” papar Ujang.